DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 333

Lembaga terkait

Ringkasan

Meliputi: Kategori, Rincian, Larangan Penggunaan, Administrasi, Klasifikasi Bentuk Fisik, Tahapan Pengelolaan, dan Pejabat Pengelola.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Pasuruan.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3.Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.
7.Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
11.Pejabat …
11.Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
12.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
13.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
14.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
15.Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah pejabat dan/atau jabatan fungsional umum yang diserahi tugas mengurus barang.
16.Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
17.Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
18.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah Pengurus Barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
19.Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah Pengurus Barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
20.Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menata- usahakan dan mempertanggungjawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
21.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
22.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
23.Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
24.Perencanaan …
24.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
25.Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
26.Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh Barang Milik Daerah oleh Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang Milik Daerah.
27.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menata- usahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
28.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
29.Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
30.Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Walikota.
31.Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
32.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
33.Bangun …
33.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
34.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35.Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
36.Pengamanan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.
37.Pemeliharaan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua Barang Milik Daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
38.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
39.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
40.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Kota dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
41.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota, dari Pemerintah Kota kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Kota kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
42.Penyertaan …
42.Penyertaan Modal Pemerintah Kota adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
43.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/ atau kegunaan Barang Milik Daerah.
44.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
45.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
47.Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas Barang Milik Daerah.
48.Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh Barang Milik Daerah.
49.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
50.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
51.Rumah Negara adalah Barang Milik Daerah berupa bangunan yang dimiliki Pemerintah Kota dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Pemerintah Kota yang bersangkutan.
52.Pihak lain adalah pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.fungsional;
b.kepastian hukum;
c.transparansi;
d.efisiensi;
e.akuntabilitas; dan
f.kepastian nilai.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Barang Milik Daerah meliputi:
1. a.Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
2. b.Barang Milik Daerah yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah.
(2)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, meliputi:
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
5. e.barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas Penyertaan Modal Pemerintah Kota.

Pasal 4

(1)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Kota.
(2)Barang …
(2)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan.
(2)Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilengkapi dokumen perolehan.
(3)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

Pasal 6

Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi:

a.perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
b.pengadaan;
c.penggunaan;
d.pemanfaatan;
e.pengamanan dan pemeliharaan;
f.penilaian;
g.pemindahtanganan;
h.pemusnahan;
i.penghapusan;
j.penatausahaan; dan
k.pengawasan dan pengendalian.

BAB IV

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 7

(1)Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
(2)Pemegang …
(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. b.menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan;
3. c.menetapkan kebijakan Pengamanan dan Pemeliharaan;
4. d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
5. e.mengajukan usul Pemindahtanganan yang memerlukan persetujuan DPRD;
6. f.menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan sesuai batas kewenangannya;
7. g.menyetujui usul Pemanfaatan selain tanah dan/ atau bangunan; dan
8. h.menyetujui usul Pemanfaatan dalam bentuk KSPI.

Pasal 8

(1)Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang.
(2)Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.meneliti dan menyetujui RKBMD;
2. b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Pemeliharaan;
3. c.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindah- tanganan yang memerlukan persetujuan Walikota;
4. d.mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan;
5. e.mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD;
6. f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi; dan
7. g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 9

(1)Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
(2)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(3)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMD kepada Pengelola Barang;
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan Pemeliharaan kepada Pengelola Barang;
3. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan yang memerlukan persetujuan Walikota;
4. d.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan;
5. e.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan Pemindahtanganan yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD;
6. f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi Inventarisasi;
7. g.melakukan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota melalui Pengelola Barang, serta Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang;
8. h.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
9. i.membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
10. j.menyusun laporan Barang Milik Daerah.

Pasal 10

(1)Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang.
(2)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(3)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
6. f.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindah- tanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan;
7. g.menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Walikota melalui Pengelola Barang;
8. h.mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan;
9. i.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
10. j.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 11

…

Isi peraturan

Teks333PDFHirarki

Memuat teks peraturan…