DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 115

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Asas, Maksud, Tujuan dan Prinsip, Kewenangan Daerah Bidang Pendidikan, Penyelenggaraan Pendidikan, Kurikulum Muatan Lokal, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan Pendidikan, Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Penguatan Pendidikan Karakter, Peran Serta Masyarakat, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Kerjasama, Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Negara Lain, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota memiliki urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota- kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
16.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tetang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
17.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Baca Tulis Al Qur’an Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan yang Beragama Islam (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 12);
18.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BAB III

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.ketentuan umum;
b.ruang lingkup;
c.asas, maksud, tujuan dan prinsip;
d.kewenangan Daerah di bidang pendidikan;
e.penyelenggaraan pendidikan;
f.kurikulum muatan lokal;
g.pendidik dan tenaga kependidikan;
h.perizinan pendidikan;
i.pembinaan dan pengawasan;
j.pembiayaan pendidikan;
k.penyelenggaraan pendidikan inklusif;
l.penguatan pendidikan karakter;
m.peran masyarakat;
n.Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
o.kerjasama;
p.penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga Negara lain;
q.sanksi administratif;
r.ketentuan lain-lain; dan
s.ketentuan penutup.

Pasal 3

(1)Asas penyelenggaraan pendidikan, yaitu antara lain:
1. a.UUD 1945 dan Pancasila;
2. b.Ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani;
3. c.belajar sepanjang hayat;
4. d.kemandirian dalam belajar; dan
5. e.kearifan lokal.
(2)Asas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 4

(1)Maksud penyelenggaraan pendidikan dilakukan dalam rangka menyiapkan sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cerdas, cakap, kreatif, mandiri, yang memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi masyarakat demokratis dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan lokal berupa keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah melalui penataan sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, manajemen dan mutu layanan pendidikan untuk mengembangkan dan mengarahkan potensi peserta didik.
(2)Tujuan penyelenggaraan pendidikan yaitu:
1. a.meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
2. b.meningkatnya mutu dan daya saing penyelenggaraan pendidikan;
3. c.pengelolaan pendidikan secara efisien, efektif, dan akuntabel; dan terselenggaranya pendidikan yang selaras dan berkelanjutan melalui fasilitasi serta dukungan pembiayaan, sarana prasarana, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.

Pasal 5

Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip:

a.profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Peserta Didik;
b.satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna;
c.pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat;
d.adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan;
e.menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan;
f.mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat; dan
g.memberdayakan seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB IV

KEWENANGAN DAERAH BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 6

(1)Kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan, meliputi:
1. a.pengelolaan pendidikan dasar, PAUD dan PNF;
2. b.penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD dan PNF;
3. c.pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah;
4. d.penerbitan izin pendidikan dasar, PAUD dan PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
5. e.pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah.
(2)Pembinaan bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan produk hukum daerah tersendiri sesuai kewenangan Walikota berdasarkan kebutuhan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a hingga huruf e dilakukan upaya:

a.mengoptimalkan fungsi dan peran Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan pembangunan pendidikan berdasarkan manajemen pendidikan;
b.mengoptimalkan peran serta masyarakat, dunia usaha dan unsur pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan;
c.mengkoordinasikan, memfasilitasi, membina dan mengawasi penyelenggaraan unit pelayanan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat; dan
d.mengikut sertakan orang tua peserta didik selaku pengguna jasa layanan pendidikan untuk turut melakukan pengawasan program pendidikan disekolah guna meningkatkan kualitas, efektivitas dan produktivitas penyelenggaraan pendidikan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 8

(1)Pendidikan diselenggarakan oleh:
1. a.Pemerintah;
2. b.Pemerintah Provinsi;
3. c.Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. d.Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
5. e.Satuan pendidikan.
(2)Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hingga huruf c, berdasarkan lingkup urusan wajib pemerintahan di bidang pendidikan.
(3)Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan dengan memperhatikan kearifan lokal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Kebijakan nasional bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa pemenuhan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
(3)Seiring dengan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan aspek keunggulan dan/atau kearifan lokal.
(4)Keunggulan dan/atau kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain berupa ilmu, pengetahuan dan ketrampilan tentang batik, serta karakteristik dan pengamalan nilai-nilai religiusitas yang berkembang dalam aspek kehidupan masyarakat daerah.

Pasal 10

Walikota bertanggung jawab menyelenggarakan sistem pendidikan nasional di Daerahnya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan Daerah bidang pendidikan serta aspek tata kelola sesuai kewenangan.

Pasal 11

(1)Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan penjabaran dari kebijakan nasional pada bidang pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk antara lain:
1. a.perluasan akses dan aksesibilitas layanan pendidikan yang merata, bermutu dan proporsional;
2. b.peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang inovatif dan kreatif;
3. c.pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran;
4. d.penyediaan bantuan/subsidi keterjangkauan layanan pendidikan;
5. e.penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha;
6. f.penataan struktur kelembagaan dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan;
7. g.penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal;
8. h.pendataan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
9. i.penyusunan dan penetapan kalender pendidikan.
(3)Dalam melaksanakan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan, melakukan:
1. a.koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dalam penyelenggaraan program pendidikan;
2. b.peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang kondusif, efektif dan bermutu;
3. c.peningkatan pemerataan dan perluasan akses serta aksesibilitas pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan;
4. d.peningkatan relevansi dan daya saing keluaran pendidikan melalui kerjasama dengan dunia usaha dan/atau unsur pemangku kepentingan lainnya;
5. e.menggali dan memberdayakan seluruh potensi internal maupun eksternal guna menghasilkan pendidikan yang efektif dan produktif;
6. f.peningkatan kinerja dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan serta institusi pendidikan melalui pemberian kesejahteraan dan penghargaan sesuai ketentuan;
7. g.koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan;
8. h.pemberian dukungan sumber daya terhadap peserta didik yang berprestasi;
9. i.peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat daerah; dan
10. j.penentuan hari efektif sekolah.
(4)Substansi kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dan/atau selaras dengan:
1. a.rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
2. b.rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
3. c.rencana kerja Pemerintah Daerah;
4. d.rencana strategis perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
5. e.rencana kerja dan anggaran tahunan Daerah pada bidang pendidikan; dan
6. f.kebijakan regulasi Daerah yang terkait.
(5)Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman bagi:
1. a.Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraannya;
2. b.penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
3. c.satuan pendidikan;
4. d.Dewan Pendidikan Kota;
5. e.Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis;
6. f.peserta didik;
7. g.orang tua/wali peserta didik;
8. h.pendidik dan tenaga kependidikan; dan
9. i.pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan.

Isi peraturan

Teks115PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014