DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bab I tentang Ketentuan Umum; Bab II tentang Bentuk dan Kriteria; Bab III tentang Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah; Bab IV tentang Uji Coba Inovasi Daerah; Bab V tentang Penerapan, Penilaian, dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah; Bab VI tentang Pendanaan; Bab VII tentang Informasi Inovasi Daerah; Bab VIII tentang Pembinaan dan Pengawasan; Bab IX tentang Ketentuan Peralihan; Bab X tentang Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b C \ L- 2 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 19 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2O 17 tentang Inovasi Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); 4 J Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU dan WALIKOTA PEKANBARU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH 2 \ r

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasa.l 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

(1)Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (21 Untuk mencapai tujuan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk 4 I \ mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
1. a.peningkatan Pelayanan Publik;
2. b.pemberdayaan dan peran serta masyarakat;dan
3. c.peningkatan Daya Saing Daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.peningkatanefisiensi;
b.perbaikan efektivitas;
c.perbaikan kualitas pelayanan;
d.tidak menimbu-lkan konflik kepentingan;
e.berorientasi kepada kepentingan umum; f- dilakukan secara terbuka; C. memenuhi nilai kepatutaa; dan
h.dapat dipertanggungiawabkan hasilnya tidal< untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
b.pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
c.uji coba Inovasi Daerah;
d.penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
e.pendanaan;
f.informasi Inovasi Daerah; dan
g.pembinaan dan pengawasan. 5 \

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 5

Bentuk Inovasi daerah terdiri dari:

a.inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
b.inovasiPelayanan Publik;dan/atau
c.Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 6

(l) Inovasi tata kelola Pemerintaha-n Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan inovasi da-1am pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana intemal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen. l2l Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan benruk barang/jasa publ-ik. t3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. 6 I \

a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
b.memberi manfaat bagi Daerah dan/ atau masyafakat;
c.tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d- merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dari
e.dapat direplikasi.

(1)Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
1. a.Walikota;
2. b.anggota DPRD; C. ASN;
3. d.Peralgkat Daerah;
4. e.BUMD; dan
5. f.anggota masyarakat. (21 hrisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal yang sekurang- kurangrrya memuat:
6. a.bentuk Inovasi Daerah;
7. b.rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan; 7 \
8. c.tujuan Inovasi Daerah;
9. d.manfaat yang diperoleh;
10. e.waktu uji coba Inovasi Daerah; darr
11. f.anggaran jika diperlukan.

BAB III

PENGUSUI-AN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 9

(l) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 8 ayat (1) huruf a, disiapkan oleh Walikota dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Walikota. {21 Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (l) huruf b, dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam Rapat Paripurna DPRD.

(3)Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan dalam Keputusan Walikota. {4) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, diusulkan melalui kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasa-nnya dan menjadi inovasi perangkat daerah.
(5)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hunrf d, disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan kepada Walikota.
(6)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari BUMD sebagaimala dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, diusulkan kepada Walikota melalui pimpinan BUMD yang bersangkutan. (71 Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyaralat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Walikota.
(8)Tata cara pengusulan inisiatif Inovasi Daerah diatur dengan Peratural Walikota. t \

Pasal 10

Setiap Perangkat Daerah harus setiap tahun mengusulkan inisiatif inovasi yang terkait bidang tugas Perangkat daerah tersebut.

Pasal 11

(l) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kelayalal proposal hovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (21 Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dalam melakukan penilaian kelayakan dan evaluasi terhadap proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibantu oleh Tim Inovasi yang independen dan ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

Pasal 12

(1)Walikota menetapkan Keputusan Walikota mengenai inisiatif Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah tersebut. l2l Penetapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
1. a.untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasai dari Walikota, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh Tim Inovasi;
2. b.untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas da-lam rapat paripurna dan setelah diverifftasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan; dan I I \
3. c.untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, BUMD, dan anggota masyara-kat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatalan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. {3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sekurang-kurangnya memuat:
1. a.Perangkat Daerah yang ditugaskal melaksanakaa Inovasi Daerah;
2. b.bentuk Inovasi Daerah;
3. c.rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
4. d.tujuan Inovasi Daerah;
5. e.madaat yang diperoleh;
6. f.waktu uji coba Inovasi Daerah; dal
7. g.anggaran jika diperlukan. (41 Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 13

Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan oleh Walikota kepada Menteri Dalam Negeri. BAB TV UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 14

(1)Pelaksana lnovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimaaa dimaksud dalam Pasa-l 12. 12) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Peralgkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba. 10 /f
(3)Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan. (4\ Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
(5)Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat mengusulkan penghentian pelaksanaan tahap selanjutnya kepada Walikota.
(6)Penghentian sebagaimana dima-ksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan setelah ada Keputusarr Walikota.
(1)Perangkat Daerah pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan dokumen hasil pelaksanaal seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk diteruskan ke Tim Inovasi. l2l Tim Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasi.l tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah untuk menyatakan layak atau tidaknya Inovasi tersebut diterapkan.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Wa-likota dan ditetapkan dalam Keputusan Walikota. 11 \

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…