DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 13 Juli 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini terdiri dari: Bab I tentang Ketentuan Umum; Bab II tentang Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Bab III tentang Golongan Retribusi; Bab IV tentang Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Bab V tentang Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Bab VI tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Bab VII tentang Wilayah Pungutan; Bab VIII tentang Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran; Bab IX tentang Sanksi Administratif; Bab X tentang Penagihan; Bab XI tentang Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluarsa; Bab XII tentang Peninjauan Tarif Retribusi; Bab XIII tentang Ketentuan Penyidikan; Bab XIV tentang Ketentuan Pidana; Bab XV tentang Penatausahaan Keuangan; Bab XVI tentang Ketentuan Peralihan; Bab XVII tentang Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Pekanbaru dipandang perlu upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu berdasarkan prinsip efisien, efektif dan akuntabel;
b.bahwa tarif pelayanan kesehatan perlu ditetapkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima di Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Laboratorium Kesehatan Kota Pekanbaru;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor B Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O1; (/L
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679\;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 2 4r L Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU dan WALIKOTA PEKANBARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PELAYANAN KESEHATAN. TENTANG RETRIBUSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3.Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4.Dewan Perwakilan Ralryat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
5.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
7.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru.
8.Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas-tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
9.Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10.Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan 3 ?t h yang menumt Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11.Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan kesehatan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Laboratorium Kesehatan.
12.Taif adalah imbalan atas barang dan/jasa yang diberikan oleh Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Laboratorium Kesehatan yang dibebankan kepada pemakai/ pengguna fasilitas.
13.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14.Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat dengan Puskesmas adalah suatu unit pelaksana fungsional yarl:g berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pengembangan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatan secara menyeluruh, terpadu yang berkesinambungan pada masyarakat yang berada di Kota Pekanbaru.
15.Puskesmas Rawat Inap adalal Puskesmas yang diberikan tambahan nrangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat, baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara. 4 r L
16.Puskesmas Pembantu adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara perrnanen di suatu lokasi dalam wilayah ke{a Puskesmas.
17.Puskesmas Keliling adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan Kesehatan yang sifatnya bergerak (mobilel, untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum teq'angkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
18.Laboratorium Kesehatan adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang melaksanakan kegiatan telcnis operasional Pelayanan Laboratorium Kesehatan.
19.Pelayanan Kesehata.n adalah segala kegiatan pelayanan medis dan nonmedis yang diberikan kepada masyarakat oleh Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan laboratorium Kesehatan.
20.Pasien adalah setiap orang yang datang ke Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Laboratorium Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 2 1. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain yang dilaksanakan di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Laboratorium Kesehatan.
22.Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, 5 (r L rehabilitasi medis dan pelaya-nan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling.
23.Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobat€,n, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang datang ke Fuskesmas Rawat Inap, dengan menempati tempat tidur ruang rawat inap.
24.Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan pasien yang harus diberikan segera, cepat dan tepat untuk mencegah f menartggulangi resiko kematian atau cacat, yang dilakukan di Instalasi Gawat Darurat Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap.
25.Tindakan Medik Umum adalah tindakan medik yang dilakukan pada pasien dengan/tanpa pembiusan, untuk menangani masalah kondisi fisik.
26.Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerja sarna bersifat kolaboratif antara pasien dan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup kewenangan klinis perawat.
27.Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosis.
28.Bahan dan Alat Kesehatan adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan habis pakai lainnya dan bahan lainnya, untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan perawatan, dan rehabilitasi med,is.
29.Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pelayanan kesehatan antar unit pelayanan kesehatan yang meliputi rujukan 6 ?/ L vertikal dan horizontal.
30.Akomodasi adalah penggunaarl fasilitas rawat inap di Puskesmas Rawat Inap.
31.Kartu Jaminan Kesehatan adalah kartu identitas peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan milik Pemerintah maupun milik swasta.
32.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
33.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
34.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau benda.
35.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan di Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Laboratorium Kesehatan.
36.Surat Keterangan Rebibusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi, karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada yang hutang atau tidak seharusnya terhutang.
37.Penyidik Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik 7 % L pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.
38.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di :

a.Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling; dan
b.Laboratorium Kesehatan.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan di pelayanan kesehatan dasar di :

a.Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
b.Laboratorium Kesehatan.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah ora.ng pribadi atau badan yang mendapat jasa pelayana.n kesehatan dari :

a.Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
b.Laboratorium Kesehatan. 8 /r L

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI Retribusi pelayanan retribusi jasa umum.

Pasal 5

kesehatan digolongkan sebagai BAI} IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan / peralatan yang digunakan dan frequensi pelayanan kesehatan.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARI{YA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1)Prinsip dasar penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. (21 Biaya sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), termasuk biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
(3)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Laboratorium Kesehatan adalah untuk membiayai sebagian biaya 9 // L penyeienggaraan pelayanan kemampuan masyarakat. sesual dengan

BAB VI

STRUTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Retribusi pelayanan kesehatan dikenakan kepada masyarakat yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dasar. (21 Struktur dan Besaran Tarif Retribusi di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling ditetapkan sebagaimana tercantum dalam l,ampiran I yang men-rpakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Struktur dan Besaran Tarif Retribusi di l,aboratorium Kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 1n1
(4)Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan ketentuan:
1. a.peftolongan pertama pada kecelakaan, tindakan medic dan terapi ditetapkan tarifnya sama dengan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
2. b.rawat jalan sama dengan Rawat Jalan Tingkat Pertama di Puskesmas ditambah 25o/o (dua puluh lima persen). 10 (,, L

BAB VII

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan. BAEI VIil PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, kwitansi dan kartu langganan. Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…