DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 284

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pernindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah: a. Pejabat pengelolaan Barang Milik Daerah b. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran c. Pengadaan d. Penggunaan e. Pemanfaatan f. Pengamanan dan Pemeliharaan g. Penilaian h. Pemindahtanganan i. Pemusnahan j. Penghapusan k. Penatausahaan l. Pengawasan dan Pengendalian m. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada OPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Barang Layanan Umum Daerah n. Barang Milik Daerah berupa rumah negara o. Tuntutan ganti rugi atas kerugian keuangan dan Barang Milik Daerah beserta sanksi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakao pengclalaan barang mulik dacrah:

b.menctapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemandahtanganan barang milik daerah: €. menctapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik dacrah. Hd. menetapkan pejabat yang mengurus dan memampan barang malik dasi, - 30 - Cc. mengajukan usul pemundahtanganan barang milik daerah Sang memerlukan persetujuan DPRD. DL menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewonanpanna, £ menyetnyjur usul pemanfaatan barang milk daerah sclan tanah dan/atau bangunan: dan bh. menyeruput usul pemanfaatan barang milik dacrah dalam bentak kerja sana penyeduaan anfrastruaktur Pasal 1G Sekretaris dacrah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawah: “ Lb Cl) (2 mendlti dan menyetuun rencana kebutuhan barang milik dacrah, meneliti dan menyerujun rencana kebutuhan pemeuharaan/ perawatan barang milik dacruah: mengajukan usul pemanfaatan dan permndahtanganan barang milik daerah vang memerlukan persetujuan Walikota, mengatur pelaksanaan pengpunaan, pemantaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik dasrah: mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang mulik dacrah yang telah disetugut oleh Walikota atau DPRD, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Gonventarisasi barang milik daerah, dan melakukan pengawasan dan pengendahan atas pengelolaan barang milik d. t dacrah

Pasal 1

Kepala OPD sang mempunya? lungsi peopclotaan burang milik daerah selaku Pujabat Penatausahaan Baranp. Puabat Penatausahaan Barang sebamununa dimaksud pada ayat II ditetapkan dengan Keputusan Walikata (3 &

(2)Pejabat Penatausahaan Burang sebamurmmana dimaksud pada avat (lh, mempunya Wewenang dan tangpungtan abi “. d membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik dacrah kepada Pengelola Barang, membantu meneh dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemelhharaan perawatan barang milik daerah kepada Pereclola Barang, memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang alas peninaan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milk dacrah yang memerlukan persetujuan Walikota, memberikan pertimbangan kepada pengclola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan. dan penghapusan barang milik daerah, memberikan pertimbangan kepada pengelola barang alan pelaksanaan pemindahtanganan barang mulik daerah yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD: membantu Pengelala Barang dalam pelaksanaan koordinasi Inventarisasi barang milik daerah. melakukan pencatatan barang milik darah berupa tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang vang tidak dmunakan untuk kepentingan penyelenggaraan lugas dan tungsi OPD dan sedang tdak dimantaatkan pihak dam kepada Walkota melalu Pengelala Barang, serta banung malik daerah yang berada pada Pengelola Barang, menpamankan dan memcehhara barang milik dacrah sebagammana dimaksud pada huruf», membanta Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milk daerah, dan € & 4 menyusun taporan barang matik daerah.3 Uu. hb. " mengyukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik dacrah bagi OPD yang dipimpinnya, mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang ang diperoleh dari beban APBD dan pereleban lainnya sang sah, melakukan pencatatan dan uwentarnsasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya, menggunakan barang milik dacwrah yang berada dalam penguasaannva untuk kepenungan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dipumpinnva: mengamankan dan memelihara barang milik dacrali yang berada dalam penguasaannya, mengajukan usul pemanfiisan dan pemundahtanganan barang mulik daerah berupa tanah danjataw bangunan vang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah danjatau banpkunan, menyerahkan barang milik dacrah berupa tanah dan fatau bangunan yang tidak dirunakan untuk kepentingan penvelenugaraan tugas dan fungsi OPD yang dipimpin dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lan, kepuda Walkota melalyw Pengctola Barang: mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik dacrah, melakukan pembinaan, pengawasan. dari pengendalian atas pengepuman barang milik daerah Yang ada dalam penguasaannva, dan menyusun dan menyampaikan laporan barang pengkuna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan Yati berada dalam K3 h penpkuasaannya kepada Pengelola Barang

