DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara. Perubahan ini dilakukan untuk memberikan landasan hukum atas pemindahbukuan saldo Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah, menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2022, dinyatakan bahwa penyajian saldo Dana Cadangan di neraca tidak memiliki dasar hukum sehingga Dana Cadangan tersebut kemudian dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah, pada akhir tahun anggaran 2023 atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap pemindahbukukan saldo Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara; Mengingat: … SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
9.Peraturan …
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 8);
11.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN dan WALI KOTA PASURUAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENGADAAN TANAH JALAN LINGKAR UTARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 3), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 dihapus.
2.Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah serta ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga berbunyi:

Pasal 6

(1)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh PPKD/BUD terpisah dari Rekening Kas Umum Daerah.
(2)Dalam …
(2)Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukkannya, ditempatkan dalam bentuk deposito dan/atau rekening giro yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
(3)Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disimpan pada bank pemerintah atas nama Pemerintah Daerah.
(4)Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbal hasil/keuntungan/capital gain atas penempatan Dana Cadangan dalam rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau penempatan dalam deposito sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), diakui dan dicatat sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(5)Dihapus.
(6)Dihapus.

3.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), digunakan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(2)Dana Cadangan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dan dicairkan setelah persyaratan administrasi terpenuhi.
(3)Besaran pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan disesuaikan dengan kebutuhan anggaran.
(4)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
(5)Dalam hal Dana Cadangan tidak mencukupi untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka terhadap kekurangan pembiayaan, akan dibiayai melalui mekanisme belanja daerah pada APBD tahun berkenaan dan/atau sumber lain yang sah, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.
(6)Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal II … Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan. Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 29 Agustus 2025 WALI KOTA PASURUAN, Ttd. ADI WIBOWO Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 29 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, Ttd. RUDIYANTO LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN: 188-5/2025 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, Ttd. MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH. Penata Tingkat I NIP. 19820518 201001 2 021 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENGADAAN TANAH JALAN LINGKAR UTARA I. UMUM Dalam rangka pembangunan sarana jalan di lingkar utara Kota Pasuruan yang memerlukan dana besar dan tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Daerah telah membentuk Dana Cadangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) untuk pembebasan tanah Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan, ditetapkan bahwa jadwal pelaksanaan program/kegiatan yang dapat didanai dari Dana Cadangan tersebut sampai dengan tahun 2021, namun hingga saat ini pelaksanaan pembebasan tanah Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan belum dilaksanakan seluruhnya dan masih terdapat Dana Cadangan yang belum direalisasikan. Pelaksanaan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, merupakan kelanjutan dari pelaksanaan Dana Cadangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1). Besaran Dana Cadangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25), sebagaimana disebutkan di atas adalah sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) dan telah digunakan sebagian serta dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui mekanisme penganggaran pada tahun anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 beserta perubahannya. Dana Cadangan yang telah digunakan Pemerintah Derah untuk mendanai program dan kegiatan adalah sebesar Rp9.632.923.000,00 (sembilan milyar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), selama kurun waktu 7 (tujuh) Tahun Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, dimana atas penggunaan Dana Cadangan tersebut, terdapat sisa penggunaan Dana Cadangan sebesar Rp50.367.077.000,00 (lima puluh milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang merupakan hasil pengurangan atas besaran Dana Cadangan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah), dikurangi penggunaan sebesar Rp9.632.923.000,00 (sembilan milyar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Selanjutnya terhadap besaran Dana Cadangan tersebut, terdapat penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbal hasil/ keuntungan/capital gain atas penempatan Dana Cadangan dalam rekening dan/atau dalam portofolio yang diterima sampai dengan 31 Juli 2023, yaitu sebesar Rp37.055.609.161,93 (tiga puluh tujuh milyar lima puluh lima juta enam ratus sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah sembilan puluh tiga sen), yang diakui dan dicatat sebagai pendapatan asli daerah pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hasil bunga/jasa giro/imbal hasil/keuntungan/capital gain atas penempatan Dana Cadangan dalam rekening dan/atau dalam portofolio sebesar Rp37.055.609.162 (tiga puluh tujuh milyar lima puluh lima juta enam ratus sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah) tersebut, dibentuk sebagai Dana Cadangan dengan ditambah sisa Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan, ditetapkan bahwa jadwal pelaksanaan program/kegiatan yang dapat didanai dari Dana Cadangan tersebut sampai dengan tahun 2021 Jadwal pelaksanaan program/kegiatan yang dapat didanai dari Dana Cadangan sebesar Rp50.367.077.000,00 (lima puluh milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan merupakan sisa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan tersebut adalah sampai dengan tahun 2021. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 51.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 pada laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dinyatakan bahwa penyajian saldo Dana Cadangan sebesar Rp50.367.077.000,00 (lima puluh milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) di neraca tidak memiliki dasar hukum. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) tidak dapat dijadikan dasar hukum atas pencatatan Dana Cadangan sebesar Rp50.367.077.000,00 (lima puluh milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah), sehingga perlu segera disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Dana Cadangan dengan total keseluruhan sebesar Rp87.692.686.161,93 (delapan puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan enam ribu seratus enam puluh satu rupiah sembilan puluh tiga sen) tersebut telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada akhir tahun anggaran 2023. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara dibentuk Dana Cadangan sebesar Rp37.055.609.162 (tiga puluh tujuh milyar lima puluh lima juta enam ratus sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah) pada tahun anggaran 2024. Agar pelaksanaan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan dalam rangka pembebasan tanah jalan lingkar utara Kota Pasuruan yang belum selesai dapat dilanjutkan pelaksanaannya, maka perlu dilakukan penyesuaian ketentuan yang mengatur tentang Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara Cadangan terutama terkait dengan skema pembentukan Dana Cadangan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup Jelas. Angka 2

Pasal 6

Cukup Jelas. Angka 3

Pasal 7

Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Yang dimaksud terpenuhinya persyaratan administrasi yaitu dokumen sebagai berikut:

a.Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
b.Penetapan Lokasi; dan/atau
c.dokumen persyaratan pengadaan tanah. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 5

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…