DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Pekalongan

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingakat II Pekalongan, dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekalongan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4.Seseorang adalah orang pribadi/perseorangan.
5.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Waliota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang membidangi materi Peraturan Daerah yang bersangkutan.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
8.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana dan peraturan pelaksanaannya.
9.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
10.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11.Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
12.Kode Etik Profesi PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah tentang PPNS dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
13.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pekalongan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan PPNS di Daerah.
(2)PPNS dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui pimpinan SKPD, yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

Pasal 3

(1)PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang :
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam wilayah hukum di tempat PPNS tersebut ditempatkan.
(3)Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan kecuali jika ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)PPNS selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS, diberikan tunjangan khusus dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

a.melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang, mengenai terjadinya pelanggaran tindak pidana atas Peraturan Daerah;
b.membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
1. 1.pemeriksaan tersangka;
2. 2.pemasukan rumah;
3. 3.penyitaan barang;
4. 4.pemeriksaan saksi; dan
5. 5.pemeriksaan tempat kejadian.
c.menyerahkan hasil penyidikan kepada Penutut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukumnya.
d.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretaris PPNS.

BAB IV

PENGANGKATAN, PELANTIKAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Pasal 7

(1)Pengangkatan PPNS Daerah diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
(2)Keputusan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kapolri.

Pasal 8

Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
b.PNS berpangkat paling rendah Penata Muda/ golongan ruang III/a;
c.pendidikan paling rendah Strata 1 (S-1) sesuai dengan bidangnya;
d.ditugaskan di bidang teknis operasional penegakan hukum;
e.mengikuti dan telah dinyatakan lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;
f.setiap unsur penilaian prestasi kerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai baik di setiap bidang; dan
g.sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.

Pasal 9

(1)Usulan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) harus melampirkan :
1. a.fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PNS yang dilegalisir;
2. b.fotokopi keputusan pengangkatan jabatan/ pangkat terakhir yang dilegalisir;
3. c.fotokopi ijasah yang dilegalisir;
4. d.surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah;
5. e.fotokopi unsur penilaian kerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir;
6. f.surat keterangan wilayah kerja PPNS yang diusulkan;
7. g.fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan (STTPP) khusus di bidang penyidikan yang dilegalisir.
(2)Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 10

(1)Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah/ janji.
(2)Pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Walikota kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Kapala Kantor Wilayah Hukum dan HAM.
(3)Lafal sumpah/ janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut : “Demi Allah, saya bersumpah/ berjanji : Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah; Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/ atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 9 Tahun 1988

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 9 Tahun 1988

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018