Pemerintah Kota Pasuruan
Pemerintah Kota Pasuruan memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan otonomi daerah, mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri demi kesejahteraan masyarakat. Signifikansinya terletak pada tanggung jawab langsung terhadap perencanaan pembangunan dan penyediaan pelayanan dasar di wilayah Kota Pasuruan. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi melalui pembuatan peraturan daerah, pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, serta pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor seperti tata ruang dan lingkungan hidup. Ini menunjukkan peran krusialnya dalam mewujudkan kemajuan daerah.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kota Pasuruan
Pemerintah Kota Pasuruan memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan otonomi daerah, yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan karena bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota Pasuruan, mulai dari perencanaan pembangunan hingga penyediaan pelayanan dasar.
Ruang lingkup Pemerintah Kota Pasuruan mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program. Secara regulasi, pemerintah kota berwenang untuk membuat peraturan daerah (Perda) yang berkaitan dengan urusan wajib dan pilihan daerah, sementara dalam aspek pelayanan, pemerintah kota menyediakan berbagai layanan publik berskala kota seperti kesehatan, pendidikan, dan kependudukan.
Intervensi program strategis Pemerintah Kota Pasuruan meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan, termasuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta pengawasan pelaksanaannya. Selain itu, pemerintah kota juga fokus pada penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, serta fasilitasi pengembangan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).
Pemerintah Kota Pasuruan berkontribusi pada isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan pemerintah pusat di tingkat daerah, seperti dalam isu ketahanan pangan dengan program pertanian perkotaan atau menjaga stabilitas harga bahan pokok. Selain itu, sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional, pemerintah kota juga berperan dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kota Pasuruan untuk berbagai keperluan, antara lain pelayanan kependudukan dan catatan sipil seperti pembuatan KTP dan akta kelahiran. Pelayanan administrasi umum pemerintahan seperti perizinan usaha dan bangunan juga menjadi ranah interaksi penting, di samping pelayanan kesehatan di fasilitas milik pemerintah kota dan pengaduan masyarakat.
Pemerintah Kota Pasuruan merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Dengan mandat otonomi daerah, pemerintah kota memiliki kewenangan luas untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, yang secara langsung berdampak pada kualitas hidup masyarakat.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2021
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 6) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah; 2. Ketentuan Pasal 22 diubah;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara. Perubahan ini dilakukan untuk memberikan landasan hukum atas pemindahbukuan saldo Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah, menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 22 Tahun 2015
1. Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan Usaha Warnet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan; 2. Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Usaha Warnet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan wajib memperoleh izin dari Walikota; 3. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Usaha Warnet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota; 4. Penertiban kegiatan Usaha Warnet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota beserta instansi terkait.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2017
Jasa pelayanan Tera/Tera Ulang kepada orang pribadi atau badan, dapat dipungut retribusi. Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2015
Ketentuan Pasal 77 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003 Seri D Nomor 02, ) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Tarif ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Badan Pengawas. (2) Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direksi dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya, dan target pengembangan tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai berikut: a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif; b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar; c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku; d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan; e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan. (3) Konsep usulan penetapan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik sebelum diajukan kepada Kepala Daerah. (4) Konsep usulan penetapan tarif beserta data pendukung dan umpan balik dari pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas. (5) Berdasarkan hasil pembahasan usulan penetapan tarif dan pendapat Badan Pengawas, Kepala Daerah menetapkan persetujuan atau penolakan secara tertulis kepada Direksi paling lambat 2 (dua) bulan sejak usulan diterima. (6) Berdasarkan persetujuan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direksi menerbitkan keputusan besarnya tarif bagi setiap pelanggan. (7) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru diberlakukan secara efektif.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa Laporan Keuangan yang memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. laporan operasional; d. laporan perubahan ekuitas; e. neraca; f. laporan arus kas; dan g. catatan atas laporan keuangan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 1 Tahun 2017
ketentuan yang diubah yaitu Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah dan ayat (1a) dihapus
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 5 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 berupa Laporan Keuangan yang memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; d. Laporan Operasional; e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan. dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.