DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang jenis lambang daerah, kedudukan dan fungsi, desain lambang daerah, penggunaan dan penempatan lambang daerah, izin penggunaan logo daerah, larangan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan lambang daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kota Pekalongan; Mengingat : 1. 2.

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 4. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790); 6. 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang “Pekalongan Kota Batik” sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan didalam Membangun Masyarakat Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8); Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Branding Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5.Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Logo Daerah adalah logo daerah Kota Pekalongan.
7.Bendera Daerah adalah bendera daerah Kota Pekalongan.
8.Bendera Jabatan Walikota adalah bendera jabatan Walikota Pekalongan.
9.Himne Daerah adalah himne daerah Kota Pekalongan.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Orang adalah perorangan / orang pribadi.
12.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

JENIS LAMBANG DAERAH

Pasal 2

(1)Lambang Daerah meliputi:
1. a.Logo Daerah;
2. b.Bendera Daerah;
3. c.Bendera Jabatan Walikota; dan
4. d.Himne Daerah.
(2)Lambang Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Logo Daerah, Bendera Daerah dan Bendera Jabatan Walikota.
(3)Himne Daerah akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas Daerah.
(2)Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3)Lambang Daerah bukan merupakan simbol kedaulatan Daerah.

BAB IV

DESAIN LAMBANG DAERAH

Pasal 4

(1)Desain Logo Daerah ditentukan melalui sayembara penyusunan Logo Kota Pekalongan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Hasil sayembara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyempurnaan dengan memperhatikan masukan dan pendapat dari dewan juri, pakar desain, tokoh pemerintahan serta tokoh masyarakat.
(3)Hak cipta dan hak pemakaian sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Daerah.
(4)Desain Logo Daerah berbentuk 5 (lima) bagian yang melingkar dengan warna dasar putih, yang terdiri atas:
1. a.gambar orang yang sedang mengangkat tangannya ke atas dengan warna coklat tua;
2. b.gambar canting dengan warna oranye;
3. c.gambar air dengan warna coklat tua;
4. d.gambar ikan dengan warna coklat muda; dan
5. e.gambar orang yang sedang bekerja dengan warna coklat tua dan oranye.
(5)Gambar dan makna Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Desain Bendera Daerah berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat Logo Daerah.
(2)Bendera Daerah berwarna dasar putih dengan pinggiran berwarna coklat tua.
(3)Gambar Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Desain Bendera Jabatan Walikota berbentuk segi empat panjang, yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan ditengah-tengahnya terdapat gambar lambang negara dengan warna dasar biru.
(2)Gambar lambang negara pada Bendera Jabatan Walikota berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak.
(3)Gambar Bendera Jabatan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG DAERAH

Pasal 7

(1)Logo Daerah dapat digunakan pada bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura, tanda batas antar Kota dan Kabupaten, kop surat, stempel Perangkat Daerah, Kantor kecamatan dan Kantor Kelurahan serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
(2)Logo Daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Walikota dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
(3)Logo Daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Walikota dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 8

(1)Logo Daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
(2)Penempatan Logo Daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
1. a.kantor Walikota;
2. b.kantor DPRD;
3. c.kantor Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan;
4. d.rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
5. e.bangunan sekolah atau fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
(3)Penempatan Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.
(4)Penempatan Logo Daerah di bagian dalam bangunan milik pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
1. a.ruang kerja Walikota dan Wakil Walikota;
2. b.ruang sidang DPRD;
3. c.ruang kerja kepala Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan;
4. d.ruang tamu di rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
5. e.ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah atau fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.
(5)Penempatan Logo Daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

Pasal 9

(1)Logo Daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain atau badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
(2)Penempatan logo lembaga lain atau badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi Logo Daerah.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2017