DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 13 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 109

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perwako ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Ruang Lingkup 3. Standar Harga Satuan 4. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pemuda sebagai generasi penerus bangsa perlu untuk membangun karakter pemuda yang beriman, kreatif, inovatif dan memiliki daya saing demi terwujudnya sumber daya manusia, masyarakat, dan bangsa yang kuat melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah,
b.bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui suatu wadah untuk menampung aspirasi pemuda dan mengembangkan kreatifitas yang dimiliki,
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kepemudaan di daerah maka dibutuhkan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan, Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Organisasi, Personalia dan Mekanisme 2. 3. 4. 5. 6. Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda,

7.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan:
8.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda,
9.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kepemudaan, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN dan WALIKOTA PARIAMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. . Walikota adalah Walikota Pariaman.2 3. 4 Daerah adalah Kota Pariaman. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 14. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggungjawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling 7. 8. 9. menguntungkan.

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas: a. (Na. Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan: partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian. b. d. e. f h.

Pasal 3

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan Kepemudaan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan :

a.penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaaan terhadap pemuda pelopor Daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah, dan
b.pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah.

Pasal 7

Tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dilaksanakan oleh Walikota dengan cara:

a.menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang- undangan,
b.menetapkan rencana strategis pembangunan kepemudaan, Cc. menetapkan kebijakan dan melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah,
d.mengoordinasikan program pembangunan kepemudaan,
e.merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan kepemudaan,
f.menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan,
g.memfasilitasi program dan kegiatan pemuda dan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan,
h.memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan, ii mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan sumber daya pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
j.memberikan penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan, dan
k.memberikan sanksi kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melanggar dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan.

BAB III

PERAN, TANGGUNGJAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 8

(1)Pemuda berperan aktif sebagai:
1. a.kekuatan moral:
2. b.kontrol sosial, dan Cc. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.
(2)Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dengan:
1. a.menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan,
2. b.memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual, dan/atau Cc. meningkatkan kesadaran hukum.
(3)Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dengan: a. b. d. Cc. f. memperkuat wawasan kebangsaan, membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat, membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum: meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik, menjamin transparansi dan akuntabilitas publik, dan/atau memberikan kemudahan akses informasi.
(4)Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dengan:
1. a.pendidikan politik dan demokratisasi, sumberdaya ekonomi, kepedulian terhadap masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga, seni, dan budaya, kepedulian terhadap lingkungan hidup, pendidikan kewirausahaan, dan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 9

Pemuda bertanggungjawab untuk:

a.menjaga Pancasila sebagai ideologi negara,
b.menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik b. d. e. f. g h. Indonesia, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa: melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum, meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat, melestarikan budaya Daerah dan nasional: d. e. f meningkatkan ketahanan budaya nasional, dan/ataug . meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa. h.

Pasal 10

Setiap Pemuda berhak mendapatkan: a. b. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif, pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaaan tanpa diskriminasi, advokasi: akses untuk pengembangan diri, dan kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis d. e. program kepemudaan.

Isi peraturan

Teks109PDFHirarki

Memuat teks peraturan…