Pasal 13

(DH Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dari lanpgung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang (Do Pelimpahan sebeanan wewenang dan tanggungawah kepada Kuasa Peneguna Barang se bagan dumak sud padi nat PIP ditenapkaan oleh Walikata atas aasaal Pengpunga Barang (3 (HB Ii Penetapan kuasa pengguna burnang sebagaian dimaksud pada ayat DI berdasarkan pertimbangan jumlah barat yana dikelola, beban kerja, bekasi, kempastensi, dat Gatau eat ate keadaan pertambangan ebekut kunnyu Bia Kelirna Pejabat Penatausahaan Peneguna Barang Lasal 14 Penpguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. Paabat Penatausahaan Pengguna Barang sebaguamuna dimaksud pada?) avat (ID) ditetapkan nleh Walikota atas usul Pengpuna Barang. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada3 “Val 12) Sintu pejabat yang membidangi funusi pengelolaan barang milik daerah padu Pengguna Barang. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagurnana dimaksud pada avat (2) berwenang dan bertanggung sawi: 4. b. « menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik dacrah pada Pengguna Barang, meneh usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan kainnya yang sah, meneliti penuataGan dan apk ntatisasi barang milik daerah yang dilaksanakan leh Pengurus Barang dangcatau Pengurus Barang Pembantu: menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan bareng mbk daerah berupa tanah dangjatau bansunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang mulk dacrah selam tamah danfatau bangunan: mengusulkan rencana penyerahan barang milk daerah berupa tanah dangatau bangunan yang tidak disunakan untuk kepenungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Penuguna Barang dan scdang odak dimunfaastkan oleh pihak Lain, menyiapkan usulan pemusnahan dat penghapusan barang milik dacrah: meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan c 2 olch Pengurus Barang dan fatau Pengurus Barang Pembantu:n.

(2)
(3)Ad. ho memberikan persetujuan atas Surat Permuntaan Barang ISPBI dengan menerbitkan Surat Perintah Penalaran Barang (SPPB) untik menpeluarkan barang milik daerah dari gudane penyimpanan, Lo nenelit dai neanenafikasi Kartu dusennaras Ruungan (KIRI setiap semesta dan sehap tahun: ID melakukan venfikasi sebagu dasar membenkan persetujuan atas pptubahan kondisi fisik barang mik daerah, dan
1. k.meneh laporan mutasi barang Ssebap bulan yang disampaikan oleh 1 Pengurus Barang Pengguna danjutau Pengurus Barang Pembantu Bagan Keenam Pengurus Barang Pengelola

Pasal 15

Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Walikota atas usul Pejabat Penatausahaan Barang. Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada avat IL) adalah pejabat vanp membidangi fungsi pengelolaan barang milk daerah pada Pupahat Penatuusahaan Baranp. Pengurus Baning Pengelola sebapaimana dimaksud pada ayat (Li) berwenang dan bertanggungjawab:

a.membantu mencit dan menviapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah: kepada Pejabat Penatausanaan Barang,
b.membantu meneh dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam petisi rencana kebutuhan pemebharaan// perawatan barang mulik— dacrah kepada Pejabat Penatausahaan Barang: Woomenyapkan dokumen pengipuan usulan pemanfaatan dan pumsodahtanganarn barang ulik daerah sang memerlukan persetiyuan Walikota, d meneh dokumen usulan penugunaan, pemanfaatan, pemusnahan. dan penghapusan dari Penppuna Baranp, sebapai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan pengmanaan, pemanfaatan, pemusnahan, Pp dan penghapusan barang ulik daerah,

