DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Tempat pemakaman terdiri dari: a. tempat pemakaman umum; b. tempat pemakaman bukan umum; dan c. tempat pemakaman khusus Pemerintah Kota menyediakan dan mengelola TPU yang digolongkan sebagai berikut: a. TPU Islam untuk memakamkan jenazah yang pada saat meninggal dunia beragama Islam; b. TPUKristen (Protestan/Katolik) untuk memakamkan jenazah yang pada saat meninggal dunia beragama Kristen (Protestan/Katolik); dan c. TPU Hindu/Budha untuk memakamkan jenazah yang pada saat meninggal dunia beragama Hindu/ Budha Jenis pelayanan pemakaman yang diberikan oleh Pemerintah Kota meliputi: a. pelayanan penyediaan tanah makam; b. pelayanan pemindahan/pembongkaran makam; c. pelayanan penyediaan tanah makam tumpang; dan d. pelayanan pemeliharaan kebersihan lingkungan makam. Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengendalian harus dilakukan melalu penyelenggaraan, penggunaan, pemanfaatan sarana dan prasarana, s pengawasan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pemakaman : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); WALIKOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 PEMAKAMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PASURUAN, bahwa dinamika dan pertumbuhan penduduk perlu diimbangi dan dipersiapkan ketersediaan pelayanan pemakaman; gendalian pelayanan pemakaman harus dilakukan melalui pengaturan dalam penyelenggaraan, penggunaan, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pembinaan dan erdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pemakaman; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Iindonesia Nomor 3350); 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 02);
15.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 26);
16.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang 0rganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 13);
17.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
18.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06); 4 Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN dan WALIKOTA PASURUAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Pasuruan.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3.Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4.Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan.
5.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Jenazah adalah jasad orang meninggal dunia secara medis.
8.Makam adalah tempat untuk menguburkan jenazah. 5
9.Tanah Makam adalah tanah untuk makam yang disediakan atas permohonan ahli waris/ penanggung jawab atas jenazah.
10.Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
11.Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan/badan sosial dan/atau badan keagamaan.
12.Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor kebudayaan atau asal usul mempunyai arti khusus.
13.Makam Tumpang adalah makam yang telah dipersiapkan untuk memakamkan 2 (dua) jenazah, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pelayanan pemakaman umum.
(2)Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan pemakaman yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

BAB III

TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 3

(1)Tempat pemakaman terdiri dari:
1. a.tempat pemakaman umum;
2. b.tempat pemakaman bukan umum; dan
3. c.tempat pemakaman khusus. 6
(2)Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
1. a.penduduk Kota yang meninggal dunia di dalam atau di luar wilayah Kota; dan
2. b.bukan penduduk Kota yang meninggal dunia di dalam wilayah Kota.

Pasal 4

Pemerintah Kota menyediakan dan mengelola TPU yang digolongkan sebagai berikut:

a.TPU Islam untuk memakamkan jenazah yang pada saat meninggal dunia beragama Islam;
b.TPU Kristen (Protestan/Katolik) untuk memakamkan jenazah yang pada saat meninggal dunia beragama Kristen (Protestan/Katolik); dan
c.TPU Hindu/Budha untuk memakamkan jenazah yang pada saat meninggal dunia beragama Hindu/ Budha.

Pasal 5

(1)Walikota menunjuk, menetapkan lokasi dan/atau mengubah fungsi tempat-tempat untuk TPU.
(2)Penujukan, penetapan lokasi dan/atau perubahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
(3)Dalam hal penujukan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
2. b.menghindari penggunaan tanah yang subur;
3. c.memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
4. d.mencegah pengerusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
5. e.mencegah penggunaan tanah yang berlebih- lebihan.

Pasal 6

(1)Ukuran luas tanah makam ditetapkan sebesar 2 m x 1 m (dua meter kali satu meter) dengan kedalaman paling sedikit 2 m (dua meter) dari permukaan tanah. 7
(2)Tanah makam berbentuk persegi panjang dengan tinggi timbunan tanah makam 10 cm (sepuluh centimeter) dari permukaan tanah.
(3)Jarak antar petak makam ditetapkan sejauh 35 cm (tiga puluh lima centimeter).
(4)Tiap petak makam diberi batu nisan yang bertuliskan:
1. a.nomor;
2. b.blok;
3. c.nama;
4. d.tanggal lahir;
5. e.tanggal meninggal/pemakaman.

BAB IV

PELAYANAN PEMAKAMAN

Pasal 7

Jenis pelayanan pemakaman yang diberikan oleh Pemerintah Kota meliputi:

a.pelayanan penyediaan tanah makam;
b.pelayanan pemindahan/pembongkaran makam;
c.pelayanan penyediaan tanah makam tumpang; dan
d.pelayanan pemeliharaan kebersihan lingkungan makam.

Pasal 8

(1)Pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Walikota.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Pemeliharaan TPU dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.
(2)Pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 8

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…