DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Pariaman

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJFD) Kota Pariaman Tahun 2005 - 2025. c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187) : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286), 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noraor 4286), 10. 11. 12. 13. 14. Undang-Undang Nomor 25 Taliun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4421), 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4814), 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6. 4438): Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 7. 4700): Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norzor 4723): 8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234), Ta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4737), Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741): 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817): Peraturan Presiden Republik Iadonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembar.gunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor S), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah: Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran I)aerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7), Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010- 2015 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 56), Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tuhun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79), Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pariaman (lembaran Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2008 Nomor 7): Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012):

25.Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012, Nomor 140), Dengan Persetujuan Bersaraa DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH K.OTA PARIAMAN dan WALIKOTA PARIAMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA PARIAMAN TAHUN 2005-2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Daerah Kota Pariaman. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariman. Walikota adalah Walikota Pariaman. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

5.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan suraber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pernerintah Kota Pariaman.
9.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kota Pariaman.
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat RPJPD Kota Pariaman adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Pariaman adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, sasaran dan arah kebijakan dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Propinsi dan RPJM Nasional.
12.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
13.Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. PON
14.Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan —— dilaksanakan dalam mewujudkan visi.
17.Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. 1

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1)Program Pembangunan Daerah Periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kota Pariaman
(2)Rincian dari program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1)RPJPD Kota Pariaman menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Pariaman yang memuat visi, misi dan Program Walikota/ Kepala Daerah
(2)Ketentuan lebih lanjut dari Program Pembangunan Daerah Kota Pariaman ditetapkan dalam Lampiran Perataran Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

RPJPD Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pasa. 2 (dua) menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kota Pariaman, Renstra SKPD, RKPD Kota Pariaman dan Renja SKPD. | Pasal 5S Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dar. evaluasi pelaksanaan RPJPD Kota Pariaman |

BAB IV

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 6

Dokumen RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 1 BABI : Pendahuluan 2) BABII : Gambaran Umum Kondisi Daerah 3) BABIII : Analisis Isu-lsu Strategis 4) BABIV : Visi Dan Misi Daerah 5) BABV : Arah Kebijakan 6) BAB VI : Kaidah Pelaksanaan

Pasal 7

RPJMD Kota Pariaman yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJPD Kota Pariaman paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 8

Dokumen RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud Pasal 6 tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya untuk memerintahkan pengundangan Pemerintah Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.Ta Ditetapkan di Fariaman Ce IS 231 ada tanggal 25 April 2014 PELiu LiKOREKSI WALIKOTA PARIAMAN Oleh Kk: RPJPD Daerah Kota Pariaman harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Propinsi sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah. Kurun waktu RPJP Daerah sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional. Sedangkan periodesasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti periodesasi RPJM Nasional dikarenakan pemilihan Kepala Daerah tidakk dilaksakan secara bersamaan waktunya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 adalah dokumen induk dari perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kota Pariaman yang memuat visi, misi, arah pembangunan dan pendekatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, DS permasalahan dan kebutuhan daerah. RPJPD ini disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif jangka dua pulun tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). tg Po g PEMERINTAH KOTA PARIAMAN « BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) Jl. Imam Bonjol No. 44 Telp. (0751) 93710 Pariaman Nomor : 050/ /Bappeda-2014 Pariaman, 24 April 2014 Kepada Yth. Bapak Walikota Pariaman Melalui Bapak Sekretaris Daerah Kota Pariaman di - PARIAMAN NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS Disampaikan dengan hormat Kepada : Walikota Pariaman Dari : Kepala Bappeda Kota Pariaman Lampiran : 1 (satu) berkas Untuk mohon tanda atas : Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025. KEPALA BAPPEDA KOTA PARIAMAN Drs. H. Yaminy Rizal, M. Si NIP. 19661212/199308 1 001 Diterima Tgl M4: UH - PM TELAH DIKORESI Otoh RASIAN NYKUM DAN HAM S1 C II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal Cukup Jelas5 Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukupjelas Pasal 9 Cukupjelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR TAHUN 2014

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…