DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1 angka 8, Pasal 2 huruf c dan penambahan angka 4, perubahan Pasal 9, penghapusan Pasal 13, peraturan Pasal 15 huruf a dan penghapusan huruf c, penyisipan Pasal 16A, perubahan Pasal 17 ayat (1).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan beberapa perangkat daerah perlu diubah untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta berperan dalam pembangunan daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 2016 Nomor 5), diubah menjadi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
8.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Pekalongan.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Pekalongan.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Pekalongan.
11.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan.
12.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15.Tipe A adalah tipe perangkat daerah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang besar
16.Tipe B adalah tipe perangkat daerah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang sedang.
17.Tipe C adalah tipe perangkat daerah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang kecil.
18.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Pemerintah Kota Pekalongan.
2.Ketentuan Pasal 2 huruf c diubah dan pada huruf e ditambahkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 4, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kota Pekalongan merupakan Sekretariat Daerah tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kota Pekalongan merupakan Sekretariat DPRD tipe C;
c.Inspektorat Daerah Kota Pekalongan merupakan Inspektorat Daerah tipe C;
d.Dinas Daerah Kota Pekalongan, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan permukiman;
5. 5.Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. 6.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. 8.Dinas Pertanian dan Pangan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan urusan pemerintah bidang adminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. 11.Dinas Perhubungan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
12. 12.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
13. 13.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
14. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
15. 15.Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kebudayaan, dan bidang kepemudaan dan olahraga;
16. 16.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
17. 17.Dinas Kelautan dan Perikanan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
18. 18.Satuan Polisi Pamong Praja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran.
e.Badan Daerah Kota Pekalongan terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe B adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan Daerah tipe A adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah tipe B adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Intensitas Kecil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
5. 3.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
(3)Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

4.Pasal 13 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 15 huruf a diubah dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a.Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilaksanakannya tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
b.Pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan dilaksanakannya tugas pokok dan fungsi oleh pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
c.dihapus.
1. 6.Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

(1)Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Rumah Sakit Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2021.
(2)Semua ketentuan mengenai Inspektorat yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dibaca dan dimaknai sebagai Inspektorat Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
(3)Rumah Sakit Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sampai dengan dibentuknya susunan organisasi dan tata kerja yang diatur dengan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4).
(4)Pejabat pada Inspektorat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Rumah Sakit Daerah tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan sampai dengan dilaksanakannya tugas dan fungsi oleh pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

7.Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Pada saat pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana.
(2)Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi Perangkat LEMBARANDAERAHKOTAPEKALONGAN TAHUN2020 NOMOR 3 PROVINS! JAWA M. SAELANYMACHFUDZ Ttd. Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 15 September 2020 WALIKOTAPEKALONGAN, Cap. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Daerah mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
(3)Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Daerah mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. eraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal II SEKRETARIS DAERAH SRI RUMININGSIH NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH: (3-207/2020) LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 3 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN I. UMUM Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, mengamanatkan bahwa kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik harus segera disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 20 dan Pasal 21 ayat
(2)Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, bahwa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta stabilitas politik dan pemerintahan dalam negeri, maka Walikota melakukan penguatan kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, yakni Perangkat Daerah yang masih berbentuk kantor diubah menjadi badan. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Salah satu substansi dalam Peraturan Pemerintah tersebut yaitu penegasan bentuk kelembagaan rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang bertanggungjawab kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selain itu perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, juga mempertimbangkan penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah Inspektorat menjadi Inspektorat Daerah sebagai tindaklanjuti dari Permendagri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya ditegaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Oleh karena itu, penyesuaian Perangkat Daerah tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat serta Rumah Sakit Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan perlu disesuaikan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 2

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 1 Yang dimaksud dengan Intensitas Kecil adalah Perangkat Daerah dengan kriteria beban kerja/total skor sampai 600 yang dihitung berdasarkan variabel umum dan teknis sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang dapat diwadahi dalam dalam Perangkat Daerah berbentuk badan dengan 2 (dua) bidang. Angka 3

Pasal 9

Cukup jelas. Angka 4

Pasal 13

Dihapus. Angka 5

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 15

Pasal 16A

Pasal 17

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 13

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan No. 5 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 15

Pasal 16A

Pasal 17

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 13

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan No. 5 Tahun 2016