DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 27 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal 3. Perencanaan, Pengelolaan dan Pengembangan 4. Peningkatan Penggunaan Angkutan Umum Massal 5. Pembatasan Kendaraan Bermotor Perseorangan 6. Insentif 7. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah 8. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 9. Pembiayaan 10. Ketentuan Peralihan 11. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 139 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal di Kota Pekanbaru; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; é Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642); Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 153); Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10); ( ;yfl/ Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU dan WALI KOTA PEKANBARU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM MASSAL DI KOTA PEKANBARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8.Angkutan Umum Massal adalah angkutan umum dengan karakteristik pelayanan cepat, terjadwal, lintasan khusus dan berkapasitas tinggi.
9.Bus Rapid Transit yang selanjutnya disingkat BRT adalah pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam kawasan perkotaan yang menggunakan mobil bus dengan kapasitas angkut Xop massal dan dilengkapi dengan lajur khusus.
10.Light Rail Transit yang selanjutnya disingkat LRT adalah angkutan Perkeretaapian menggunakan Kereta Api ringan, sistem pengoperasian elektrik, beroperasi pada jalurnya sendiri yang tidak dapat diakses oleh pejalan kaki dan kendaraan apapun lainnya.
11.Mass Rapid Transit yang selanjutnya disingkat MRT, adalah angkutan umum massal perkeretaapian yang menggunakan Kereta Api berat, sistem pengoperasian elektrik, beroperasi pada jalurnya sendiri yang tidak dapat diakses oleh pejalan kaki dan kendaraan apapun lainnya.
12.Rencana Induk Transportasi Kota Pekanbaru adalah dokumen rencana pembangunan dan/atau pengembangan jaringan transportasi di Kota Pekanbaru.
13.Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu secara finansial yang belum menguntungkan, termasuk trayek Angkutan Perintis.
14.Kawasan Aglomerasi adalah kawasan perkotaan atau kabupaten yang saling terhubung dalam satu kesatuan wilayah.
15.Kendaraan Bermotor Perseorangan adalah kendaran bermotor yang di kelompokkan berdasarkan jenis, yaitu sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan angkutan umum massal;
b.perencanaan, pengelolaan dan pengembangan;
c.peningkatan penggunaan angkutan umum massal; p3
d.pembatasan kendaraan bermotor perseorangan;
e.insentif,
f.tanggung jawab pemerintah daerah;
g.pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
h.pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAN ANGKUTAN UMUM MASSAL

Pasal 3

(1)Angkutan umum massal di Daerah terdiri dari :
1. a.angkutan umum massal berbasis jalan; dan
2. b.angkutan umum massal berbasis jalan rel.
(2)Angkutan Umum Massal di Daerah terintegrasi dengan sistem angkutan lainnya dalam kawasan aglomerasi.
(3)Penyelenggaran angkutan umum massal dilaksanakan oleh Dinas terkait.

Pasal 4

Penyelenggaraan angkutan umum massal dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek:

a.keamanan;
b.keselamatan;
c.kenyamanan;
d.keterjangkauan; kesetaraan; ™ 0 keteraturan; dan
g.kehandalan.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan angkutan umum massal wajib memenenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.tingkat permintaan jasa angkutan;
2. b.kemampuan penyediaan jasa angkutan;
3. c.ketersediaan lahan;
4. d.ketersediaan jaringan;
5. e.keterpaduan intra moda;
6. f.keterpaduan antar moda; dan YC 0‘-
(2)
(3)
1. g.keterpaduan pemanfaatan ruang. Pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menjadi dasar penentuan standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal sebagaimana pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
(4)
(1)

BAB III

PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 6

Perencanaan, pengelolaan dan pengembangan angkutan umum massal mempedomani Rencana Induk Transportasi Kota Pekanbaru. Dokumen perencanaan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. Pengelolaan dan/atau pengembangan angkutan umum massal dapat dikerjasamakan dengan pihak lain. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a.badan usaha milik negara;
b.badan usaha milik daerah;
c.koperasi; dan
d.badan usaha.

BAB IV

PENINGKATAN PENGGUNAAN ANGKUTAN UMUM MASSAL

Pasal 7

Peningkatan penggunaan angkutan umum massal dilaksanakan melalui:

a.integrasi sarana dan prasarana transportasi;
b.integrasi sistem operasional transportasi; dan Xgr
c.penetapan tarif. 2

(3))
(1)2 Pelaksanaan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada moda: MRT; LRT; Layanan BRT Trans Metro Pekanbaru; Layanan Feeder Transmetro Pekanbaru; Bus Air Trans Metro Pekanbaru; dan ™o a0 o Layanan transportasi sesuai perkembangan teknologi. Integrasi sarana, prasarana transportasi dan integrasi sistem operasional transportasi sebagaimana pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Dinas. Dalam rangka menunjang sarana dan prasarana pada ayat (3) Pemerintah Daerah memberikan hak konsesi atas fasilitas penunjang untuk peningkatan kualitas pelayanan.

BAB V

PEMBATASAN KENDARAAN BERMOTOR PERSEORANGAN

Pasal 8

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan transportasi, dapat dilakukan pembatasan kendaraan bermotor perseorangan yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. Pembatasan kendaraan dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.penerapan rekayasa lalu lintas yang dibutuhkan;
b.penyelenggaraan jalan berbayar elektronik;
c.pembatasan lalu lintas;
d.penyelengggaraan dan pengaturan parkir;
e.penerapan kendaraan masuk keruas jalan tertentu dan/atau kawasan tertentu dengan memberlakukan plat nomor kendaraan ganjil 7 genap, dan

(3)
(4)
1. f.peningkatan penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Pembatasan kendaraan bermotor perseorangan dilakukan oleh Dinas. Data dan informasi terkait kendaraan bermotor perseorangan dilakukan menggunakan teknologi informasi dan terintegrasi dengan sistem pemerintah Kota Pekanbaru

BAB VI

INSENTIF

Pasal 9

Insentif dan/atau non fiskal dapat diberikan kepada : a.

(1)2)
(3)(4
(5)Badan usaha penyelenggara layanan transportasi, dan/atau Orang perseorangan pemilik aset yang berada di kawasan integrasi sarana dan prasarana transportasi.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

Penyelenggara angkutan umum massal di Daerah menjadi kewajiban dari Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkomitmen dalam mengembangkan system angkutan umum massal. Komitmen yang dimaksud pada ayat (2) adalah pembiayaan penyelenggaraan angkutan umum massal Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan/ atau perangkat daerah lainnya. Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pihak lain yang diajukan kepada Wali 7

(6)Dinas beserta perangkat daerah terkait melakukan verifikasi terhadap permohonan pada ayat (5) dan melaporkan kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009