DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 17 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 156

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 16 (enam belas) bab dan 78 (tujuh puluh delapan) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Wewenang Dan Tanggung Jawab; Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Penyelenggaraan Spald; Kelembagaan; Perizinan; Pembiayaan; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan Dan Pengawasan; Hak, Kewajiban Dan Larangan; Kerjasama Dan Kemitraan; Insentif Dan Disinsentif; Ketentuan Penyidikan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Air Limbah Domestik yang dibuang ke media lingkungan Daerah Pekanbaru berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; we A Mengingat:

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Daerah Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Tahun 1956 No. 19 jo. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No. 112);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); WN 4} 10. 11. 12. 13. 14. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP); Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan 7. 8. Vp Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Percepatan Layanan Sanitasi berkelanjutan di Daerah Tahun 2022 — 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1217); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU Menetapkan dan WALI KOTA PEKANBARU MEMUTUSKAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2 3. 4 Daerah adalah Kota Pekanbaru. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan5. Ruang Kota Pekanbaru. Wal 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Badan adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kelompok Masyarakat adalah Kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah yurisdiksi yang sama. Air Limbah adalah air sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang disingkat dengan UPTD yang membidangi Pengelolaan Air Limbah Domestik. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik. Operator SPALD adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Air Limbah Domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau. kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan Air Limbah Domestik. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang 6. 7. 8. 9. 1 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik. Mandi Cuci Kakus yang selanjutnya disingkat MCK adalah salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air. Tangki Septik adalah tempat pengolahan Air Limbah Domestik setempat individual yang $memenuhi persyaratan teknis bangunan berupa ruang kedap air bersekat dan terhubung dengan bidang peresap. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat. Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah Daerah. Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan. Sambungan Rumah yang selanjutnya disingkat SR adalah pipa yang menyalurkan Air Limbah Domestik dari bangunan penghasil Air Limbah . Domestik untuk dikumpulkan dalam bak kontrol dan dialirkan ke jaringan pipa servis melalui bak kontrol servis. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik. L

26.Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.
27.Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.
28.Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
29.Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan Air Limbah Domestik.
30.Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik, untuk kemudian_ dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 2

Pengelolaan Air Limbah Domestik diselenggarakan dengan asas:

a.tanggung jawab;
b.keterpaduan dan keberlanjutan;
c.kelestarian lingkungan hidup;
d.perlindungan sumber air;
e.keadilan;
f.kehati-hatian;
g.partisipatif;
h.manfaat; dan kearifan lokal.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan Air Limbah Domestik ini meliputi: i. ase he wewenang dan tanggung jawab; pengelolaan Air Limbah Domestik; penyelenggaraan SPALD; kelembagaan; perizinan; pembiayaan; peran serta masyarakat,; pembinaan dan pengawasan; hak, kewajiban dan larangan; kerjasama dan kemitraan; dan a. ¢. d. e. f. g: insentif dan disinsentif.A.

Pasal 4

Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk:

a.mewujudkan kualitas Air Limbah Domestik yang memenuhi baku mutu sehingga bebas dari pencemaran; mengendalikan pencemaran lingkungan hidup dari Air Limbah Domestik untuk menjaga kualitas lingkungan hidup; dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.c.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang:

a.menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana yang mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi; membentuk, membina dan meningkatkan kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, fasilitas sarana dan peralatan, serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana Air Limbah Domestik; \f A memberikan izin penyelenggara prasarana dan sarana Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya; memberikan bantuan teknis penyelenggara pengembangan prasarana dan sarana pada masyarakat; menetapkan retribusi/iuran/tarif pelayanan sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan; dan menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik untuk daerah dalam rangka memenuhi SPM. d. e. f.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Air Limbah Domestik meliputi:

a.menyusun rencana induk pengelolaan Air Limbah Domestik; melakukan pengawasan penyelenggaraan dan pengembangan prasarana dan sarana; melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM; melakukan pengawasan terhadap pemenuhan baku mutu hasil olahan Air Limbah Domestik yang dibuang ke media lingkungan; melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan alat angkutan lumpur tinja; menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh Air Limbah Domestik yang menjadi kewenangan daerah; mengevaluasi penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik di daerah;dan melakukan pembinaan pengetahuan dan_ teknologi pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat d. e. f. g. secara berkelanjutan.

BAB III

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 7

SPALD dilakukan secara_ sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik. Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional. Sistem non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat dan hukum.

Pasal 8

SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari:

a.SPALD-S; dan
b.SPALD-T. Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
a.kepadatan penduduk;
b.kedalaman muka air tanah;
c.kemiringan tanah;
d.permeabilitas tanah; dan
e.kemampuan pembiayaan.

Pasal 9

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri dari:

a.sub-sistem Pengolahan Setempat; \

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)sub-sistem Pengangkutan; danb. sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.¢.

Pasal 10

Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber. Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:

a.skala individual; dan
b.skala komunal. Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal. Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
a.2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
b.Mandi Cuci Kakus (MCK) permanen dan non permanen (mobile toilet). Pertimbangan dalam pemilihan SPALD-S skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks156PDFHirarki

Memuat teks peraturan…