DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagai pengganti Perda Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2012, dalam rangka mewujudkan kehidupan demokrasi dan penguatan kelembagaan Partai Politik. Memuat antara lain:

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat atas kehidupan yang demokratis diperlukan penguatan kelembagaan Partai Politik sebagai sarana partisipasi politik masyarakat melalui peningkatan bantuan keuangan kepada partai politik;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat pada saat ini sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; Mengingat: … SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota- kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6.Peraturan …
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN dan WALI KOTA PASURUAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pasuruan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan. Perangkat …
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
7.Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan.
8.Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang perhitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk Pendidikan Politik.
10.Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggungjawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
11.Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disebut DPP Partai Politik adalah pengurus Partai Politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah nasional/kongres/muktamar atau sebutan lain yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pemberian dan penghitungan Bantuan Keuangan;
b.penganggaran;
c.pengajuan Bantuan Keuangan;
d.verifikasi …
d.verifikasi kelengkapan administrasi;
e.penyaluran Bantuan Keuangan;
f.penggunaan Bantuan Keuangan; dan
g.laporan pertanggungjawaban.

BAB II

PEMBERIAN DAN PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
(2)Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.

Pasal 4

(1)Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara hasil pemilihan umum DPRD.
(2)Jumlah perolehan suara hasil pemilihan umum DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 5

Nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per suara sah.

Pasal 6

(1)Wali Kota dapat menaikkan nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai kemampuan keuangan Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Jawa Timur.
(2)Pemberian persetujuan kenaikan nilai Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perubahan …
(3)Perubahan atas besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 7

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari APBD.

Pasal 8

(1)Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja hibah.
(2)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hibah dengan obyek Bantuan Keuangan Partai Politik.
(3)Mekanisme dan tata cara penganggaran hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

(1)Pengurus Partai Politik tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Kota untuk menyalurkan dana Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik.
(2)Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai tembusan kepada ketua Komisi Pemilihan Umum dan Kepala Badan.
(3)Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

Pasal 10

Pengajuan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

a.surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Daerah atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
b.fotokopi surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik;
c.surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum DPRD yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;
d.nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
e.rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk Pendidikan Politik;
f.laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
g.surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…