DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini terdiri dari: Sistematika Perubahan RPJMD Tahun 2017 - 2022 disusun sebagai berikut. Bab I tentang Pendahuluan Bab II tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah Bab III tentang Gambaran Keuangan Daerah Bab IV tentang Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah Bab V tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bab VI tentang Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Bab VII tentang Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Bab VIII tentang Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bab IX tentang Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pekanbaru Tahun 2Ol7-2O22, maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun t, 2OI7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2Ol7-2O22 perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2O17 - 2022;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47251;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor s67el;
5.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2Ol7 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2O2O-2O24 (Lembaran 2 /. Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2Ol7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungaa Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2Ol9 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Darr Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan l,embaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10); 11 Peraturan Daerah Prorrinsi Riau Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Memengah Daerah Prorrinsi Riau Tahun 2019- 2024 (Lembaraa, Daerah Provinsi Riau Tahun 2Ol9 Nomor 3, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3); 3 //,
12.Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2O1l tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Talrun 2OO2-2O25 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1);
13.Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2Ol7 -2022 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan l,embaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7); MEMUTUSI(AN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2OI7-2O22. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2077 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2Ol7-2O22 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan l,embaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Sistematika Perubahan RPJMD Tahun 2Ol7 - 2022 disusun sebagai berikut :
1. a.Babl : PENDAHULUAN. Menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan aatar dokumen, sisternatika penulisan serta maksud dan tujuan. * I Dengan PersetuJuan Bersama DEUIAN PERWAXILAN RAI(YAT DIIERAH KOTA PEKAITBARU dan WALIROTA PEKAI{BARU
2. b.Bab II
3. c.Bab III
4. d.Bab IV
5. e.Bab V
6. f.Bab VI
7. g.Bab VII
8. h.Bab VIII
9. i.Bab IX GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH. Memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kineqja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah GAMBARAN KEUANGAN DAERAH. Menjelaskan kinerja keuangan Periode RPJMD Kota Pekanbaru yang masih berlaku, kebijakan pengelolaan keuangan Periode RPJMD Kota Pekanbaru yang masih berlaku dan kerangka pendanaan untuk sisa Periode RPJMD Kota Pekanbaru. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH. Menjelaskan perubahan terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah. VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN Berisi Visi, Misi serta Perubahan tujuan dan sasaran. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berisi Perubahan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kota Pekanbaru. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Berisikan Perubahan progrErm prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta Perubahan indikator kinerja. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Penetapan Perubahan indikator kine{a kepala daerah dan wakil kepala daerah. PENUTUP Memuat kaidah pelaksanaan dan pengembangan pembiayaan pembangunan.
(2)Perubahan RPJMD sebagai dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari batang tubuh Peraturan Daerah ini.

2.Ketentuan dalam lampiran ini diubah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. / /.. J Pacal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Pekanbaru. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 10 November 2020 WALIKOTA U I/ F RDAUS Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal 10 November 2020 PJ.SEKETARIS DATRAII KOTA PEKANBARU, 'l LEMBARAN DAERATI KOTA PEKANBARU TAHUN 2O2O ITOMOR 6 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKAI{BARU, PRoVINSI RIAU: I{oMoR URUT PERDA (1.56.A l2O2Ol farrr / 6 / PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 6 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2OI7 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2OL7.2O22 I. UMUM Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2017 -2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2Ol7 -2022 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2005- 2025 serta dengan memperhatikan dokumen perenczrnaan lainnya ditingkat Provinsi dan Nasional maupun dokumen perencanaan strategis lainnya ditingkat Kota Pekanbaru. RPJMD Kota Pekanbaru selain memuat visi dan misi juga memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program beserta pagu indikatifnya yang disusun dalam rangka untuk pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota. RPJMD selanjutnya digunakan dan berfungsi sebagai berikut :

