DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini terdiri dari: Bab I tentang Ketentuan Umum; Bab II tentang Dasar, Fungsi dan Tujuan; Bab III tentang Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal; Bab IV tentang Kurikulum dan Ijazah; Bab V tentang Pembiayaan; Bab VI tentang Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Diniyah Nonformal; t Menglngat I

1.Pasa-l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor l9);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasiona-l (l,embaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Talun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Keda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124);
8.Peraturaal Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2Ol4 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
9.Peraturan Gubernur Riau Nomor 32 Tahun 2008 tentang Bebas Buta Aksara Al-Qur'an bagi murid Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang beragama Is1am di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEtrIAN PERWAXILAN RAKYAT DAERAH IIOTA PEKANBARU dan WAI,IKOTA PEKANBARU Menetapkan : PERATURAN NONFORMAL. MEMUTUSKAN: DAERAH TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH I L / 2

BAB I

NETEITTUAIT (ruUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3.Kepa-la Daerah adalah Walikota Pekanbaru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Pekanbaru.
5.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
6.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.
7.Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keag4maan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
8.Pendidikan Diniyah Formal adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada didalam pesantren secara terstruktur dan beq'enjang pada jalur pendidikan formal.
9.Pendidikan Diniyah Nonformal adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Alqur'an, Majelis Ta1im, atau bentuk lain yang sejenis baik didalam maupun diluar pesantren pada jalur pendidikan nonformal.
10.Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
11.Pendidikan Alqur'an adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan, dan pemahaman Alqur'an.
12.Santri adalah peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Penddikan Alqur'an.
13.Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang hendak dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
14.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
15.Pembiayaan adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan atau dialokasikan untuk penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal.
16.Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, khususnya bidang Pendidikan Diniyah Nonformal.
17.Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses pembangunan di daerah, khususnya di bidang Pendidikan Diniyah Nonformal. I c 3

BAB II

DASAR, FUIYGSI DAN TUJUAN

Pasal 3

Pendidikan Diniyah Nonformal berfungsi untuk:

a.memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan kegamaan Islam sebagai pengganti, penambah, dan/ atau pelengkap pendidikan formal sehingga menghasilkan pendidikan yang berkualitas;
b.membimbing masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam guna mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam serta ahli dalam ilmu agama Islam;

Pasal 4

BAA III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINTYAH NONTIORMAJ,

Pasal 5

(1)Pendidikan Diniyah Nonformal di kota Pekanbaru terdiri atas:
1. a.Madrasah Diniyah Ta'miliyah; dan
2. b.Pendidikan Alqur'an.
(2)Madrasah Diniyah Ta'miliyah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.Madrasah Diniyah Ta'miliyah Awwaliyah (MDTA);
2. b.Madrasah Diniyah Ta'miliyah Wustha (MDTW);dan
3. c.Madrasah Diniyah Ta'miliyah Ulya (MDTU).
(3)Pendidikan Alqur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Taman Kanak-Kanak Alqur'an (TKQ);
2. b.Taman Pendidikan Alqur'an (TPQ);
3. c.Ta'limul Qurhn Lil Aulad (TQA);dan
4. d.Rumah Tahfidz Alqurhn (RTe). huruf b, 4 ,c Pendidikan Diniyah Nonformal diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pendidikan Diniyah Nonformal bertujuan membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam sertaahli daiam ilmu agama Islam yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia. /

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 7

(1)Kurikulum Madrasah Diniyah Ta'miliyah di Kota Pekanbaru dikembangkan dalam lingkup kurikulum lokal.
(2)Kurikulum lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kota Pekanbaru.
(3)Kurikulum lokal sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Madrasah Diniyah Ta'miliyah, paling sedikit meliputi:
1. a.Pralrtek lbadah;
2. b.Tahfizh Alqur'an;
3. c.Tahftzh Al Hadits Arbaln;
4. d.Baca Tulis Arab Melayu;
5. e.Seni Kaligrafi;
6. f.Fardhu Kifayah;dan
7. g.Didikan Subuh.

