DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa Laporan Keuangan yang memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. laporan operasional; d. laporan perubahan ekuitas; e. neraca; f. laporan arus kas; dan g. catatan atas laporan keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-undang … SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12.Peraturan …
12.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
21.Peraturan …
21.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 8);
22.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 Nomor 5);
23.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN dan WALI KOTA PASURUAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa Laporan Keuangan yang memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.laporan operasional;
4. d.laporan perubahan ekuitas;
5. e.neraca;
6. f.laporan arus kas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

…

Pasal 2

(1)Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, memuat:
1. a.pendapatan daerah;
2. b.belanja daerah;
3. c.surplus/defisit;
4. d.pembiayaan daerah; dan
5. e.sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
(2)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sebesar Rp970.175.327.046,91 (sembilan ratus tujuh puluh milyar seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah sembilan satu sen).
(3)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.054.171.463.379,27 (satu triliun lima puluh empat milyar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah dua puluh tujuh sen).
(4)Surplus/Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hasil pengurangan dari Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka terdapat Defisit realisasi anggaran sebesar Rp83.996.136.332,36 (delapan puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah tiga puluh enam sen).
(6)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d sebesar Rp151.032.386.217,32 (seratus lima puluh satu milyar tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah tiga puluh dua sen).
(7)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)merupakan hasil pengurangan dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:
1. a.penerimaan pembiayaan sebesar Rp188.087.995.379,25 (seratus delapan puluh delapan milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah dua puluh lima sen); dan
2. b.pengeluaran …
3. b.pengeluaran pembiayaan sebesar Rp37.055.609.161,93 (tiga puluh tujuh milyar lima puluh lima juta enam ratus sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah sembilan puluh tiga sen).
(8)Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan hasil perhitungan dari Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(9)Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp67.036.249.884,96 (enam puluh tujuh milyar tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen).

Pasal 3

(1)Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk menentukan selisih kurang/lebih antara anggaran dengan:
1. a.realisasi pendapatan daerah;
2. b.realisasi belanja daerah;
3. c.realisasi surplus/defisit;
4. d.realisasi penerimaan pembiayaan;
5. e.realisasi pengeluaran pembiayaan; dan
6. f.realisasi pembiayaan daerah.
(2)Selisih Kurang/Lebih antara Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a merupakan hasil perhitungan antara anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp989.683.970.293,75 (sembilan ratus delapan puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh lima sen) dengan Realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(3)Berdasarkan Hasil Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Selisih Kurang sebesar Rp19.508.643.246,84 (sembilan belas milyar lima ratus delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah delapan puluh empat sen).
(4)Selisih …
(4)Selisih Kurang/Lebih antara Anggaran dengan Realisasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil perhitungan antara anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp1.140.715.996.510,00 (satu triliun seratus empat puluh milyar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah) dengan Realisasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
(5)Berdasarkan Hasil Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat Selisih Kurang sebesar Rp86.544.533.130,73 (delapan puluh enam milyar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah tujuh puluh tiga sen).
(6)Selisih Kurang/Lebih antara Anggaran dengan Surplus/Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hasil perhitungan antara defisit setelah perubahan sebesar Rp151.032.026.216,25 (seratus lima puluh satu milyar tiga puluh dua juta dua puluh enam ribu dua ratus enam belas rupiah dua puluh lima sen) dengan Defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).
(7)Berdasarkan Hasil Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat Selisih Lebih sebesar Rp67.035.889.883,89 (enam puluh tujuh milyar tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah delapan puluh sembilan sen).
(8)Selisih Kurang/Lebih antara Anggaran dengan Realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan hasil perhitungan antara anggaran peneriman pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp188.087.635.378,25 (seratus delapan puluh delapan milyar delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh lima sen) dengan Realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf a.
(9)Berdasarkan Hasil Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdapat Selisih Lebih sebesar Rp360.001,00 (tiga ratus enam puluh ribu satu rupiah).
(10)Selisih Kurang/Lebih antara Anggaran dengan Realisasi pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan hasil perhitungan antara anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp37.055.609.161,00 (tiga puluh milyar lima puluh lima juta enam ratus sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah) dengan Realisasi pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(7)huruf b.
(11)Berdasarkan …
(11)Berdasarkan Hasil Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdapat Selisih Kurang sebesar Rp0,07 (nol rupiah tujuh sen).
(12)Selisih Kurang/Lebih antara Anggaran dengan Realisasi pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f merupakan hasil perhitungan antara anggaran pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp151.032.026.216,25 (seratus lima puluh satu milyar tiga puluh dua juta dua ratus enam ribu dua ratus enam belas rupiah dua puluh lima sen) dengan Realisasi pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).
(13)Berdasarkan Hasil Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) terdapat Selisih Kurang sebesar Rp360.001,07 (tiga ratus enam puluh ribu satu rupiah tujuh sen).

