DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Pariaman

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan Pembentukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Stuktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402), 3. 4. SW 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1087), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 191), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 235), 7. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN dan WALI KOTA PARIAMAN MEMUTUSKAN : : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kota Pariaman. Pemerintah daerah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pariaman. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Wali Kota Pariaman. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan Bencana di Daerah. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang 3. 4. 5. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan Bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko Bencana, baik melalui pengurangan ancaman Bencana maupun kerentanan pihak yang terancam Bencana. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascaBencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascaBencana. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologi, kronologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan termologi pada suatu wilayah untuk jangka waku tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam dan mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan dampak buruk bahaya tertentu. Tim Reaksi Cepat disingkat TRC adalah suatu Tim yang dibentuk oleh Kepala BPBD, terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakankegiatankaji cepat Bencana dan dampak Bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (Needs Assessment), penilaian kerusakan dan kerugian (Damage and Loses Assessment) serta memberikan dukungan pendampingan dalam penanganan darurat Bencana. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat Fungsional adalah aparatur sipil negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUJUAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(l) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD.

(2)BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat daerah dengan klasifikasi A.

Pasal 3

BPBD bertujuan untuk menjamin Penyelenggaran Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak Bencana.

Pasal 4

(1)BPBD merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana.
(2)BPBD dipimpin oleh Kepala BPBD
(3)Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Pasal 5

BPBD mempunyai tugas :

a.menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup Pencegahan Bencana, penanganan darurat, Rehabilitasi, Rekonstruksi secara adil dan setara,
b.menetapkan standarisasi serta kebutuhan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Cc. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta Rawan Bencana:
d.menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana,
e.melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Wali Kota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana,
f.mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, AK g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPBD mempunyai fungsi : a.

(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(6)
(7)
(8)perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif serta efesien: dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. b.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

Struktur organisasi BPBD terdiri atas :

a.Kepala BPBD:
b.unsur pengarah penanggulangan Bencana, dan Cc. unsur pelaksana penanggulangan Bencana. Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a.kepala pelaksana,
b.sekretariat:
c.bidang pencegahan dan kesiapsiagaan,
d.bidang kedaruratan dan logistik, dan
e.bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana. Sekretariat membawahi subbagian umum dan kepegawaian. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana. Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator. Struktur organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Kepala BPBD dijabat secara jabatan (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah.
(2)Kepala BPBD membawahi unsur pengarah BPBD dan unsur pelaksana BPBD.
(3)Kepala BPBD bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota.
(4)Kepala BPBD bertugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan BPBD dalam melaksanakan penanggulangan Bencana.

Pasal 9

(1)Unsur pengarah penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
(2)Unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD dan 9 (sembilan) anggota.
(3)Unsur pengarah sebagaimana dimaksud ayat (2) berasal dari :
1. a.Pejabat Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia 5 (lima) orang, dan
2. b.masyarakat profesional, yaitu pakar, profesional, dan tokoh masyarakat, sejumlah 4 (empat) orang.

Pasal 10

(1)Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan Bencana.
(2)Unsur pengarah dari instansi pemerintah di Daerah ditetapkan oleh Wali Kota.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Unsur pengarah menyelenggarakan fungsi :
1. a.menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan Bencana Daerah,
2. b.memantau, dan Cc. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 11

(1)Kepala BPBD menyampaikan permintaan pengisian keanggotaan unsur pengarah kepada pimpinan instansi pemerintah di Daerah.
(2)Calon anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan instansi pemerintah di Daerah kepada Kepala BPBD. » 4
(3)Kepala BPBD menyampaikan usulan calon anggota unsur pengarah dari instansi pemerintah di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota untuk disetujui dan ditetapkan.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…