DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Pekalongan

regulasi_utama

Ringkasan

1. pembentukan dan susunan perangkat daerah 2. pembentukan unit pelaksana teknis 3. staf ahli 4. kepegawaian

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pekalongan.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Pekalongan.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Pekalongan.
11.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan.
12.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional. dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15.Tipe A adalah tipe perangkat daerah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang besar.
16.Tipe B adalah tipe perangkat daerah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang sedang.
17.Tipe C adalah tipe perangkat daerah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang kecil.
18.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Pemerintah Kota Pekalongan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kota Pekalongan merupakan Sekretariat Daerah tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kota Pekalongan merupakan Sekretariat DPRD tipe C;
c.Inspektorat Daerah Kota Pekalongan merupakan Inspektorat tipe C;
d.Dinas Daerah Kota Pekalongan, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan permukiman;
5. 5.Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. 6.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. 8.Dinas Pertanian dan Pangan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan urusan pemerintah bidang adminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. 11.Dinas Perhubungan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
12. 12.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
13. 13.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
14. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
15. 15.Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kebudayaan, dan bidang kepemudaan dan olahraga;
16. 16.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
17. 17.Dinas Kelautan dan Perikanan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
18. 18.Satuan Polisi Pamong Praja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran.
e.Badan Daerah Kota Pekalongan terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe B adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan Daerah tipe A adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi keuangan; dan
3. 3.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah tipe B adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 3

Selain Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dapat dibentuk badan untuk menangani fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 4

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Pekalongan Timur dengan tipe A;
2. b.Kecamatan Pekalongan Selatan dengan tipe A;
3. c.Kecamatan Pekalongan Barat dengan tipe A; dan
4. d.Kecamatan Pekalongan Utara dengan tipe A.
(3)Dalam wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah, Walikota harus memperhatikan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
(2)Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah.

Pasal 8

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat Unit Pelaksana Teknis pada Dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
(2)Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 9

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat Unit Pelaksana Teknis pada Dinas di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan manajemen dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 10

Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana karena pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, maka Unit Pelaksana Teknis Badan tersebut dihapus.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 11

(1)Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
(2)Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
(4)Staf ahli Walikota diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan nomenklatur, tugas dan fungsi serta tata kerja staf ahli diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020