Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2018
- Nomor
- 12
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
Ringkasan
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 3, Pasal 6;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 3, Pasal 6;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 11), diubah sebagai berikut:
Tarif pajak ditetapkan:
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan. Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 18 Oktober 2018 WALIKOTA PEKALONGAN, Ttd M. SAELANY MACHFUDZ Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 18 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH, SRI RUMININGSIH NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH: ( 12 /2018) LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 12 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN I. UMUM Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PPU-IX/2011 tanggal 18 Juli 2012 dinyatakan bahwa pengenaan pajak ganda untuk objek yang sama yaitu penyelenggaraan fasilitas olahraga golf, bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang dijamin oleh konstitusi. Menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, yaitu dengan menghapus frasa “golf” dalam materi Perda. Selain itu, perubahan terdapat pada beberapa penyesuaian tarif dan perubahan nomenklatur objek pajak serta klasifikasi jenis hiburan, yaitu skala nasional dan skala internasional. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen