DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Reklame, Perencanaan Reklame, Perizinan Reklame, Kewajiban dan Larangan, Kerjasama Pemanfaatan Titik Reklame, Pengawasan dan Penertiban, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berkembangnya berbagai aspek dalam penyelenggaraan reklame maka pengaturan mengenai reklame perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kota besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kota Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kota Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
11.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 12);
12.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun Pekalongan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 32);
13.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
2.Daerah adalah Kota Pekalongan.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk bafdan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Izin Reklame adalah Izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan reklame.
7.Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang reklame atau jasa periklanan.
8.Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi.
9.Bangunan reklame adalah bangunan yang terdiri dari bidang reklame berikut komponen struktur yang memikulnya.
10.Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame atau bidangan yang dimanfaatkan untuk tempat penyajian pesan-pesan berupa gambar, logo dan/ atau kata-kata oleh penyelenggaraan reklame.
11.Materi Reklame atau Tema Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
12.Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
13.Prasarana Kota adalah tanah, bangunan, bahu jalan, trotoar, median jalan, taman dan fasilitas umum lainnya milik/ dibawah penguasaan Pemerintah Daerah.
14.Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalam tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggaran jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya.
15.Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan yang diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
16.Gambar Tata Letak Bangunan (TLB) adalah gambar rencana reklame yang pemasangannya memerlukan kontruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika, dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
17.Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatn ruang kota beserta lingkungannya.
18.Peletakan reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan/ ditempelkan.
19.Titik reklame adalah tempat dimana reklame didirikan/ditempelkan dan ditempatkan.
20.Titik strategis reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
21.Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap dasar / plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
22.Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap dasar/ plat
23.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana dan peraturan pelaksanaannya.

BAB II

JENIS REKLAME

Pasal 2

Jenis Reklame meliputi:

a.Reklame Papan/Billboard;
b.Reklame Megatron, Videotron, Large Electronic Display (LED);
c.Reklame Kain;
d.Reklame Melekat (Stiker);
e.Reklame Selebaran;
f.Reklame Berjalan/Kendaraan;
g.Reklame Udara;
h.Reklame Suara;
i.Reklame Film/ Slide;
j.Reklame Peragaan;
k.Reklame Apung;
l.Reklame Graffiti; dan
m.jenis Reklame lainnya sesuai perkembangan teknologi periklanan.

BAB III

PERENCANAAN REKLAME

Pasal 3

(1)Setiap penyebaran peletakan reklame harus memperhatikan etika, estetika, kearifan lokal, keamanan konstruksi, keserasian bangunan dan lingkungan serta rencana tata ruang kota.
(2)Pola penyebaran peletakan reklame didasarkan pada kawasan yang terdiri dari:
1. a.kawasan bebas, yaitu kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame;
2. b.kawasan khusus, yaitu kawasan dengan karakter ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame
3. c.kawasan selektif, yaitu kawasan yang diperbolehkan untuk diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih;
4. d.kawasan umum, yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan titik reklame di luar kawasan khusus.
(3)Pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

(1)Peletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dirinci menjadi titik-titik reklame.
(2)Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan pada kawasan :
1. a.di dalam sarana dan prasarana kota;
2. b.di luar sarana dan prasarana kota.
(3)Titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah titik reklame yang ditempatkan:
1. a.di dalam Ruang Manfaat Jalan dengan ketentuan:
  1. 1.ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar, dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;
  2. 2.dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, maka reklame dapat ditempatkan pada sisi terluar Ruang Milik Jalan;
  3. 3.dipasang pada struktur jembatan, jembatan penyeberangan orang (JPO) dan fly over tanpa membahayakan konstruksi dan keselamatan pengguna jalan;
  4. 4.diletakkan dengan ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukan jalan tertinggi;
2. b.kawasan perdagangan dan jasa;
3. c.sarana olahraga.
(4)Titik-titik reklame di luar sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah titik reklame yang ditempatkan:
1. a.menempel pada bangunan, menggantung pada bangunan dan/atau dipancang diatas bangunan;
2. b.di kendaraan atau ruang udara;
3. c.melekat menyatu pada dinding dan/atau atap bangunan perseorangan; dan
4. d.di persil atau lahan milik perorangan/badan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

(1)Setiap penyelenggaraan reklame megatron, videotron, large elektronik display dan papan/billboard harus memperhatikan rancang bangun reklame yang meliputi ukuran (dimensi) dan konstruksi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis rancang bangun Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PERIZINAN REKLAME

Pasal 6

Penyelenggara Reklame terdiri dari:

a.Biro Reklame; dan
b.Pemilik Reklame/Produk.

Pasal 7

(1)Biro Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan badan yang bergerak di bidang jasa periklanan baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
(2)Biro Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk badan hukum harus memenuhi persyaratan:
1. a.kartu identitas diri yang sah;
2. b.memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
3. c.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. d.melampirkan gambar dan foto lokasi; dan
5. e.persyaratan lain yang ditetapkan Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Pemilik Reklame/produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas namanya sendiri.
(2)Pemilik Reklame/produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
1. a.orang pribadi : 1) memiliki identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (S1M), dan/atau Paspor; 2) surat kuasa pengurusan jika dikuasakan.
2. b.badan hukum : 1) akta pendirian perusahaan dan perubahannya; 2) memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK); 3) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 4) identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (S1M), dan/atau Paspor; dan 5) surat kuasa pengurusan jika dikuasakan.

Pasal 9

(1)Setiap penyelenggaraan reklame wajib mendapat Izin Reklame dari Walikota.
(2)Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pelayanan perizinan terpadu.
(3)Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.Izin Reklame yang bersifat tetap; dan
2. b.Izin Reklame yang bersifat terbatas.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1988

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1988

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2015