DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 107

Lembaga terkait

Ringkasan

Perangkat Desa terdiri dari : a. Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh : 1. Kepala Urusan tata usaha dan Umum; 2. Kepala Urusan Keuangan; dan 3. Kepala Urusan Perencanaan. b. Pelaksana teknis yang masing-masing dipimpin oleh Kepala seksi terdiri dari: 1. Seksi Pemerintahan; 2. Seksi Kesejahteraan; dan 3. Seksi Pelayanan. c. Pelaksana Kewilayahan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lebaran Negara Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1157 tambahan lembaran negara RI nomor 5717 );
6.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Oerganisasi Tata Kerja Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN dan WALIKOTA PARIAMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pariaman,
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota Pariaman.
3.Walikota adalah Walikota Kota Pariaman.
4.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelengaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Staf adalah pembantu Kepala Urusan dan pembantu Kepala Seksi.
11.Diberhentikan sementara adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena sebab-sebab tertentu dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk diangkat kembali.
12.Diberhentikan tetap untuk selanjutnya disebut diberhentikan adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan dari jabatannya secara tetap.
13.Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun.
14.Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
15.Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
16.Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa berupa pelaksanaan seleksi bagi Calon sampai dengan diperolehnya hasil.
17.Panitia Pengisian Perangkat Desa adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
18.Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
19.Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
20.Hari adalah hari Kerja.

Pasal 2

(1)Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(2)Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan dibantu oleh perangkat Desa.
(3)Perangkat Desa terdiri dari :
1. a.Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh :
  1. 1.Kepala Urusan tata usaha dan Umum;
  2. 2.Kepala Urusan Keuangan; dan
  3. 3.Kepala Urusan Perencanaan.
2. b.Pelaksana teknis yang masing-masing dipimpin oleh Kepala seksi terdiri dari:
  1. 1.Seksi Pemerintahan;
  2. 2.Seksi Kesejahteraan; dan
  3. 3.Seksi Pelayanan.
3. c.Pelaksana Kewilayahan.
(4)Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing Kepala urusan dan Kepala Seksi dapat dibantu oleh seorang staf, dengan mempertimbangkan beban kerja dan kemampuan Keuangan Desa.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

(1)Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
(2)Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Pasal 4

(1)Sekretaris Desa mempunyai tugas :
1. a.menkoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja Pemerintahan Desa;
2. b.pengoordinasian pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan;
3. c.mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
4. d.menyelengarakan kesekretariatan Desa
5. e.menjalankan administrasi Desa;
6. f.memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah Desa; dan
7. g.melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintahan Desa;
8. h.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
1. a.melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
2. b.melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
3. c.melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumbersumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
4. d.melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 5

(1)Urusan tata usaha dan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)huruf a angka 1, berkedudukan sebagai unsur sekretariat Desa yang membantu kepala Desa dibidang urusan umum dan kelengkapan.
(2)Urusan tata usaha dan umum dipimpin oleh seorang Kepala urusan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa.
(3)Kepala urusan umum dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan Desa, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala urusan umum.

Pasal 6

(1)Urusan tata usaha dan Umum mempunyai tugas :
1. a.melakukan urusan surat menyurat;
2. b.melaksanakan pengelolaan arsip Pemerintahan Desa;
3. c.melaksanakan pengelolaan barang inventaris Desa;
4. d.mempersiapkan sarana pertemuan, upacara resmi dan lain-lain kegiatan Pemerintah Desa;
5. e.melaksanakan pengelolaan perpustakaan Desa;
6. f.melakukan tugas-tugas kedinasan diluar urusan umum yang diberikan oleh sekretaris Desa dan Kepala Desa; dan
7. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan tata usaha dan Umum mempunyai fungsi :
1. a.pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan pemerintahan Desa;
2. b.pelaksanaan urusan barang inventaris Desa;
3. c.pelaksanaan urusan rumah tangga Desa; dan
4. d.pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 7

(1)Urusan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 2, merupakan unsur sekretariat Desa yang membantu tugas kepala Desa dibidang keuangan.
(2)Urusan keuangan dipimpin oleh seorang kepala urusan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
(3)Kepala urusan keuangan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan Desa, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala urusan keuangan.

Pasal 8

(1)Urusan keuangan mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan APB Desa;
2. b.menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seizin Kepala Desa, membukukan dan mempertaggung jawabkan keuangan Desa;
3. c.mengendalikan pelaksanaan APB Desa;
4. d.menggali sumber pendapatan Desa;
5. e.melakukan tugas-tugas kedinasan diluar urusan keuangan yang diberikan oleh kepalan Desa atau Sekretaris Desa; dan
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan tata usaha dan Umum mempunyai fungsi :
1. a.pengurusan administrasi keuangan;
2. b.administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
3. c.verifikasi administrasi keuangan; dan
4. d.admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

Pasal 9

(1)Urusan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 3, merupakan unsur sekretariat Desa yang membantu tugas Kepala Desa di bidang perencanaan, pengendalian dan pelaporan program pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2)Urusan perencanaan dipimpin oleh seorang kepala urusan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
(3)Kepala urusan perencanaan dalam melaksankan tugasnya dapat dibantu oleh staf Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan Desa, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala urusan perencanaan.

Pasal 10

(1)Urusan perencanaan mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan Desa
2. b.melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintahan Desa secara rutin dan/atau berkala;
3. c.menyusun pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
4. d.melakukan tugas-tugas kedinasan diluar urusan perencanaan yang diberikan oleh kepala Desa atau sekretaris Desa;
5. e.melaksanakan musrembang Desa;
6. f.menyusun rencana pembangunan jangka menengah Desa;
7. g.menyusun Rencana kerja pemerintahan Desa; dan
8. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), urusan perencanaan mempunyai fungsi : Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti:
1. a.menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
2. b.menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
3. c.melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
4. d.penyusunan laporan.

Pasal 11

(1)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
(2)Kepala Seksi yang dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh Staf Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

Isi peraturan

Teks107PDFHirarki

Memuat teks peraturan…