DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Pekalongan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan APBD TA 2014 dan uraiannya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Kepala Daerah telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2014, sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah N omor 9 10 / 114/2014 ten tang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014;
b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014; PERATURANDAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHANANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAPEKALONGANTAHUN ANGGARAN2014 DENGANRAHMATTUHANYANG MAHA ESA WALIKOTA PEKALONGAN, WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSIJAWATENGAH Mengingat - , Menimbang I.() ,• , Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, semula berjumlah Rp 722.641.883.000,00 bertambah sejumlah Rp 105.887.279.000,00 sehingga menjadi Rp 828.529.162.000,00 dengan rincian sebagai berikut: Pasa.l 1 PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH KOTAPEKALONGANTAHUN ANGGARAN2014. Menetapkan MEMUTUSKAN: WALIKOTAPEKALONGAN dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTA PEKALONGAN Dengan Persetujuan Bersama - I Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 16); ..

(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah
  1. 1.Semula Rp 34.182.000.000,00
  2. 2.Bertambah Rp 1.355.000.000,00 Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 35.537.000.000,00
2. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
  1. 1.Semula Rp 111.535.105.000,00
  2. 2.Bertambah Rp 48.889.260.000,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp 160.424.365.000,00
3. b.Dana Perimbangan
  1. 1.Semula Rp 475.580.573.000,00
  2. 2.Berkurang Rp -152.859.000,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 475.427.714.000,00
(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari: +-, a. Pendapatan Asli Daerah •

1.Semula Rp 104.202. 720.000,00
2.Bertambah Rp 11.032.742.000,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 115.235.462.000,00 Pasal 2 0,00RpSisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 14.792.278.000,00 Rp 77.441.621.000,00Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp 12.750.000.000,00 Rp 2.042.278.000,00
2.Pengeluaran a) Semula b) Bertambah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 92.233.899.000,00 Rp 44.073.485.000,00 Rp 48.160.414.000,00

c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan a) Semula b) Bertambah Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp -77.441.621.000,00(Defisit) setelah Perubahan Rp 722.641.883.000,00 Rp 105.887.279.000,00 Rp 828.529.162.000,00
a.Pendapatan
1. 1.Semula Rp 691.318.398.000,00
2. 2.Bertambah Rp 59.769.143.000,00 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 751.087.541.000,00
b.Belanja
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah Jumlah Belanja setelah Perubahan
d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1. 1.Semula Rp 61.131.325.000,00
2. 2.Bertambah Rp 30.779.919.000,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus setelah Perubahan Rp 91.911.244.000,00
e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
1. 1.Semula Rp 14.685.441.000,00
2. 2.Bertambah Rp 6.254.803.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 20.940.244.000,00
b.Dana Darurat tidak ditargetkan
c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1. 1.Semula Rp 29.718.339.000,00
2. 2.Bertambah Rp 12.749.538.000,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 42.467.877.000,00 5.105.000.000,00Rp 6.000.000.000,00 -895.000.000,00 Rp Rp2. Berkurang Jumlah Pendapatan Hibah setelah Peru bahan huruf(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c, terdiri dari jenis pendapatan:
a.Pendapatan Hibah
1. 1.Semula Rp 412.871.094.000,00 Rp 34.173.710.000,00
b.Dana Alokasi Umum (tetap)
c.Dana Alokasi Khusus (tetap) Dana Perimbangan sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1. 1.Semula Rp 28.535.769.000,00
2. 2.Berkurang Rp -152.859.000,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan · Rp 28.382.910.000,00 ~ (3) '
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1. 1.Semula Rp 3.530.000.000,00
2. 2.Berkurang Rp -149.061.000,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp 3.380.939.000,00
d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1. 1.Semula Rp 51.018.237.000,00
2. 2.Bertambah Rp 10.691.218.000,00 Jurnlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp 61.709.455.000,00
b.Retribusi Daerah
1. 1.Semula Rp 15.472.483.000,00
2. 2.Berkurang Rp -864.415.000,00 Jurnlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 14.608.068.000,00 Rp 164.975.179.000,00 Rp 32.567.373.000,00

