DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat; a. Laporan realisasi anggaran; b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. Laporan operasional; d. Laporan perubahan ekuitas; e. Neraca; f. Laporan arus kas; dan g. Catatan atas laporan keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022: b. Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan 4 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah: 5s Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 240): 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 249): 7 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN dan 'WALI KOTA PARIAMAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. Pasal 1 Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat , laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih: laporan operasional, laporan perubahan ekuitas: neraca,laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan a.b.d.e.fg

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas:

a.pendapatan sebesar Rp606.838.687.945,60 (enam ratus enam miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima koma enam puluh rupiah),
b.belanja sebesar Rp606.416.280.478,57 (enam ratus enam miliar empat ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan koma lima puluh tujuh rupiah), C. surplus antara pendapatan dan belanja sebesar Rp422.407.467,03 (empat ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh koma tiga rupiah):
d.pembiayaan terdiri atas:
1. 1.penerimaan pembiayaan sebesar Rp2.796.010.933,44 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh. tiga koma empat puluh empat rupiah):
2. 2.pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah),
e.surplus antar penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp296.010.933,44 (dua ratus sembilan puluh enam juta sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga koma empat puluh empat rupiah): sisa lebih penghitungan anggaran sebesar Rp718.418.400,47 (tujuh ratus f delapan belas juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus koma empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

(1)selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp26.720.244.743,40 (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh empat ribu
(2)(3)(4) tujuh ratus empat puluh tiga koma empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:a. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp633.558.932.689,00 (enam ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah), realisasi sebesar Rp606.838.687.945,60 (enam ratus enam miliar delapan ratus b. tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima koma enam puluh rupiah). selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp35.498.412.897,43 (tiga puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp641.914.693.376,00 (enam ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), realisasi sebesar Rp606.416.280.478,57 (enam ratus enam miliar empat ratus b. enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan koma lima puluh tujuh rupiah). selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp(7.933.353.219,97) (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan belas koma sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. defisit setelah perubahan sebesar Rp/(8.355.760.687,00) (delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), realisasi sebesar Rp422.407.467,03 (empat ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh koma tiga rupiah) b.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp8.059.749.753,56 (delapan miliar lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma lima puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp10.855.760.687,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah)
2. b.realisasi sebesar Rp2.796.010.933,44 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga koma empat puluh empat rupiah).
(5)selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah),
2. b.realisasi sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
(6)selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp8.059.749.753,56 (delapan miliar lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma lima puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.anggaran pembiayaan neto setelah perubahan sebesar Rp8.355.760.687,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah):
2. b.realisasi sebesar Rp296.010.933,44 (dua ratus sembilan puluh enam juta sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga koma empat puluh empat rupiah). K-

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah sebagai berikut: d

a.saldo anggaran lebih awal sebesar Rp2.855.760.687,44 (dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh empat rupiah: penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp2.796.010.933,44 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga koma empat puluh empat rupiah), b. . koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp(59.749.754,00) (lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Rp718.418.400,47 (tujuh ratus delapan belas juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus koma empat puluh tujuh rupiah). d. Pasal 5 Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

huruf c adalah sebagai berikut: a. jumlah pendapatan sebesar Rp617.504.631.708,59 (enam ratus tujuh belas miliar lima ratus empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan koma lima puluh sembilan rupiah): . jumlah beban operasi sebesar Rp644.919.477.846,45 (enam ratus empat b. puluh empat miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam koma empat puluh lima rupiah), . jumlah surplus/ defisit dari operasi sebesar Rp.(27.414.846.137,86) (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh koma delapan puluh enam rupiah): . jumlah surplus/defisit dari kegiatan non operasional sebesar d. Rp(979.812.239,40) (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan koma empat puluh rupiah), jumlah surplus/ defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp/(28.394.658.377,26) (dua puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh enam rupiah): pos luar biasa sebesar Rp0,00 (nol rupiah): / e.f.

8.Surplus/ defisit laporan operasional sebesar Rp(28.394.658.377,26) (dua puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh enam rupiah).