a.pedoman perenczrnaan pembangunan 5 (lima) tahun dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tiap tahunnya;
b.pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (renstra);
c.alat atau instrument monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah; dan
d.instrumen tingkat pencapaian kinerja pemerintah daerah selama 5 (lima) tahun dan pedoman penilaian keberhasilan pemerintah daerah. 7 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Keq'a Pemerintah Daerah diatur dengan Perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila :
a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukal bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini;
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini;dan
c.teq'adi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada poin c, mencakup terjadinya bencana alam, goncang€rn politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Adapun yang menjadi dasar Perubahan RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2Ol7-2O22 yaitu terl'adinya perubahan yang mendasar. Beberapa alasan dilakukannya Perubahan RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022ya:tu:
1. 1.Terjadinya Pandemi Covid-19 yang menyebarnya di seluruh dunia, yang menyebabkan gangguan sosioekonomi global, termasuk di Indonesia. Pandemi Covid- 19 telah mempengaruhi rencana pembangunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Upaya untuk mencegah penyebaran virus dan pemulihan aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat akibat dampak Pandemi Covid-l9 meyebabkan Pemerintah Kota Pekanbaru harus segera mengubah fokus Program, Kegiatal dan Alokasi anggaran. Pemerintah harus membuat atau mengganti formula kebijakan yang disesuaikan dengan keadaan sekarang dan diselaraskan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Riau, serta merubah target makro ekonomi Kota Pekanbaru dengan melakukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahl;r, 2Ol7-2O22 Kota Pekanbaru. 2, RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2Ol7-2O22 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan terbitnya 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka diperlukan pengintegrasian dan penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (penyesuaian nomenklatur urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
2. 3.Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2O2O-2O24, maka diperlukan penyelerasan arah kebijakan nasional dengan arah kebijakan daerah Kota Pekanbaru. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2Ol7 -2022 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya ddadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan Perubalran RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk Tahun 2O2l-2O22. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 6 9
3. 3.Kemitraan dengan lrmbaga non Pemerintah baik kmbaga Dalam Negeri maupun kmbaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan prograrn, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat. WALIKOTA PEKANBARU t FIRDAUS Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal 1O November 2O2O PJ.SEXETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU, LEMBARAN DAER.AH KOTA PEKANBARU TAHUI{ 2O2O IYOUOR 6 NOUOR RDGISTRASI PERATT'RAJY DAERAII KOTA PEXAITBARU, PROVINSI RIAU : IYOTOR IIRUT PERDA ll.56.Al2U2Ol
4. 3.Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik kmbaga Dalam Negeri maupun kmbaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan progrzrm, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat. WALIKOTA PENAITBARU, FIRDAUS Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal 1O November 2O2O Pj.SEI(ETARIS DATRAII KOTA PEKANBARU, JAIIIIL LEMBARAN DAERAII KOTA PET(ANBARU TAIIT'N 2O2O NOIUOR 6 NOMOR REC}ISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVIII$ RIAU : NoMoR URUT PERDA ll.56.A12o120l 17 ,
5. 3.Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik L,embaga Dalam Negeri maupun lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat. WALIKOTA PENANBARU, .-- tr.IRDAUS Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal 10 November 2020 M[,HAUItrAI) LEMBARAN DAERAII KOTA PEKAIYBARU TAIIUI 2O2O IYOMOR 6 NOMOR REGISTRASI PERATT'RAN DAERAII KOTA PEKAITBARU, PROVINSI RIAU : NoMoR t RUT PERDA ll.56.A/2CJ/2Ol /z PJ.SEITETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU, WAIIKOTA PEKAIVBARU PROVTNSI RIAU PERATT'RAIT DAERAH KOTA PEKANBARU I{OMOR 6 TAHT'N 2O2O TENTANG PERUBAIIAN ATAS PERATT'RAN DAERAII KOTA PEI(ANBARU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTAITG RENCANA PEMBAI{GUNAN JANGKA MEI{EITGAH DAERAII TAHTIIT 2OI7-2U22 DENGAN RAIIMAT TTIIIAIT YAI{G MAIIA ESA WALIKOTA PEKANBARU, Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang RPJM Nasional tahun 2020-2024 sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru;
b.bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022, maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2Ol7 -2022 perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. 3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 86, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725].;
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor s679);
5. 5.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2077 tent-ang Pelaksanaan Pencapaian T\rjuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. 6.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2O2O-2O24 (Lembaran 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2Ol7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 17 Nomor 13 1 2);
8. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
9. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2Ol9 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. 10.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 20la tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10); 1 1 . Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Memengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019- 2024 (l,ernbaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2Ol9 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3); 3
11. 12.Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 20ll tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2OO2-2O25 (kmbaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan l.embaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor l);
12. 13.Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2Ol7 -2022 (kmbaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7); Dengan PersetuJuan Bersama DEWAI{ PERWAKILAI{ RAI(YAT DAERAII KOTA PEKAITBARU dan WALTKOTA PEXAITBARU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2077 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2OI7-2O22. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2Ol7-2O22 (kmbaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan L,embaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7) diubah sebagai berikut:
13. 1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Sistematika Perubahan RPJMD Tahun 2Ol7 - 2022 disusun sebagai berikut :
1. a.Babl : PENDAHULUAN. Menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.
2. b.Bab II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH. 4 Pasal I
3. c.Bab III
4. d.Bab IV
5. e.Bab V
6. f.Bab VI
7. g.Bab VII
8. h.Bab VIII
9. i.Bab IX Memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kine{a penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah GAMBARAN KEUANGAN DAERAH. Menjelaskan kine{a keuangan Periode RPJMD Kota Pekanbaru yang masih berlaku, kebijakan pengelolaan keuangan Periode RPJMD Kota Pekanbaru yang masih berlaku dan kerangka pendanaan untuk sisa Periode RPJMD Kota Pekanbaru. PERMASALAHAN DAN ISU.ISU STRATEGIS DAERAH. Menjelaskan perubahan terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah. VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN Berisi Visi, Misi serta Perubahan tujuan dan sasaran. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berisi Perubahan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kota Pekanbaru. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Berisikan Perubahan program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta Perubahan indikator kine{a. KINERJA PEI.IYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Penetapan Perubahan indikator kineda kepala daerah dan wakil kepala daerah. PENUTUP Memuat kaidah pelaksanaan dan pengembangan pembiayaan pembangunan.
(2)Perubahan RPJMD sebagai dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan bagran yang tidak terpisahkan dari batang tubuh Peraturan Daerah ini.

