Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2015
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 58
Ringkasan
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penyidik Pegawai Negeri Sipil
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekalongan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA PEKALONGAN.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Kedudukan
BAB II
Bagian Kedua Tugas
(1), PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri. Bagian Ketiga Wewenang
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak
BAB III
Bagian Kedua Kewajiban
PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:
BAB IV PENGANGKATAN, PELANTIKAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN PPNS Bagian Kesatu Pengangkatan
BAB IV
(1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kapolri.
Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
Bagian Kedua Pelantikan
“Demi Allah, saya bersumpah/ berjanji : Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah; Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/ atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)