Pemerintah Kota Pekanbaru
Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik, memastikan tata kelola yang baik, pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas hidup warga. Signifikansi lembaga ini terletak pada perannya dalam merencanakan pembangunan, melaksanakan kebijakan, serta mengawasi dan mengevaluasi program demi kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup operasional Pemko Pekanbaru mencakup aspek regulasi melalui pembentukan peraturan daerah, pelayanan publik seperti perizinan dan info fasilitas kesehatan, serta program strategis seperti pengelolaan sampah modern menuju "Pekanbaru Green City" dan penanganan stunting.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru
Pemerintah Kota Pekanbaru mengemban mandat utama untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta peningkatan kualitas hidup warga. Mandat ini mencakup perencanaan, pelaksanaan kebijakan, hingga pengawasan dan evaluasi.
Ruang lingkup Pemerintah Kota Pekanbaru mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program. Dalam aspek regulasi, Pemko bertanggung jawab dalam pembentukan peraturan daerah, seperti Ranperda PSPD, serta surat edaran terkait gerakan pemilahan sampah dan penolakan gratifikasi. Aspek pelayanan meliputi penyediaan berbagai layanan publik seperti perizinan, kepegawaian, hingga informasi fasilitas kesehatan dan pariwisata.
Beberapa program strategis Pemerintah Kota Pekanbaru meliputi revolusi pengelolaan sampah modern menuju "Pekanbaru Green City" dan gerakan penanaman 15.000 pohon. Selain itu, Pemko juga sukses menekan angka stunting, meluncurkan program Membangun Berbasis Gotong Royong (MBG), serta berupaya meningkatkan kinerja ASN dan THL.
Pemerintah Kota Pekanbaru juga berkontribusi dalam isu-isu nasional melalui berbagai inisiatif. Keberhasilan dalam menekan stunting mendapatkan apresiasi dari Kemendagri, menjadikannya "role model" nasional, sementara revolusi pengelolaan sampah sejalan dengan agenda lingkungan berkelanjutan. Kontribusi lainnya termasuk pengendalian inflasi, pencegahan kekerasan dan perundungan, serta gerakan penanaman pohon yang mendukung penghijauan nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk berbagai keperluan, mulai dari pengurusan perizinan dan bisnis hingga layanan kepegawaian. Akses informasi publik melalui portal resmi, informasi kesehatan dan pendidikan, serta layanan pengaduan dan bantuan juga disediakan. Partisipasi masyarakat juga didorong dalam berbagai program dan kegiatan kota.
Sebagai kesimpulan, Pemerintah Kota Pekanbaru adalah lembaga vital yang menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik secara komprehensif. Dengan mandat yang jelas, ruang lingkup yang luas, serta berbagai inisiatif strategis, Pemko Pekanbaru berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Kontribusinya dalam isu-isu nasional menunjukkan peran signifikan di tingkat yang lebih luas, memastikan warga dapat berinteraksi dengan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak sipil mereka.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014
Dalam Peraturan ini berisi 13 (tiga belas) bab dan 88 (delapan puluh delapan) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Tugas dan Wewenang; Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; Prasarana dan Sarana; Pengelolaan Sampah; Kerja Sama; Pembinaan dan Pengawasan; Bank Sampah; Tanggap Darurat; Larangan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2015
Dalam Peraturan ini berisi 10 (sepuluh) bab dan 11 (sebelas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Makasud dan Tujuan; Penyertaan Modal Daerah; Penambahan Penyertaan Modal Daerah; Penganggaran dan Pelaksanaan; Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; Deviden;Pengawasan; Aturan Peralihan; Ketentuan Penutup;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2020
Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang dan/atau non kas dan barang tidak bergerak dan/atau aktiva bukan kas kepada PDAM Tirta Siak Pekanbaru sebesar Rp2.850.000.000,00 (Tahun 2015) dan Rp41.957.737.097,82 (Tahun 2016), PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru sebesar Rp400.000.000,00 (Tahun 2015), PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pekanbaru sebesar Rp1.000.000,00 (Tahun 2015), PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru berupa aset tanah sebesar Rp124.366.017.460,00 (Tahun 2019), PT. Bank Riau Kepri dalam bentuk deviden saham senilai Rp647.400.000,00 (Tahun 2019).
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2021
Perda ini terdiri dari: Bab I tentang Ketentuan Umum; Bab II tentang Dasar, Fungsi dan Tujuan; Bab III tentang Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal; Bab IV tentang Kurikulum dan Ijazah; Bab V tentang Pembiayaan; Bab VI tentang Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2021
Perda ini terdiri dari: Bab I tentang Ketentuan Umum; Bab II tentang Maksud dan Tujuan; Bab III tentang Ruang Lingkup; Bab IV tentang Kebijakan PT. BPR Pekanbaru Madani; Bab V tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum; Bab VI tentang Nama dan Tempat Kedudukan; Bab VII tentang Anggaran Dasar; Bab VIII tentang Kegiatan Usaha; Bab IX tentang Jangka Waktu Berdiri; Bab X tentang Besarnya Modal Dasar; Bab XI tentang Organ dan Pegawai; Bab XII tentang Perencanaan, Operasional dan Pelaporan; Bab XIII tentang Tahun Buku dan Penggunaan Laba; Bab XIV tentang Kerjasama; Bab XV tentang Anak Perusahaan PT BPR Pekanbaru (Perseroda); Bab XVI tentang Pembinaan dan Pengawasan; Bab XVII tentang Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan; Bab XVIII tentang Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum, Bab XX tentang Produk Hukum; Bab XXI tentang Ketentuan Peralihan; Bab XXII tentang Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025
Dalam Peraturan Ini 4 (empat) Bab dan 6 (enam) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Pengendalian Dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2024
Perda ini mengatur tentang penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk dari rokok. Pemerintah daerah wajib menetapkan KTR di wilayahnya yang mencakup fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2021
Perda ini terdiri dari: Bab I tentang Ketentuan Umum; Bab II tentang Nama dan Tempat Kedudukan; Bab III tentang Maksud dan Tujuan; Bab IV tentang Kegiatan Usaha; Bab V tentang Jangka Waktu; Bab VI tentang Pembentukan dan Pendirian; Bab VII tentang Modal; Bab VIII tentang Organ Perumda Tirta Siak; Bab IX tentang KPM, Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian; Bab X tentang Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya; Bab XI tentang Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan; Bab XII tentang Penggunaan Laba; Bab XIII tentang Anak Perusahaan; Bab XIV tentang Penugasan Pemerintah kepada Perumda Air Minum; Bab XV tentang Evaluasi, Restrukturisasi, Perubahan Bentuk Hukum; Bab XVI tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran; Bab XVII tentang Kepailitan; Bab XVIII tentang Dasar Kebijakan Penetapan Tarif; Bab XIX tentang Pembinaan dan Pengawasan; Bab XX tentang Dana Pensiun; Bab XXi tentang Asosiasi; Bab XXII tentang Ketentuan Peralihan;Bab XXIII tentang Ketentuan Penutup.