(4)(n) La. "— munyaapkan bahan pencatatan barang mlk dacrah berupa tanah dancataa bangunan yang telah diserahkan dar Pengguna Barang yang udak digunakan untuk kepentiapan penydaonakaraan Tugas dan fungsi OPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lan kepada Walikota melatus Pengelola Burany: ML menyimpan dokumen ash kepomulikan burang miiik daerah: p- nuenyatmpatt salinan dokumen Laporan Barang Pengguna Kuasa Pengguna Barang:
1. h.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan burang milik dawrah. dan LL merekapitulasi dan menghirnpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang milk daerah. Pengurus Barang Pengelola secara admumstratuf dar secara Tungsional bertanpeung jawab atas pelaksanaat tupasnsa kopada Pengclota Barang melalut Pejabat Penatausahaan Barang. Dalan bal melaksanakan tugas dani Fungsi adi strasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pembeorongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan? pekerjaan, penjualan tersebut vang angpgarannva dibebankan pada APBD. , Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimuksud pada ayat (1), berwenang dan bertangpkungawab.
2. a.anembantu meunmiapkan— dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah: bh. menyiapkan usulan permohonan penclapan Status penggunaan barang maibk dacrah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan » jamnya yamg sah: u, m C4 . In melaksanakan pencatatan dun inventarisasi barang milik daerah: membantu menpamankan baramy iilik dacrah vang berada pada Perieoani Biarartnga: menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang anilik daerah berupa tanah danjatau bangunan yang tidak memerlukan persenujuan DPRD dan barang mudik daerah selam tanah danjatau banpunan: menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah danfatau bangunan yang tidak diauanakan untuk kepentingan penyelenggaraan Gugus dan fungsi Pengguna Barang dan sedang udax dimanfaatkan pihak jain, menyiapkan dokumen peopajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik dacrah: menyusun laporan barang semesteran dam tahunan: menvyapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota peamuantaan barang, . mengajukan Surat Permmuaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPH) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan banar, membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIRI sumesteran dan tahunan. memberi label barang milik daerah: tnengajukan permohonan Persetujuan kepada Pejabat! Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik dacrah berdasarkan pengecekan tisik haraag: melakukan stock opname barang persediaan, menyimpan dokumen, antara lain. fotokopi salinan dokumen kepemilikan barang milik darah dan menyimpan asli totukopi salinan dokumen penatausahaan. melakukan rekonsiliasi dalam tangka persusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah: dan membuat luporan mutasi barang setap bulan yang disampakan kepada Pengelola Barang melahu Peruguna Barang setelah diteliti 1 & J k Pp oleh Pujabat Penatausahaan Pengaeata Hran, 8 Penpurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada avat (2) secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara
(3)17. fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tupasnva kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang. Dalam had melaksanakan tupas dan fungsi udimiustrasi Pengurus Barang Penuguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang. Pengurus Burang Peneguna dilarang melakukan kegiatan perdapangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kematan/ pekerjaan pemualati tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD. Penyurus Burangy Pumbamu

Pasal 17

Walikota menctapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa Penewuna Barang melalu Penpeygna Barang. Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebapaimana dimaksud pada ayat (Ip) dilakukan berdasarkan perimbangan 1umlah barang yang dikt lola, beban kerja, Tokasi, kompetensi dan atau rentamg kendah dan perimbangan objektif lainnya Penpurus Baranp Pembantu sebaguimana dimaksud pada ayat 11) berwenang dan bertanggungjawab: d4 menyiapkan dokumen rencana kebutuhan aan penganggaran barang milk daerah, b. menyiapkan usulan permohonan penctapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan Linn yang sah: cc melaksanakan pencatatan dan inventarisasi burang milik daerah, d membantu menpamankan barang amilik dacrah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang: Cc, menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau besar yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang mulk dacrah selam tunah danfatiu bangunun: Lo menyiapkan dokumen penyerahan barang milik dacrah berupa tanah 2) danjarau bangunan yang tdak diunakan untuk kepenungan

