Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:
a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 ... Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Lampiran I.5 : Daftar Jumlah pegawai per golongan per jabatan Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah; Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Lampiran I.10 : Daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA- L); Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah; Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
b.Lampiran II : Neraca;
c.Lampiran III : Laporan Arus Kas;
d.Lampiran IV : Laporan Operasional;
e.Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
f.Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
g.Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
dan
h.Lampiran VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.