DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2025 yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang fra 2 telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal dua puluh delapan bulan agustus tahun dua ribu dua puluh empat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 3 10. 11. Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 7. 8. 9. la 4 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan prs 5 18. 19. 20. Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan _investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); am 6
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU dan WALI KOTA PEKANBARU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pry 7

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Pekanbaru;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
3.Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 5S. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru; Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut; 7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda; 9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
10.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan; 11.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 6. anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp3.211.474.180.728,00 (Tiga triliun dua ratus sebelas milyar empat ratus gers tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah Rp3.211.474.180.728,00 b. Belanja Daerah Rp3.191.474. 180.728,00 Defisit/Surplus Rp20.000.000.000,00 c. Pembiayaan Daerah

1.Penerimaan Rp 0,00 2. Pengeluaran Rp20.000.000.000,00 Pembiayaan Netto (Rp20.000.000.000,00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp3.211.474.180.728,00 (Tiga triliun dua ratus sebelas milyar empat ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), yang bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah Rp1.327.479.175.919,00; b. Pendapatan transfer Rp1.883.995.004.809,00; dan

c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp0,00.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.327.479.175.919,00 (Satu triliun tiga ratus dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Pajak Daerah Rp1.185.812.074.991,00;
2. b.Retribusi Daerah Rp49.522.865.450,00;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan Rp6.220.098.957,00; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp85.924.136.521,00;
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.185.812.074.991,00 (Satu triliun seratus
(3)
(4)(S)
(1)
(2)
(3)delapan puluh lima milyar delapan ratus dua belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah). Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.522.865.450,00 (Empat puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c_¥ direncanakan sebesar Rp6.220.098.957,00 (Enam milyar dua ratus dua puluh juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp85.924.136.521,00 (Delapan puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.883.995.004.809,00 (Satu triliun delapan ratus delapan puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ribu delapan ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a.Pendapatan transfer pemerintah pusat Rp1.728.462.518.000,00; dan
b.Pendapatan transfer antar daerah Rp155.532.486.809,00. Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.728.462.518.000,00 (Satu triliun tujuh ratus dua puluh delapan milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah). Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.532.486.809,00 (Seratus lima puluh lima milyar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan rupiah). bhyg

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas: a. Pendapatan hibah Rp0O,00;
1. b.Dana darurat RpO,00;
2. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp0O,00.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RpO,00 (Nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.191.474.180.728,00 (Tiga triliun seratus sembilan puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja operasi Rp2.744.413.244.039,00;

b.Belanja modal Rp377.060.936.689,00;
c.Belanja tidak terduga Rp70.000.000.000,00; dan
d.Belanja transfer Rp0,00.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.744.413.244.039,00 (Dua triliun tujuh ratus empat puluh empat milyar empat ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai Rp1.221.093.272.226,00;
2. b.Belanja barang dan jasa Rp1.473.292.126.991,00;
3. c.Belanja bunga RpO,00; ane -1ll- d. Belanja subsidi Rp1.445.015.146,00; e. Belanja hibah Rp48.582.829.676,00.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.221.093.272.226,00 (Satu triliun dua ratus dua puluh satu milyar sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.473.292.126.991,00 (Satu triliun empat ratus tujuh puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.445.015.146,00 (Satu milyar empat ratus empat puluh lima juta lima belas ribu seratus empat puluh enam rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp48.582.829.676,00 (Empat puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp377.060.936.689,00 (Tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah Rp5.507.659.342,00.
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin Rp100.563.538.587,00.
3. c.Belanja modal gedung dan bangunan Rp65.802.273.451,00.
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp194.994.205.790,00; dan
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya Rp9.650.392.959,00; f. Belanja modal aset lainnya Rp542.866.560,00;
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.507.659.342,00 (Lima milyar lima ratus tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp100.563.538.587,00 (Seratus milyar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp65.802.273.451,00 (Enam puluh lima milyar delapan ratus dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp194.994.205.790,00 (Seratus sembilan puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.650.392.959,00 (Sembilan milyar enam ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp542.866.560,00 (Lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (Tujuh puluh milyar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…