(1)- IX- penyelenggaraan tugas dan Tungs Kuasa Pengguna Barang dan sedang udak dimanfaatkan pihak lam:
1. g.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik dacrah.
2. h.menyusun laporan barang semesteramaan tahuan, menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang: IP mengajukan Surat Permintaan Barang ISPBI kepada Kuasa Penepuna Barang: k menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang ISPPB) yang dituangkan dalam: berita acara penserahan barang, membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIRI semesteran dan tahunan, in. memberi label baranp milik daerah, 1 mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang mneladut Kuasa Pengguna Barang atas perubuhan kondisi fisik barang malik daerah pengecekan fisik barang, an melakukan stock opname harang persaaan, Pp. mensampan dekumen, antara Lan. Totokopifsalinan dokumen ke permlikani Ibas aataga alih Waria dan menyimpan asi totekopi salinan dokumen pesatausahaan,
3. g.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik dacrah: dan r menibuat laporan mutasi barang sebap bulan sang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna. Pensurus Barang Pembantu Ixik secara Jangsung maupun udak langsung dilarianp melakukun kegiatan perdagangan. pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau burundak sebaga penjamin atas kegiatan pekerjaan /penjualan tersebut yang anpgarannya dibebankan 1£ pada APBD. R3) 2) (3 Ketersediaan barang milik daerah sebapauimuna dimaksud pada ayat (!) merupakan barang milk daerah yang ada pada Pengelola Barang dan fatdu Pengguna Barang. Perencanaan barang mulk daerah sebupammuna dimaksud pada ayat (1) dat ayat (2) harus dapat mencerminkan kebutuhan riul barang milik daerah pada OPD sehingga dapat diadikan dasar dalam penyusunan RKHMH

BAB III

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 10

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan sebap tahun setelah rencana kerja (Renja OPD ductapkan Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1 merupakan salah satu dasar bapi OPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new natiatvel dan anpka dasar (baselmej serta » | penyusunan rencana kerja dan anggaran

Pasal 20

Perencannan kebutuhan barang milik dacrah mengacu pada Rencana kerja OPD Perencanimun kebutuhan barang milik daerah sebagaamuna dimaksud dalam Pasal 18 avat (1). kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada Aa. siandar barang: b standar kebutuhan, danjatau 2 | « standar harga, (3 Bi

(5)
(5)
(1)- NM - Standar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa adalah Spesifikasi barang vung dilelapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan barang milik dacrah dalam perencanaan kebutuhan. Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 121 huruf b adalah satuan nun buana Kata dibonitratakat Kedua an than pedia petasan daa pa no ia an ta BR basah am peter maa Kebiattataan biara ak debat pa ERD Standar harga sebaupaimana dimaksud pada avat (24 huruf « adalah besaran harga yang ditetapkat sobuain acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan. Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana dimaksud pada avat (3 avat (4) dan avat (SI ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 21

Penctapan standar kebutuhan sebapatmana dimaksud dalam Pasal 20 avat (2) huruf b mempedomani peraturan perundang undangan. Penctapan standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (41 hurul ad dam huruf b dilakukan setelah 2) berkoordinasi dengan dinas teknis terkaut

Pasal 23

Pengguna Barang danjatau Kuasa Penggun Barang mengusulkan RKBMD) pengadaan barang milk dacrah mempedunuan standar barang dan standar kebutuhan. 3)

Pasal 23

Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang vang berada di lnkkungan OPD yang dipimpinnya. Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD sebapamana dimaksud pada ayat (1 kepada Pengelola Buranp. Pengelola Barang melakukan penclaahan atas usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada avat (2) bersama Pengpuna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengeuna Barang danfatau Pengelola Barang Data boring pada Pengguna Barang danjfatau Pengclola Barang, sebagaimana dimaksud pada avi (3 aamntara bai 2) 3)

4.laporan Dattar Barang Pengguna bulianin, La

b.laporan Daftar Barang Pengguna semesteran: U. laporan Daftar Barang Pengguna tahunan,
d.laporan Daftar Barang Pengelola bulanan: Cc laporan Daftar Barang Pengelola sernesteran: I.— lapuran Daftar Barang Pengelola tahunan. Kk. laporan Daftar Barang mulik dacrahi semuesteran: dan
h.laporan Daftar Barang milik daerah tahunan. (9 Pengelola Barang dalam melakukan penclaahuan sebapaimana dimaksud pada ayat (3I dibantu Pojabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola,

(0)Pesabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada avat (SJ merupakan anggota Tim Anggaran Pemerintah Dacrah.
(7)Hasil penciaahan sebagaimuna daniksud pada ayat (MW merupakan dasar penyusunan RKBMD.