2.Ketentuan dalam lampiran ini diubah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam l,embaran Daerah Kota Pekanbaru. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 10 November 2020 WALIKOTA PEKAIIBARU, ttd FIRDAUS Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal 10 November 2020 PJ.SEI(ETARIS DAERATI KOTA PEI{ANBARU, ttd MUHAMMAD JAMIL LEMBARAIT DAERAH KOTA PEKAITBARU TAHUI| 2O2O IYOMOR 6 NOMOR REGISTRASI PERATI'RAJT DAERAII KOTA PEKAI{BARU, PROVINSI RIAU : IIoMoR URUT PERDA (1.56.A l2O2Ol Sallnan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HELMI NrP.l969L226 200009 6 WALIKOTA PEKANBARU PROVIilSI RIAU PERATURAN DAERAH KOTA PEI(ANBARU NOMOR 6 TAHUN2O2O TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKAITBARU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2OL7-2O22 DENGAI{ RAHMAT TUHAN YAI{G MAIIA ESA WALIKOTA PEKAITBARU, Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Paisal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah {RKPD) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang RPJM Nasional tahun 2O2O-2O24 sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru;

b.bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencala Pembangunan Jangka Menengah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022, maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2077 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2OL7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2Ol7 - 2022;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. 3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).;
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2O\4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s67sl;
5. 5.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2Ol7 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. 6.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Keqja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
9. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. 10.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (kmbaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Irembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10); 1 I . Peraturan Daerah Frovinsi Riau Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Memengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019- 2024 (l*mbaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2Ol9 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3); 3
11. 12.Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2Ol1 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2OO2-2O25 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan kmbaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1);
12. 13.Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2Ol7 -2022 (trmbaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan l,embaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7); Dengan PersetuJuan Bersama DEWAN PERWAISLAN RAI(YAT DAERAH KOTA PEKANBARU dan WATIKOTA PEI(AITBARU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2OL7-2O22 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7) diubah sebagai berikut:
13. 1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Sistematika Perubahan RPJMD Tahun 2Ol7 - 2022 disusun sebagai berikut :
1. a.Babl : PENDAHULUAN. Menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan. I
2. b.Bab II
3. c.Bab III
4. d.Bab IV
5. e.Bab V
6. f.Bab VI
7. g.Bab VII
8. h.Bab VIII
9. i.Bab IX GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH. Memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geograli dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah GAMBARAN KEUANGAN DAERAH. Menjelaskan kinerja keuangan Periode RPJMD Kota Pekanbaru yang masih berlaku, kebijakan pengelolaan keuangan Periode RPJMD Kota Pekanbaru yang masih berlaku dan kerangka pendanaan untuk sisa Periode RPJMD Kota Pekanbaru. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH. Menjelaskan perubahan terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah. VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN Berisi Visi, Misi serta Perubahan tujuan dan sasaran. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berisi Perubahan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kota Pekanbaru. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Berisikan Perubahan program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta Perubahan indikator kinerja. KINERJA PEI{YELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Penetapan Perubahan indikator kine4'a kepala daerah dan wakil kepala daerah. PENUTUP Memuat kaidah pelaksanaan dan pengembangan pembiayaan pembangunan.
(2)Perubahan RPJMD sebagai dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari batang tubuh Peraturan Daerah ini.

2.Ketentuan dalam lampiran ini diubah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 10 November 2020 WALIK II, F RDA US Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal 10 November 2020 Pj.SEKETARIS DA"ERAII I(OTA PENANBARU, T AMIL LEMBARAN DAERAH KOTA PEKAITBARU TAHUN 2O2O NOMOR 6 NOMOR RBGISTRASI PERATURAI{ DAERAH NOTA PEXANBARU, PRoVINSI RIAU: NOMOR URUT PERDA (1.s6.A l2O2Ol 6

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…