Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 3. LRA 4. Ketentuan Penutup
Memuat teks peraturan…
1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah atau disebut Kota adalah Kota pekanbaru. 2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kota pekanban]. 3. Wali Kota adalah wali Kota pekanbaru. I 4. Dewan Peiwakflan Rakyat Daerdi yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Pelwaldlan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru. 5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangkapenyelenggaraanpemerintaliandaerahyangdapatdinilaldengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. I 6. Pengelolaa.n Keuan£;an Daerah adalah keselunihan kegiataLn yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, I)elaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 7. Anggaran Pendapatan dan, Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan perperintchan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwqkilan Rakyat Daerah. 8. 9. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuarigan, pengintelpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan. I Standar Akuntansi Pemerintchan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yar]g diterapkan dalam meriyusun dan menyajikan laporan keuangah pemerintch. 10. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut kebijakan akuntansi, terdiri atas prinsip-prinsib, dasar-dasar, konvensj- konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilin oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. ` 11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnyq disingka.t BUD adaJah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanckan fungsi bendahara umum daerah. 12. Satuan Kelja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalab perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang. 13. Satuan Keja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalch perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. I+. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yan'g selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 15. Pejabat Penatai.`.sahann Keuangan-PPKD yang selanjutnya disingkat PPK-PPKD adalah pejabat yang melaksanakam fungsi tata usaha keuangan atas transaksi keuangan PPKD. 16. Entitas pelaporan menipakan Pemerintah Daerah yang memi]jki kewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dalgm rangka pertanggung).awaban pelaksanaan APBD. 17. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keselurwhan laporan keuangan eiititas akuntansi sehinggatersajjsebagaisatuentitaspelaporanfunggal. 18. Iidporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkari di antara dua.1aporan keuangan tahunan. ) in BAB 11 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD I I
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Lendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat: a. Iaporan realisasi anggaran; b. Iaporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. Iaporan operasional; e. Iaporan arus kas; f. Iaporan perubahan ekuitas; dan I 9. catatan atas laporan keuangan. (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kineqa dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. BAB Ill IAPO RAN REALISASI ANGCIARAN
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalap Pasal 2 Ayat (1) humf a Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagal berikut: a. Pendapatan b. Belanja Surplus/defisit C. Pembiayaan - Penerimaan Pembiayaan I Rp 2.753.144.818.421,38 RO 2.748.798.260.184.a§ Rp 4.346.558.237,00 I Rp 14.6?8.259.191,91 -Pengeluaran pembiayaan Rp 10.000.000.000.00 Pembiayaan Netto d. SiLPA Rp 4.688,259.191,91 Rp 9.034.817.428,91
(:E:ia:°::3r:::::;:e¥2aro=3Sseebb:gg=b=¥fsuddalanpasal2ayat a. Selisih anggaran dengan realisasi bendapatan sejumlch Rp l64.827.514.225,62 dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran pcndapatan Rp 2.917.972.332.647,00 b. Realisasi Bp 2.753.144:8|8i±2Jff c. Selisih Rp 164.827.514.225,62 b. Selisih anggaran dengan realisasi belaria sQjumlah Rp 163.862.331.653,62 dengan rincian sebagal b6rikut: a. Anggaran belapja Rp 2.912.660.591.838,00 b. Realisasi Bp2.748.798.260.184.38 c. Selisih Rp 163.862.331.653,62 I c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sq.umlah Rp965.182.572,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Surplus/defisit Rp 5.311.740.809,00 b. Realisasi RD 4.346.5_5L8=2SZ|OLQ c. Selisih Rp 965.182.572,00 d. Sclisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejulah Rp(0,91)dengan rincian sebagal berikut : a. Anggaran penerimaan pembiayaan b. Realisasi c. Selisih Rp 14.688.259.191,00 _Ro 14.688.259.191.9__I_ (RP o,91) e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran( pembiayaan sejumlah Rp20.000.000.000,00dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran pengeluaran pembiayaan b. Realisasi c. Selisih Rd 20.000.00o.ooo,oo 000.000 Rp 10.000.000.000,00 Led-dy< yf. seli§in~ angga±ri-w'Ser d`6=g¥£<thi¥;;:=t "~ bembiayaan neto [Rpl0.000.Odo.000,91) dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran pembiayaan neto b. Realisasi c. Selisih sejumlah (Rp 5.311.740.809,00) Bp 4.688.259.1_9|9± (Rp 10.000.000.000,91) I Pasal 5 ( Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) huruf b per 31 Desember 2023 sebqgal berikut : a. Saldo Anggaran Lebih Awal b. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran - (SiLPA/SiKPA) c. SaldoAnggaran Lebih Akhir '
Neraca sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 Desember 2023 sebagai berikut : Junlah aset Jumlah kewajiban Jumlah ekuitas Rp 14.688.259.191,91 Rp 9.034.817.428,91 Rp 9.034.817.428,91 ayat (1) huruf c per 31 Rp 8.305.159.239.962,61 Rp 163.791.]80.472,93 I Rp 8.141.368.059.489,68 I