Pasal 4

(1)Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, terdiri dari:
1. a.saldo anggaran lebih awal;
2. b.sisa lebih pembiayaan anggaran;
3. c.koreksi; dan
4. d.saldo anggaran lebih akhir.
(2)Saldo Anggaran Lebih Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp188.087.995.379,25 (seratus delapan puluh delapan milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah dua puluh lima sen).
(3)Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp67.036.249.884,96 (enam puluh tujuh milyar tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen).
(4)Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan hasil perhitungan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Berdasarkan …
(6)Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp67.036.249.884,96 (enam puluh tujuh milyar tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen).

Pasal 5

(1)Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, merupakan laporan yang terdiri dari:
1. a.kegiatan operasional;
2. b.defisit dari kegiatan non operasional; dan
3. c.defisit pos luar biasa.
(2)Kegiatan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a merupakan hasil perhitungan dari:
1. a.pendapatan laporan operasional sebesar Rp967.131.116.621,50 (sembilan ratus enam puluh tujuh milyar seratus tiga puluh satu juta seratus enam belas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah lima puluh sen); dan
2. b.beban sebesar Rp1.041.617.151.097,95 (satu triliun empat puluh satu milyar enam ratus tujuh belas juta seratus lima puluh satu ribu sembilan puluh tujuh rupiah sembilan puluh lima sen).
(3)Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp74.486.034.476,45 (tujuh puluh empat milyar empat ratus delapan puluh enam juta tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah empat puluh lima sen).
(4)Defisit dari kegiatan non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp7.453.293.227,16 (tujuh milyar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah enam belas sen).
(5)Defisit Pos Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan beban tidak terduga sebesar Rp1.180.196.321,00 (satu milyar seratus delapan puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
(6)Berdasarkan …
(6)Berdasarkan perhitungan defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), terdapat defisit dalam Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp83.119.524.024,61 (delapan puluh tiga milyar seratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh empat ribu dua puluh empat rupiah enam puluh satu sen).

Pasal 6

(1)Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, terdiri dari:
1. a.ekuitas awal;
2. b.defisit Laporan Operasinal;
3. c.koreksi ekuitas; dan
4. d.ekuitas akhir.
(2)Ekuitas Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.167.659.311.641,08 (tiga triliun seratus enam puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh satu rupiah delapan sen).
(3)Defisit Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp83.119.524.024,61 (delapan puluh tiga milyar seratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh empat ribu dua puluh empat rupiah enam puluh satu sen).
(4)Koreksi Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp10.507.751.334,88 (sepuluh milyar lima ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah delapan puluh delapan sen).
(5)Ekuitas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan hasil perhitungan Ekuitas Awal, Defisit Laporan Operasional, dan Koreksi Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4).
(6)Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat Ekuitas Akhir sebesar Rp3.095.047.538.951,35 (tiga triliun sembilan puluh lima milyar empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah tiga puluh lima sen).

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2024 diuraikan sebagai berikut:

a.jumlah ...
a.jumlah aset sebesar Rp3.111.868.183.888,62 (tiga triliun seratus sebelas milyar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah enam puluh dua sen);
b.jumlah kewajiban sebesar Rp16.820.644.937,27 (enam belas milyar delapan ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen); dan
c.jumlah ekuitas sebesar Rp3.095.047.538.951,35 tiga triliun sembilan puluh lima milyar empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah tiga puluh lima sen).

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, sebagai berikut:

a.saldo kas awal per 1 Januari 2024 sebesar Rp188.087.995.379,25 (seratus delapan puluh delapan milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah dua puluh lima sen);
b.arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp43.320.474.389,64 (empat puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah enam puluh empat sen);
c.arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan defisit sebesar Rp127.316.610.722,00 (seratus dua puluh tujuh milyar tiga ratus enam belas juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);
d.arus kas dari aktivitas pembiayaan defisit sebesar Rp37.055.609.161,93 (tiga puluh tujuh milyar lima puluh lima juta enam ratus sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah sembilan puluh tiga sen);
e.arus kas dari aktivitas non anggaran sebesar Rp790.900,00 (tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
f.saldo kas akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp67.037.040.784,96 (enam puluh milyar tiga puluh tujuh juta empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen);
g.kas di kas daerah sebesar Rp53.803.067.202,23 (lima puluh tiga milyar delapan ratus tiga juta enam puluh tujuh ribu dua ratus dua rupiah dua puluh tiga sen);
h.kas …
h.kas di bendahara penerimaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
i.kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
j.kas di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Soedarsono Kota Pasuruan sebesar Rp11.647.554.904,73 (sebelas milyar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat rupiah tujuh puluh tiga sen);
k.kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebesar Rp615.123.587,00 (enam ratus lima belas juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);
l.kas Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebesar Rp458.301.210,00 (empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus satu ribu dua ratus sepuluh rupiah);
m.kas di bendahara Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp863.357.052,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh dua rupiah);
n.kas lainnya sebesar Rp746.500,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah); dan
o.kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat sebesar Rp512.247.381,00 (lima ratus dua belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Rincian Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, rincian VI, rincian VII, rincian VIII, rincian IX, rincian X, rincian XI, rincian XII, rincian XIII, rincian XIV, rincian XV, rincian XVI, rincian XVII, rincian, XVIII, rincian XIX, dan rincian XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…