Pasal 8

(1)Kurikulum penyelenggaran Pendidikan Alqur'an di Kota Pekanbaru dilakukan dalam rangka pengembangan silabus pembelajaran.
(2)Pengembangan silabus pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disesuaikan dengan kompetensi pendidik, kompetensi santri, dan kearifan lokal, serta hal-hal lain menurut kebutuhan pada satuan Pendidikan Alqur'an. (t) Ijazah diberikan kepada Santri sebagai tanda kelulusan dan/ atau pengakuan terhadap prestasi belajar yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan Ketentuan Peratural Perundang-Undangan. (2lljazah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dijadikan sebagai salah satu nilai tambah melalui jalur prestasi bagi Santri untuk dipertimbangkan dalam melanjutkan ke lembaga pendidikan formal di atasnya. I t 5

BAB IV

KURIKI'LUM DAN IJAZAII

Pasal 9

BAB V

PEMBIAYAAI{

Pasal 10

(1)Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Diniya bersumber dari:
1. a.masyarakat;
2. b.pemerintah daerah;dan/atau
3. c.sumber lain yang sah menurut Ketentuan Undangan.
(2)Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan Pemerintah Daerah dilakukan menurut Perundang-Undangan dengan mempertim keuangan daerah.
(3)Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud meliputi:
(4)Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) I bantuan yang dianggarkan Pemerintah Daer kemampuan keuangan daerah.
(5)Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hr. huruf d, dapat diusulkan oleh penyelenggara Daerah.
(6)Pembiayaan penyelenggaran Pendidikan sebagaimana dimalsud pada ayat (l) dikelola transparan dan aluntabel. Pasal 1 1 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan Pendi sebagaimana dimaksud dalam Pasal l0 ayat (3) dia Walikota.
1. a.bantuan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga
2. b.bantuan biaya operasional;
3. c.bantuan sarana dan prasarana;dan/atau didikan;
4. d.bantuan lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan. rh Nonformal dapat turan Perundang- bersumber dari tentuan Peraturan kemampuan bersumber dari ayat (1) huruf b, ruruf a, merupakan ah sesuai dengan truf b, huruf c, dan kepada Pemerintah ah Nonformal efektif, efisien, Diniyah Nonformal dengan Peraturan I I / 6

BAB VI

KETENTUAN PEI{UTI'P

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diun Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pen ndangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Kota Pekanbaru. Di pkan di Pekanbaru tanggal 28 Januari 2O2l t/ Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal 28 J aruai 2O2l SEKRETARIS DAERAII KOTA PEI(ANBARU LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2O2I NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, NOMOR URUT PERDA {t.O5.Cl2O2tl OTA { t F RDAUS 2 OVINSI RIAU; 7 / / PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA NOMOR 2 TAIiUN2O2I TENTANG PENDIDIKAN DINTYAH NONFO I. UMUM Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20 Tentang Sistem tujuan pendidikan peserta didik agar Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan nasioanal adalah untuk berkembangnya poten menjadi manusia yang beriman dan bertakwa Tuhan Yang Maha atif, mandiri danEsa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, menjadi warga yang demokratis dan bertanggung j mendasari Pemerintah Kota Pekanbaru untuk

b.Hal inilah yang enyusun Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Diniyah Nonformal, bagai sebuah usaha yang sadar, terencana, terintegrasi, dan bungan guna mewujudkan pendidikan yang berkarakter ber taqwa dengan sungguh-sungguh memperh masyarakat Kota Pekanbaru sebagai khasanah y dan dikembangkan dimasa mendatang. Peraturan Daerah tentanng Pendidikan perlu dilestarikan Diniyah Nonformal diharapkan dapat menjadi payung hukum tah Kota untuk pengembangan pendidikan keagamaan Islam di Ko bagian merealisasikan Visi dan Misi Kota masyarakat smart city madani. Pekanbaru, sebagai Pekanbaru menuju U. PASAL DEMI PASAI, daskan iman dan karakteristik lokal , , / yA

Pasal 1

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…