DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 18 Tahun 2015

Nomor: 18
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Maksud dan Tujuan Investasi; 3. Jenis dan Pelaksanaan Investasi; 4. Sumber Anggaran; 5. Hasil Investasi; 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna memberikan landasan hukum terhadap investasi Pemerintah Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Investasi Pemerintah Kota Pasuruan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan, dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan; Mengingat … SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang ...
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14.Peraturan …
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1999 Nomor 4 Seri D);
19.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 6 Seri D);
20.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Tahun 1982 Nomor 4 Seri B);
21.Peraturan …
21.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 7 Seri E);
22.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003 Nomor 02 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 1);
23.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
24.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
25.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 10);
26.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 04);
27.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
28.Peraturan …
28.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 16);
29.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN DAN WALIKOTA PASURUAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI PEMERINTAH KOTA PASURUAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, TBK., PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR, PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA PASURUAN, DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PASURUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Pasuruan.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3.Investasi ...
4.Investasi Pemerintah Kota adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah Kota dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
5.Surat Berharga adalah saham dan surat utang.
6.Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/ atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Kota untuk membiayai kegiatan usaha.
7.Penyertaan modal dalam bentuk uang adalah bentuk investasi Pemerintah Kota pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
8.Penyertaan modal dalam bentuk barang adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.
10.Kas Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kota Pasuruan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Investasi Pemerintah Kota dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
(2)Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.keuntungan …
2. a.keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden dan pertumbuhan nilai Perusahaan yang mendapatkan investasi Pemerintah Kota;
3. b.peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
4. c.peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
5. d.peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
6. e.peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Kota.

Pasal 3

Investasi Pemerintah Kota bertujuan untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
b.meningkatkan pendapatan daerah; dan
c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

JENIS DAN PELAKSANAAN INVESTASI

Pasal 4

Jenis Investasi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:

a.Investasi Surat Berharga; dan
b.Investasi Langsung, berupa:
1. 1.Penyertaan Modal dalam bentuk uang; dan
2. 2.Penyertaan Modal dalam bentuk barang.

Pasal 5

Investasi Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa pembelian saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan.

Pasal 6

Pembelian saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan nilai Rp 25.018.941.750,00 (dua puluh lima milyar delapan belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), meliputi:

a.Surat Kolektif Saham sejumlah 7.046 (tujuh ribu empat puluh enam) lembar, dengan nilai Rp 7.046.000.000,00 (tujuh milyar empat puluh enam juta rupiah), pada tahun anggaran 2009;
b.Surat Kolektif Saham sejumlah 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar, dengan nilai Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), pada tahun anggaran 2012; dan
c.Surat Kolektif Saham yang merupakan Cadangan Umum yang dikonversi menjadi Saham sejumlah 41.891.767 (empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) lembar dengan nilai Rp 10.472.941.750,00 (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), pada tahun anggaran 2012.

Pasal 7

…

Pasal 7

Pembelian saham pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan nilai Rp 3.268.600.000,00 (tiga milyar dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), meliputi:

a.Surat Kolektif Saham sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar, dengan nilai Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pada tahun anggaran 2004;
b.Surat Kolektif Saham sejumlah 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) lembar, dengan nilai Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), pada tahun anggaran 2005;
c.Surat Kolektif Saham sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) lembar, dengan nilai Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), pada tahun anggaran 2006;
d.Surat Kolektif Saham sejumlah 5.000 (lima ribu) lembar, dengan nilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pada tahun anggaran 2007;
e.Surat Kolektif Saham sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) lembar, dengan nilai Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), pada tahun anggaran 2007;
f.Surat Kolektif Saham sejumlah 936 (sembilan ratus tiga puluh enam) lembar, dengan nilai Rp 93.600.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), pada tahun anggaran 2009; dan
g.Surat Kolektif Saham sejumlah 2.000 (dua ribu) lembar, dengan nilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pada tahun anggaran 2009.

Pasal 8

Pembelian saham pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan nilai Rp 11.120.000.000,00 (sebelas milyar seratus dua puluh juta rupiah), meliputi:

a.Modal …
b.modal dasar, sejumlah Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), pada tahun anggaran 2002;
c.Surat Kolektif Saham sejumlah 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) lembar, dengan nilai Rp 990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), pada tahun anggaran 2007;
d.Surat Kolektif Saham sejumlah 100 (seratus) lembar, dengan nilai Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pada tahun anggaran 2007;
e.Surat Kolektif Saham sejumlah 200 (dua ratus) lembar, dengan nilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pada tahun anggaran 2007;
f.Surat Kolektif Saham sejumlah 200 (dua ratus) lembar, dengan nilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pada tahun anggaran 2007;
g.Surat Kolektif Saham sejumlah 200 (dua ratus) lembar, dengan nilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pada tahun anggaran 2007;
h.Surat Kolektif Saham sejumlah 200 (dua ratus) lembar, dengan nilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pada tahun anggaran 2007;
i.Surat Kolektif Saham sejumlah 72 (tujuh puluh dua) lembar dengan nilai Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), pada tahun anggaran 2007;
j.Surat Kolektif Saham sejumlah 880 (delapan ratus delapan puluh) lembar, dengan nilai Rp 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah), pada tahun anggaran 2009; dan
k.Surat Kolektif Saham sejumlah 400 (empat ratus) lembar dengan nilai Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), pada tahun anggaran 2010.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…