DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Setiap perusahaan wajib melaksanakan program TJSLP, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Dalam rangka optimalisasi program TJSLP, dibentuk Tim Fasilitasi. Pembentukan Tim Fasilitasi sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Tim Fasilitasi melakukan pemantauan dan pengendalian kepada perusahaan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan; 3. Setiap perusahaan yang melaksanakan program TJSLP wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSLP kepada Walikota melalui Tim Fasilitasi; 4. Walikota memberikan penghargaan kepada perusahaan yang berhasil menyelenggarakan program TJSLP. Selain penghargaan, Walikota mempublikasikan perusahaan yang berhasil menyelenggarakan TJSLP melalui media massa dan dapat menjadikan perusahaan dimaksud sebagai proyek percontohan; 5. Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSLP; 6. Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka menunjang kinerja Tim Fasilitasi TJSLP, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara sistematis, serasi, seimbang serta memperoleh hasil yang optimal maka harus disinergikan dengan program pembangunan Kota Pasuruan;
c.bahwa setiap perusahaan harus memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha, serta diberikan kesempatan yang lebih luas untuk berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta mengingat belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
14.Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
15.Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejehteraan Sosial ;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; 4
18.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN dan WALIKOTA PASURUAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Pasuruan.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3.Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4.Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
5.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. 5
6.Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut dana TJSLP adalah dana yang berasal dari perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan untuk mendukung pembangunan Kota Pasuruan.
7.Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota dan bertugas membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan dalam memfasilitasi perencanaan program, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
8.Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
9.Duta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut duta TJSLP adalah orang perorangan yang ditunjuk dalam rangka mempromosikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Pasuruan.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan TJSLP berlandaskan pada asas:

a.manajemen yang sehat;
b.kesepakatan;
c.kemandirian;
d.keseimbangan;
e.kemanfaatan umum;
f.kebersamaan;
g.keserasian;
h.keterpaduan;
i.keadilan;
j.transparansi;
k.akuntabilitas;
l.berwawasan lingkungan;
m.berkelanjutan; 6
n.kepastian hukum; dan
o.partisipatif dan aspiratif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

a.memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP;
b.memberikan arahan kepada semua perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menyiapkan diri untuk memenuhi standar tata kelola perusahaan yang baik;
c.memberikan arahan kepada perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan;
d.memberikan pedoman bagi Pemerintah Kota dan pihak lainnya dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TJSLP;
e.mendorong perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan;
f.mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama perusahaan dalam mendukung percepatan pembangunan; dan
g.melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar.

Pasal 4

Tujuan pengaturan TJSLP adalah:

a.terwujudnya komitmen dan kepedulian perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan;
b.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP secara terpadu dan berdaya guna;
c.terwujudnya hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat;
d.terwujudnya program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan; 7
e.terwujudnya kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara perusahaan dan Pemerintah Kota dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP;
f.tercapainya tujuan pembangunan secara optimal; dan
g.mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan program TJSLP.

BAB III

PENYELENGGARAAN TJSLP

Pasal 5

(1)Setiap perusahaan wajib melaksanakan program TJSLP, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi, berupa:
1. a.peringatan lisan; dan
2. b.peringatan tertulis.

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan TJSLP meliputi:

a.perencanaan;
b.program;
c.model;
d.pembentukan tim fasilitasi;
e.prosedur;
f.duta TJSLP; dan
g.pemantauan dan pengendalian.

Pasal 7

(1)Perencanaan penyelenggaraan program TJSLP dilakukan melalui pendekatan: 8
1. a.partisipatif;
2. b.kemitraan; dan
3. c.kesepakatan.
(2)Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan wajib:
1. a.menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Kota dan peraturan perundangan;
2. b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Kota, masyarakat, dan kelestarian lingkungan; dan
3. c.menetapkan bahwa TJSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.
(3)Dalam menyusun perencanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 8

Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSLP, meliputi:

a.sosial;
b.lingkungan;
c.kesehatan;
d.pendidikan;
e.peningkatan daya beli;
f.infrastruktur dan sanitasi lingkungan;
g.sarana dan prasarana keagamaan;
h.seni dan budaya;
i.olahraga;
j.penelitian dan pengkajian kebutuhan; dan
k.inovasi dan kreatifitas. 9

Pasal 9

(1)Setiap perusahaan dapat melaksanakan program TJSLP dengan model sebagai berikut:
1. a.mendirikan yayasan sendiri di bawah naungan perusahaan sendiri dan/atau grupnya;
2. b.mendukung dan/atau bergabung dalam konsorsium dengan menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu;
3. c.secara mandiri; dan/atau
4. d.bermitra dengan pihak lain melalui kerjasama.
(2)Pelaksanaan program TJSLP dengan model sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Walikota melalui Tim Fasilitasi.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…