(1)Pada saat pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana.
(2)Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi Perangkat LEMBARANDAERAHKOTAPEKALONGAN TAHUN2020 NOMOR 3 PROVINS! JAWA M. SAELANYMACHFUDZ Ttd.
Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 15 September 2020 WALIKOTAPEKALONGAN, Cap. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Daerah mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
(3)Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Daerah mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. eraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal II SEKRETARIS DAERAH SRI RUMININGSIH NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH: (3-207/2020) LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 3 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN I. UMUM Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, mengamanatkan bahwa kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik harus segera disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 20 dan Pasal 21 ayat
(2)Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, bahwa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta stabilitas politik dan pemerintahan dalam negeri, maka Walikota melakukan penguatan kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, yakni Perangkat Daerah yang masih berbentuk kantor diubah menjadi badan.
Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Salah satu substansi dalam Peraturan Pemerintah tersebut yaitu penegasan bentuk kelembagaan rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang bertanggungjawab kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selain itu perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, juga mempertimbangkan penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah Inspektorat menjadi Inspektorat Daerah sebagai tindaklanjuti dari Permendagri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya ditegaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Oleh karena itu, penyesuaian Perangkat Daerah tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat serta Rumah Sakit Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan perlu disesuaikan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1