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d adalah sebagai berikut:

a.ekuitas awal sebesar Rp789.409.957.563,93 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh tiga rupiah), - Surplus/deficit laporan oprasional sebesar Rp(28.394.658.377,26) (dua puluh b. delapan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh enam rupiah), . dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar (selisih revaluasi aset tetap) sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar (koreksi ekuitas lainnya) Rp(7.130.872.075,34) (tujuh miliar seratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh lima koma tiga puluh empat rupiah), d. ekuitas akhir sebesar Rp753.884.427.111,33 (tujuh ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh empat j e. at juta empat ratus dua puluh tujuhribu seratus sebelas koma tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sebagai berikut:

a.jumlah aset sebesar Rp756.540.625.403,41 (tujuh ratus lima puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus tiga koma empat puluh satu rupiah):
b.jumlah kewajiban sebesar Rp2.656.198.292,08 (dua miliar enam ratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua koma delapan rupiah): | |
c.jumlah ekuitas dana sebesar Rp753.884.427.111,33 (tujuh ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus sebelas koma tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a.saldo awal kas di bendahara umum daerah sebesar Rp5.505.460.981,06 (lima miliar lima ratus lima juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus delapan puluh satu koma enam rupiah), - arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp61.693.111.551,60 (enam puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus sebelas ribu lima ratus lima puluh satu koma enam puluh rupiah): arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp(63.770.704.084,57) (enam puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan puluh empat koma lima puluh tujuh rupiah): . arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp/(2.735.325.086,62) (dua miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan puluh enam koma enam puluh dua rupiah): saldo akhir kas di bendahara umum daerah sebesar Rp692.543.361,47 (enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu koma empat puluh tujuh rupiah), saldo akhir kas lainnya sebesar Rp25.875.039,00 (dua puluh lima juta delapanratus tujuh puluh lima ribu tiga puluh sembilan rupiah) . saldo akhir kas tahun 2022 sebesar Rp718.418.400,47 (tujuh ratus delapan b. d. e. f 8. h. belas juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus koma empat puluh tujuh rupiah). at Pasal 9 Catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan. Pasal 10 Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: a. lampiran I memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri atas: 1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi, 2. ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan, 3. rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan, 4. rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan. lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggran lebih: lampiran II memuat laporan operasional, lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas: lampiran V memuat neraca, lampiran VI memuat laporan arus kas, lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan, lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah, lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih, lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir: b.d.e.f.1 lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) daerah: k. lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah: 1 lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap: lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan: lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya: lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah: lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek: lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang: lampiran XIX memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya: lampiran XX memuat ikthisar laporan keuangan badan usaha milik daerah /perusahaan daerah terdiri atas:

1.ikthisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah /perusahaan daerah: m. n. O. P. a s.
2.ikthisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah /perusahaan daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. t. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman. Ditetapkan di Pariaman Diundangkan di Pariaman pada tanggal 29 | 2023 pada tanggal 20 3uu 202 WALI KOTA P rs GENIUS SEKRETARIS DAE KOTA PARIAMAN, VODIBALAD T TMAD NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT (3/37 12023) RAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 3 PENJELASAN RANCANGAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022 I. '“PENJELASAN UMUM Pelaksanaan otonomi daerah yang dibarengi dengan desentralisasi fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam mereformasi sistem pemerintahan yang selama cenderung sentralistik menuju desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, termasuk kewenangan pengelolaan keuangan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah melakukan reformasi manajemen keuangan baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan ditetapkannya paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen-komponen Laporan Keuangan yaitu sebagai berikut:

a.laporan realisasi anggaran,
b.laporan perubahan saldo anggaran lebih,
c.neraca,
d.laporan operasional,
e.laporan arus kas,
f.laporan perubahan ekuitas,
g.catatan atas laporan keuangan. Dan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun entang Petunjuk Teknis Pengelol D BAB VIILA.I.ketentuan umum: Aan Keuangan Daerah 1 a. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. b. Selain melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilampiri Laporan Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD. Pedoman penyusunan Laporan Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri. c. Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
d.Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
e.Atas dasar persetujuan bersama, Kepala Daerah menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
f.Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
g.Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.
1. 11.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…