DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Derah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat Daerah; d. Dinas Daerah; e. Badan Daerah. Selain perangkat daerah tersebut, kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Perda ini dilaksanakan mulai Tahun 2021.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: fa 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1956), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 3. | Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 4. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402): Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9): Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penataan Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2): 5. 6. pe Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU dan WALIKOTA PEKANBARU MEMUTUSKAN: . PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PEKANBARU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9) diubah sebagai berikut: | Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:1

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru merupakan Sekretariat Daerah Tipe A, merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif,
b.Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru merupakan Sekretariat DPRD Tipe A, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pembcrian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Pekanbaru,
c.Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru merupakan Inspektorat Tipe A, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru,
d.Dinas Daerah Kota Pekanbaru, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, Aa Pn 10. 11. 12. 13. 14. 15. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan, Dinas Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, Dinas Pertanahan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kebersihan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan 3. 4. 5. 6. 7. 8. pemerintahan bidang perhubungan, 5s e. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 1. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe BB, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan, Dinas Pertanian dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang perikanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian, dan Badan Daerah terdiri dari: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, melaksanakan fingsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang perencana, Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan 3. pe pengembangan, 6
2. 4.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan,
3. 5.Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang pendapatan,
4. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik.
5. 2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.Kecamatan Tuahmadani Tipe A, melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan Tuahmadani,
b.Kecamatan Binawidya Tipe A, melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan Binawidya,
c.Kecamatan Payung Sekaki Tipe A, melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan Payung Sekaki,
d.Kecamatan Kulim Tipe A, melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan Kulim:
e.Kecamatan Tenayan Raya Tipe A, melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan Tenayan Raya,
f.Kecamatan Rumbai Timur Tipe A, melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan Rumbai Timur,
g.Kecamatan Rumbai Tipe A, melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan Rumbai,
h.Kecamatan Rumbai Barat Tipe A, melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan pap Rumbai Barat,
i.Kecamatan Marpoyan Damai Tipe A, melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan Marpoyan Damai.
j.Kecamatan Senapelan Tipe A, melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan Senapelan.
k.Kecamatan Pekanbaru Kota Tipe A, melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan Pekanbaru Kota.
l.Kecamatan Lima Puluh Tipe A, melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan Lima Puluh.
m.Kecamatan Sukajadi Tipe A, melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan Sukajadi.
n.Kecamatan Bukit Raya Tipe A, melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan Bukit Raya,dan Oo. Kecamatan Sail Tipe A, melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan Sail.
1. 3.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2021.

4.Ketentuan Pasal 17 dihapus. l 8 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 9 November 2020 Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal 9 November 2020 Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU, JAMIL LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 5 WALIKOTA P BARU RDAUS NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU, NOMOR URUT PERDA (1.55.C/2020) 9 1.2. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PEKANBARU UMUML . Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bahwa berdasarkan konsideran menimbang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dengan telah ditetapkannya dan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik belum diatur dalam peraturan dacrah, maka selanjutnya perlu dimasukkan dalam perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Untuk memperkuat peran dan kapasitas 5 (lima) Perangkat Daerah yakni, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pertanian dan Perikanan, maka Pemerintah Kota Pekanbaru memandang perlu mengembalikan tipeloginya ketipe A. Hal ini sesuai dengan hasil pengukuran bubot dari masing-masing indikator pengukuran urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. 10 1.3. Kecamatan Bahwa berdasarkan pertambahan jumlah penduduk dan pesatnya kemajuan Kota Pekanbaru, maka perlu melakukan penataan organisasi perangkat daerah kecamatan melalui perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru yang terkait dengan tipologi kecamatan. Hasil pemetaan terhadap 15 (lima belas) kecamatan, maka kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru semuanya menjadi tipe A. II. '— PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 5 11 ft

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…