DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 8 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi yang termuat di dalam Peraturan Daerah ini adalah: Ketentuan Umum, Jenis Lambang Daerah, Kedudukan dan Fungsi, Desai lambang Daerah, Penggunaan dan Penempatan Lambang Daerah, Izin Penggunaan Logo Daerah, Larangan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar dapat berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, desain lambang daerah idealnya dapat mencerminkan kekhasan daerah dan mudah dipahami masyarakat;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Lambang Daerah Kota Pekalongan perlu disesuaikan dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kota Pekalongan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.UndangUndang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kotakota Besar dan Kotakota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4.UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
7.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang “Pekalongan Kota Batik” sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan didalam Membangun Masyarakat Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5.Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Logo Daerah adalah logo daerah Kota Pekalongan.
7.Bendera Daerah adalah bendera daerah Kota Pekalongan.
8.Bendera Jabatan Walikota adalah bendera jabatan Walikota Pekalongan.
9.Himne Daerah adalah himne daerah Kota Pekalongan.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Orang adalah perorangan / orang pribadi.
12.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

JENIS LAMBANG DAERAH

Pasal 2

(1)Lambang Daerah meliputi:
1. a.Logo Daerah;
2. b.Bendera Daerah;
3. c.Bendera Jabatan Walikota; dan
4. d.Himne Daerah.
(2)Lambang Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Logo Daerah, Bendera Daerah dan Bendera Jabatan Walikota.
(3)Himne Daerah akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas Daerah.
(2)Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3)Lambang Daerah bukan merupakan simbol kedaulatan Daerah.

BAB IV

DESAIN LAMBANG DAERAH

Pasal 4

(1)Desain Logo Daerah terdiri atas:
1. a.warna dasar kuning emas muda berisi lukisan canting;
2. b.motif batik “JLAMPRANG”;
3. c.warna dasar biru berisi 3 (tiga) ikan berwarna putih perak di dalam jaring berwarna hitam; dan
4. d.perisai bertajuk lukisan benteng sebagai lambang kota dengan 5 (lima) menara.
(2)Desain, gambar dan makna Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Desain Bendera Daerah berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat Logo Daerah.
(2)Bendera Daerah berwarna dasar biru muda.
(3)Gambar Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Desain Bendera Jabatan Walikota berbentuk segi empat panjang, yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan ditengahtengahnya terdapat gambar lambang negara dengan warna dasar biru.
(2)Gambar lambang negara pada Bendera Jabatan Walikota berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak.
(3)Gambar Bendera Jabatan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG DAERAH

Pasal 7

(1)Logo Daerah dapat digunakan pada bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura, tanda batas antar Kota dan Kabupaten, kop surat, stempel Perangkat Daerah, Kantor kecamatan dan Kantor Kelurahan serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
(2)Logo Daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Walikota dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
(3)Logo Daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Walikota dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 8

(1)Logo Daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
(2)Penempatan Logo Daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
1. a.kantor Walikota;
2. b.kantor DPRD;
3. c.kantor Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan;
4. d.rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
5. e.bangunan sekolah atau fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
(3)Penempatan Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.
(4)Penempatan Logo Daerah di bagian dalam bangunan milik pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
1. a.ruang kerja Walikota dan Wakil Walikota;
2. b.ruang sidang DPRD;
3. c.ruang kerja kepala Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan;
4. d.ruang tamu di rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
5. e.ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah atau fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.
(5)Penempatan Logo Daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

Pasal 9

(1)Logo Daerah dapat ditempatkan bersamasama dengan logo lembaga lain atau badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
(2)Penempatan logo lembaga lain atau badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi Logo Daerah.

Pasal 10

Logo Daerah yang digunakan pada kop surat dan stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berpedoman pada ketentuan naskah dinas sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2014