Pasal 24

RKBMD vang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan olch Penpguna Barang scbagai dasar penyusunan Reontana Kerja dan Anggaran OPD. Masal 25 (Ih RKBMD pemeliharaan barang anilik daerah Udak dapat diusulkan uleh Penpguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap:

a.barang milik daerah yang berada dalam kondisi rusak berat, barang milik dacrah yaop sedang dalam status penggunaan SC Ita ra Cc. barang anilik daerah yang sedang dalam status untuk dioperasikan oleh pihak lam, danfatau
d.barang mihk dacrah yang sedang menjadi objek pcmanfaatan (25 RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (ID hurut bD drusulkan oleh Perupuna Barang yang menggunakan sementara barang mihk daerah. (3 RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak termasuk pemuatan dalam bentuk pinjam pakai b 1 dengan jangka waktu kurang dare Gong bulan (1 ISI tol 3) (2 Baguan Kedua Lingkup Perencanaan Kebutuhan Barung Muik Daerah Pisah daa Perencanaan kebutuhan barang milik dacrah meliputi: ad. perenmGandan penkadaan barang milik darat:
b.perencanaan pemoebharaan barang milik dacrah. CU. Perencanaan pemanfaatan barang ulik dacaah:
d.perencanaan pemandahtanganan barang mudik daerah, dan €. perencanaan penghapusan barang mulik dacrah Perencanaan pengadaan barang milk daerah sebagarmana dimaksud pada ayat ( naru Pa ditaagkan dalami dokumen RKBMD Pengadaan. Perencanaan pemeliharaan barang mulik dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (OP hurut b dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemehharaar. Perenvanaan pemanfaatan barang milik daerah Ssebapaamana dimaksud pada ayat GO haruf e dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan Peremeanaan pemindahtanganan barang ulik dacrah— sebagammnana dimaksud pada ayat (11 huruf d dituangkan dalam dokiamen RKBMD Pemindahtanganan Perencanaan penghapusan barang unbk daerah Sebagaimana dimaksud ”) 3 pada avat (huruf e dituangkan dalami dekumen RKBMD Penghapusan. Bagan Keripa Tara Cara Penyusunan RKBMD Pengadaan Barang Milk Daerah Pada Pengguna Barang Pasal Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD Pengaduan barang milik dawrah di lingkungan Kuasa Penguuna Barang yang dipimpimnva Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud padaayat (Di kepadie Pengguna Barang selambiut lambatnya minggu kedua bulan Me (» (3 )

(1)Yasal 28 Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebapaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) pada munguu ketiga bulan Mei. Dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagainan bimaksud pada ayat (Ih, Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan reraeus terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan Penclaaban atas usulan RKBMD Penmadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebapaimana dimaksud pada ayat (V) diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukari unput) penyusunan usulan RKBMD) Pengadaan paling kurang mempertimbangkan a kesesuaran— program pererwanaan dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat IU) dan ayat (2 dan
1. b.ketersediaan barang milik dacrah di lingkungan Pengguna Baranp. Hasil penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud padu ayat (3) dipunakan oleh Peneguna Barang dalam mem usun RKBMD Pengadaan barang milik dacrah pada tingkat Pengguna Barang paling kurang memuat anformasi: da. nara Kuasa Pengguna Barang. b nama Penpeuna Barang, Cc. program,
2. d.kegiatan, Uu. data daftar barang pada Penyeuna Barang dangarau daftar barang pada Kuasa Pengguna Barat dan | rencana kebutuhan pengadaan barang vyung disetujun. , Pasal D0 Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barung sebagpaimanu dimaksud dalam Pasal 28 ayat ($) ditandatangam Pengguna Barang Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan barang milik dacrah berdasarkan hasil penclaahan sebugamana dimaksud pada avat (WP untuk disampuikan kepada Pengguna Barang palng lambat minggu (2 P 2) keempat bulan Mci (1 (21 R3) 12) (44 2

Pasal 30

Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD Pemeliharaan barang milik dacrah di lingkungan Kuasa Pengeuna Barang sang dipimpinnya. Kuasa Pengpuna Barang menyampairkatt usulan RKBMD Pemelharuan sebapaimana dimaksud pada avat (0) kepada Pengguna Barang selambat: lambatnya minggu kedun bulan Mes.

Isi peraturan

Teks284PDFHirarki

Memuat teks peraturan…