(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Jenis Belanja:
1. a.Belanja Pegawai
  1. 1.Semula Rp 38.279.572.000,00
  2. 2.Bertambah Rp 4.949.894.000,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 43.229.466.000,00
2. b.Belanja Barang Jasa
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Jenis Belanja:
1. a.Belanja Pegawai
  1. 1.Semula Rp 312.500.330.000,00
  2. 2.Bertambah Rp 42.268.065.000,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 354.768.395.000,00
2. b.Belanja Bunga tidak dialokasikan
3. c.Belanja Subsidi tidak dialokasikan
4. d.Belanja Hibah
  1. 1.Semula Rp 41.851.600.000,00
  2. 2.Bertambah Rp 827.560.000,00 Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 42.679.160.000,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial
  1. 1.Semula Rp 13.954.420.000,00
  2. 2.Bertambah Rp 61.000.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 14.015.420.000,00
6. f.Belanja Bagi Hasil tidak dialokasikan
7. g.Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah .......\ Desa
  1. 1.Semula Rp 580.803.000,00
  2. 2.Bertambah Rp 49.199.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan Rp 630.002.000,00
8. h.Belanja Tidak Terduga
  1. 1.Semula Rp 3.125.000.000,00
  2. 2.Bertambah Rp 700.000.000,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 3.825.000.000,00
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung
  1. 1.Semula Rp 372.012.153.000,00
  2. 2.Bertambah Rp 43.905.824.000,00 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 415. 917. 977. 000, 00
2. b.Belanja Langsung
  1. 1.Semula Rp 350.629.730.000,00
  2. 2.Bertambah Rp 61.981.455.000,00 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 412.611.185.000,00

Pasal 3

42.278.000,00Rp 0,00 42.278.000,00

c.Pembayaran Pokok Utang
1. 1.Semula Rp
2. 2.Bertambah Rp Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan
b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
1. 1.Semula Rp 9.250.000.000,00
2. 2.Bertambah Rp 500.000.000,00 Jumlah Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp 9.750.000.000,00 .--., (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
a.Pembentukan Dana Cadangan
1. 1.Semula Rp 3.500.000.000,00
2. 2.Bertambah Rp 1.500.000.000,00 Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp 5.000.000.000,00
c.Penerimaan kembali investasi pemerintah tidak dialokasikan Rp 1.500.000.000,00b. Pencairan Dana Cadangan (tetap)

(2)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
  1. 1.Semula Rp 42.573.485.000,00
  2. 2.Bertambah Rp 48.160.414.000,00 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah Perubahan Rp 90.733.899.000,00 Rp 14.792.278.000,00 Rp 12.750.000.000,00 Rp 2.042.278.000,00
2. b.Pengeluaran Pembiayaan
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 92.233.899.000,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 44.073.485.000,00 Rp 48.160.414.000,00 terdiri dari:(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
3. a.Penerimaan Pembiayaan
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah

Pasal 4

c.Belanja Modal
1. 1.Semula Rp 147.374.979.000,00
2. 2.Bertambah Rp 24.464.188.000,00 Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 171.839.167.000,00 Rp 197.542.552.000,00Jumlah Belanja Barang Jasa setelah Perubahan NOREG PERATURANDAERAHKOTA PEKALONGAN,PROVINS! JAWA TENGAH ( 133 / 2014)
3. 4.KASUBAG WALIKOTA PEKALONGAN, Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 13 A~istu:, 2014 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini ---... dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 6

Ringkasan Perubahan APBD; Ringkasan Perubahan APBDmenurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD,Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.1. Lampiran IX

h.Lampiran VIII
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
e.Lampiran V
d.Lampiran IV
c.Lampiran III
a.Lampiran I
b.Lampiran II Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1-, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, tediri dari:

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 2005