DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 22 Tahun 2015

Nomor: 22
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan Usaha Warnet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan; 2. Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Usaha Warnet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan wajib memperoleh izin dari Walikota; 3. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Usaha Warnet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota; 4. Penertiban kegiatan Usaha Warnet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota beserta instansi terkait.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan teknologi informasi disamping memberikan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif;
c.bahwa semakin banyaknya usaha warung internet dan usaha penyewaan konsol permainan di Kota Pasuruan dapat menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha warung internet dan usaha penyewaan konsol permainan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Penertiban Usaha Warung Internet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang … SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9.Undang-Undang …
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16/PER/M.KOMINFO/10/2010;
14.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16.Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 13);
17.Peraturan …
17.Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 15);
18.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN dan WALIKOTA PASURUAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENERTIBAN USAHA WARUNG INTERNET DAN USAHA PENYEWAAN KONSOL PERMAINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Pasuruan.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3.Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
5.Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan.
6.Usaha …
6.Usaha Warung Internet yang selanjutnya disebut Usaha Warnet adalah wirausaha atau tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik termasuk perangkat lunak lewat jaringan internet.
7.Usaha Penyewaan Konsol Permainan adalah suatu usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan permainan Konsol Permainan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan Usaha Warnet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

a.memberikan kepastian hukum dalam kegiatan Usaha Warnet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan; dan
b.meningkatkan pelayanan Usaha Warnet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kriteria Usaha Warnet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan; dan
b.perizinan pendirian Usaha Warnet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan.

BAB IV

KRITERIA USAHA WARNET DAN USAHA PENYEWAAN KONSOL PERMAINAN

Pasal 5

Kriteria Usaha Warnet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan terdiri dari 2 (dua) aspek, sebagai berikut:

a.aspek keamanan dan kenyamanan; dan
b.aspek tanggung jawab sosial.

Pasal 6

(1)Kriteria yang harus dipenuhi Usaha Warnet guna memenuhi aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, sebagai berikut:
1. a.menggunakan perangkat lunak/program komputer yang meliputi sistem operasi maupun pendukung sistem operasi yang memiliki lisensi atau aplikasi open source;
2. b.memblokir situs pornografi, perjudian, atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia;
3. c.menjaga keadaan dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat komputer agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, sosial, keasusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia;
4. d.apabila menggunakan sekat pembatas/bilik, maka:
  1. 1.ketinggian sekat pembatas/bilik tidak melebihi 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) untuk pengguna yang duduk di lantai; dan
  2. 2.ketinggian …
  3. 2.ketinggian sekat pembatas/bilik tidak melebihi 110 cm (seratus sepuluh centimeter) untuk pengguna yang duduk di kursi;
5. e.bersedia memasang kamera Closed Circuit Television (CCTV) bagi Usaha Warnet yang mengoperasikan lebih dari 10 (sepuluh) unit komputer; dan
6. f.memiliki penerangan yang memadai.
(2)Kriteria yang harus dipenuhi Usaha Warnet guna memenuhi aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, sebagai berikut:
1. a.membatasi jam buka mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
2. b.saat jam sekolah, melarang pelajar menggunakan fasilitas Usaha Warnet kecuali ada penugasan tertulis dari pihak guru/ sekolah.

Pasal 7

(1)Kriteria yang harus dipenuhi Usaha Penyewaan Konsol Permainan guna memenuhi aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, sebagai berikut:
1. a.pengguna Konsol Permainan dilarang melakukan perjudian;
2. b.penyediaan fasilitas Konsol Permainan dilarang menggunakan sekat pembatas/bilik; dan
3. c.memiliki penerangan yang memadai.
(2)Kriteria yang harus dipenuhi Usaha Penyewaan Konsol Permainan guna memenuhi aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, sebagai berikut:
1. a.jam buka dibatasi mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
2. b.saat jam sekolah, pelajar dilarang menggunakan fasilitas Usaha Penyewaan Konsol Permainan.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 8

(1)Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Usaha Warnet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan wajib memperoleh izin dari Walikota.
(2)Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)didelegasikan kepada SKPD yang membidangi.
(3)Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari SKPD yang membidangi.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin Usaha Warnet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku selama Usaha masih berjalan dan wajib mendaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali terhitung sejak diterbitkannya izin.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran ulang izin Usaha Warnet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan diatur dalam Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945