DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pasuruan, Pakaian dinas anggota DPRD, Fasilitas Rumah Dinas Negara dan Perlengkapannya, Dana Operasional Anggota DPRD

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2.Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pasuruan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
5.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Pasuruan.
8.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Pasuruan.
9.Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
10.Uang …
10.Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat dinas.
11.Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
12.Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Komisi, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
13.Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
14.Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
15.Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
16.Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal Pemerintah Kota belum dapat memberikan rumah dinas dan perlengkapannya.
17.Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dalam hal Pemerintah Kota belum dapat memberikan kendaraan dinas operasional, dan kepada Anggota DPRD sebagai pendukung kegiatan operasional.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.

BAB II

PENGHASILAN

Pasal 2

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
1. a.Uang Representasi;
2. b.Tunjangan Keluarga;
3. c.Tunjangan Beras;
4. d.Uang Paket;
5. e.Tunjangan Jabatan;
6. f.Tunjangan Alat Kelengkapan;
7. g.Tunjangan Alat Kelengkapan Lain;
8. h.TKI; dan
9. i.Tunjangan Reses.
(2)Pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf, c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dibebankan pada APBD.
(3)Pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
(4)Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.
(2)Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Walikota.
(3)Uang …
(3)Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
(4)Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
(5)Uang Representasi diberikan setiap bulan.

Pasal 4

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c.
(2)Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras diberikan setiap bulan.

Pasal 5

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.
(2)Uang Paket diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
(3)Uang Paket diberikan setiap bulan.

Pasal 6

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.
(2)Tunjangan …
(2)Tunjangan Jabatan diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
(3)Tunjangan Jabatan diberikan setiap bulan.

Pasal 7

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g.
(2)Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain diberikan dengan ketentuan:
1. a.untuk jabatan Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
2. b.untuk jabatan Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
3. c.untuk jabatan Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; dan
4. d.untuk jabatan Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
(3)Tunjangan Alat Kelengkapan diberikan setiap bulan.
(4)Tunjangan Alat Kelengkapan Lain diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 8

(1)Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h.
(2)TKI diberikan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

…

Pasal 9

(1)Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf i.
(2)Tunjangan Reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

(1)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat
(2)ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
(2)Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pendapatan Asli Daerah ditambah Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
(3)Belanja pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji dan tunjangan pegawai aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGHASILAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGHASILAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2017