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalaap Pasal 2 aya.t (1) hurur d per 31 Desember 2023 sebagai berikut: iJumlch pendapatan Jumlah beban Jumlah surplus/ defisit dari operasi Jumlah surplus non operasional Jumlah deflsit non operasional Jumlah pendapatan luar biasa Jumlah beban luar biasa Surplus/defisit-LO Rp 3.029.957.898.901,93 2.809.977. 046.774 09 Rp 219.980.852.127,84 Rp 1.22'7.662.280,22 Rp 19.561.956.148,12 Rp 0,00 Rp 201.646.558.259,94
Laporan Arus Kas sebagainana di`maksud dalam Pasal`2 ayat (1) hurut e untuk tahun yang berakhir sampal dengan 31 Desember 2023 sebagai berlkut: ++ --.----- ].-- _i:.-i_L=== _ - ._ _i=_ __ BOS per 1 Januari 2023 Arus kas bersih dari aktivitas operasi Arus kas dari aktivitas investa`si Arus kas dari aktivitas pendanaan Ams kas dari aktivitas transitoris Saldo akhir kas di BUD, BLUD dan Bendahara saldo akhir kas per 31 I)esember 2023 _-JL=- -_---== iRp 15.305.859.685,91 Rp 317.959.888.460,88 (Rp 323.613.330.223,88) Rp 00,00 (Rp 294.867.385,70) Rp 9.357.550.537,2] '
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksdd dalam Pasal 2 ayat (1) hunf f per 31 Desember 2023 sebagai berikut : Jumlah Ekuitas Awal Jumlah Surplus/ Defisit LO Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar Ju.mlah Ekuitas Akhir Rp7.961.906.980.791,96 Rp 201.646.558.259,94 I (Rp 22.185.479.562,22) Rp8.141.368.059.489,68
Catatan atais Laporan Keuangan sebagainana dima+sud dalam Pasal 2 ayat (1)hurutgTahunAnggaran2023memuatinformaiibaiksecarakuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Pt .rubahan Bkuitas, Neraca, dan Laporan Ams Kas. Pasal 1 1 PertanggungjawabanpelaksanaanAPBDsebagainanadimaksuddalan`Pasal 2 ayat (I) tercantum daiam Lanpiran yang mempakan bagia.n tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: a. Lanpiranl Lanpiran I. I Lanpiran I.2 Laporan Realisasi Anggarap (LRA), Terdili Atas : RAgkasan LRA Menurut (Urusan Pem€rintahan Daerah Dan organisasi; 1 : Ringkasan APBD Yang Piklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan; Lanpiran I.3 Lanpiran I.4 b. Lanpiranll c. Lampiranlll d. Lanpiranlv e, Lampiranv f. LanpiranvI 9. LanpiranvIJ h. Lanpiran VIII i. LampiranK j. Lampiran x k. LanpiranxI I. LanpiranRII in. .Lanpiran XIII n. LampiranxIV o, lampiranrv p. LanpiranxvI q. Lanpiran"I r. LanpiranJmll s. LanpiranxK t. Lampiranx Lanpiran X. 1 : Rincian APBD Menurut' Urusan Pemerintchan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Dan Jenis Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan; : Rekapitulasi Realisasi B:lanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Srib Kegiatan; : Laporan perubahan saldo Anggaran Lebih; : Laporan operasional; : Laporan perubahan Ekuips; : Neraca; I AaEffliE-acamHmmH Laporan Arus Has; Catatan atas Laporan Keulangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Pepyisihan Piutang Tak Tertagih; : Daftar Rekapitulasi Dana 13ergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; : Daftar Penyertaan Modal ([nvestasi) Pemerintah Daerah; : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap baerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Kor` struksi Dalam Pekerjaan; : Dafter Rekapitulasi Aset Lainnya; : Daftar Dana cadangan Daerah; I Daftar Kewajiban Jangka pendek; : Daftar KewajibaLn iJangka panjang; : Daftar Sinb Kegiatan Yang Belum Diselesalkan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2023 Dan Dianggarkan Kembali Dalan Tchun Anggaran Berikuthya; : Ikhtisar Laporan Keuanap Badan Usaha Milik Daerch/ Perusahaan Daerah terdiri atas; \ : Ikhtisar Laporan Keuaigan (neraca) Badan Usaba Milik Daerah/ Perusahaan Daerah; '. -i-`--`L.-J .---.. ` -,+..i-== ------ == -,---,., i-. Lampiran x.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerch.
(1) Wall Kota membuat penjabaran pertanggungjawaban PeLaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagal rincian lebih lanjut dari pertanggung).awabaq pelaksanaan Anggaran Pendapg.tan dan Belanja Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggui`.gjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebasJaimana dimaksud pada fryat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota. BAB IV KETENTUAN PBNUTUP
Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 27 Agustus 2024 Pj. WALI KOTA PERANBARU, ep RISNANDAR MAHIWA Diundangkan di Pekanbanl NO. REG PERATURAN DAERAII KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU NOMOR URUT PERDA (1.38.A/2024) 'FTAS PERATURAN DAERAII KOTA PEKA:NBARU NOMOR 3 TAHUN 2024 I TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGAkAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA .PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2023 I I. UMUM Sesuai dengan Pasal 320 ayat (I) Undang-Undang Nomor 23 Tchun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telha beberapa kau diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang ` Perubchan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungi.awaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilanpiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambap 6 (enam) bul,an setelah tahun anggaran berakhir, Ayat (2) menyatakan Laporan Keuangan dimaksud paling sedikit meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Pen]bahan Ekuitas, dan Catatan alas Laporan Keuangan yang ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah. Tujuan penyusunan Ixporan Keuangan untuk menyajikan infomasi mengenal posisi Laporan Keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. I Pengguna laporan terdiri dari Masyarakat, Legislatif, Lembaga Pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi dan pinjaman serta Pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi). Laporan Realisasi Anggaran adalah Laporan I yang mengg{mbarkan penerimaan pendapatan melalui Rekening Kas umum Daerah, merupakan penambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintch Kc)ta 11. PASALDEMI PASAL
Cukup Jelas
Membuka PDF…