DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 14; 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d; 3. Ketentuan Pasal 6 diubah; 4. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah; 5. Ketentuan Pasal 11 diubah; 6. Ketentuan Pasal 12 diubah;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengendalian pelayanan pemakaman harus dilakukan melalui pengaturan dalam penyelenggaraan, penggunaan, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pembinaan dan pengawasan;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pemakaman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang …
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota- kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan …
8.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Iindonesia Nomor 3350);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
14.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 6);
15.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota PasuruanTahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
16.Peraturan …
16.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN dan WALIKOTA PASURUAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 14 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Pasuruan.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3.Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemakaman.
5.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
6.Badan …
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Jenazah adalah jasad orang meninggal dunia secara medis.
8.Makamadalah tempat untuk menguburkan jenazah.
9.Tanah Makam adalah tanah untuk makam yang disediakan atas permohonan ahli waris/ penanggung jawabatas jenazah.
10.Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untukkeperluan pemakaman jenazah yang dimiliki dan/atau dikelola olehPemerintah Kota.
11.Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan/badan sosial dan/atau badan keagamaan.
12.Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor kebudayaan atau asal usul mempunyai arti khusus.
13.Makam Tumpang adalah makamyang telah dipersiapkan untuk memakamkan 2 (dua) jenazah, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Tempat … 14.Tempat Pemakaman Keluarga adalah areal tanah bukan milik Pemerintah Kota, dipergunakan sebagai pemakaman yang penyediaan dan pengelolaannya dilakukan oleh keluarga.
2.Ketentuan ayat (1) Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Tempat Pemakaman terdiri dari:
1. a.tempat pemakaman umum;
2. b.tempat pemakaman bukan umum;
3. c.tempat pemakaman khusus; dan
4. d.tempat pemakaman keluarga.
(2)Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
1. a.penduduk Kota yang meninggal dunia di dalam atau di luar wilayah Kota; dan
2. b.bukan penduduk Kota yang meninggal dunia di dalam wilayah Kota.
  1. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Penyediaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 3 harus mendapat izin dari Walikota dengan mengajukan permohonan melalui Dinas.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

4.Ketentuan …
4.Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Dinas.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Walikota.

5.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pemindahan dan pembongkaran makam untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilarang dihadiri orang lain kecuali oleh ahli waris/penanggung jawab dan petugas yang berwenang.
(2)Pemindahan dan pembongkaran makam untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dapat dilakukan apabila jenazah telah dimakamkan lebih dari 3 (tiga) tahun.

6.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Penggunaan TPU dan TPBU yang telah diserahkan untuk dipakai tempat memakamkan hanya berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Ahli waris/penanggung jawab wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
(3)Apabila ahli waris/penanggung jawab tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka 6 (enam) bulan sejak jangka waktu penggunaan tanah makam berakhir, makam tersebut dapat digunakan kembali untuk kepentingan pemakaman.
(4)Ketentuan …
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu penggunaan tanah makam dan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan. Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 11 Oktober 2021 WALIKOTA PASURUAN, Ttd. SAIFULLAH YUSUF Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 11 Oktober 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, Ttd. RUDIYANTO LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUANTAHUN 2021 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR: 187-8/2021 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN I. UMUM Bahwa dalam rangka menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah yang menangani bidang pemakaman perlu diubah dan disesuaikan. Bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi, kondisi dan perubahan peraturan perundangundangan sehingga perlu dilakukan perubahan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 8

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…