Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 1 Tahun 2017
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
Ringkasan
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4286);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 95) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 143) diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 10 Maret 2017 WALIKOTA PONTIANAK, ttd SUTARMIDJI Diundangkan di Pontianak pada tanggal 10 Maret 2017 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd ZUMYATI LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (1/2017) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA I. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah tersebut memerlukan pendapatan yang dipungut dari masyarakat guna membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Retribusi merupakan jenis pungutan dari masyarakat dan merupakan wujud partisipasi masyarakat secara langsung dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian didaerah diperlukan penyediaan sumbersumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan Penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan untuk peningkatan kinerja pemungutan, Penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasan bagi daerah untuk menggali sumbersumber penerimaan khususnya dari retribusi jasa usaha. Pendapatan dari retribusi jasa usaha merupakan salah sumber Pendapatan Asli Daerah dengan menganut prinsipprinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Dengan Adanya perkembangan Perekonomian di daerah dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah, Maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan UndangUndang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada UndangUndang , dan untuk di Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Saat ini Retribusi diatur dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang 9ember kewenangan pada daerah untuk memungut Retribusi sesuai objek yang sudah ditentukan dan tidak 9ember kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang sudah ditetapkan dalam UndangUndang. Berdasarkan Pasal 127 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dimana jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi Tempat Rekrasi dan Olahraga. Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. Dengan kriteria yang ditetapkan dalam UndangUndang hampir tidak ada jenis pungutan Retribusi baru yang dapat dipungut oleh Daerah. Oleh karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh Daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan Daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintangi arus barang dan jasa antardaerah. Pengaturan kewenangan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi Daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam retribusi. Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran Daerah karena merasa tidak dibebani dengan Pajak dan Retribusi. Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas terhadap beberapa objek retribusi dan penambahan jenis retribusi. Untuk golongan Retribusi Jasa Usaha terdapat 3 (tiga) jenis Retribusi baru bagi Kota Pontianak, yaitu Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah. Dengan perluasan basis retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, untuk Retribusi, masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan dalam UndangUndang ini sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan dalam UndangUndang ini. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan peraturan pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan Daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. Setiap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Selain itu, terhadap Daerah yang menetapkan kebijakan di bidang retribusi daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi. Dengan diberlakukannya UndangUndang ini, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukup Jelas. Angka 2 Cukup Jelas. Angka 3 Cukup Jelas. Angka 4 Cukup jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 153 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA No Jenis Barang Besaran Tarif
a.HGB baru / Pembaharuan HGB: Jika NJOP PBB (Bumi) Per M 2 < Rp 1.000.000,00. 5% X NJOP PBB Tanah /M 2 X Luas Tanah X Masa Berlaku HGB Jika NJOP PBB (Bumi) Per M 2 Rp1.000.000,00 s/d ≤ Rp 2.000.000,00. 4% X NJOP PBB Tanah /M 2 X Luas Tanah X Masa Berlaku HGB Jika NJOP PBB (Bumi) Per M 2 > Rp 2.000.000 3% X NJOP PBB Tanah /M 2 X Luas Tanah X Masa Berlaku HGB b.Perpanjang HGB 3% X NJOP PBB Tanah /M 2 X Luas Tanah X Masa Berlaku HGB c.Peralihan HGB (tidak merubah masa berlaku HGB yang lama) 25% x NJOP PBB Tanah /M 2 x Luas Tanah.
Panjang Bentangan Billboard Luas Tanah Tarif Per Tahun Keterangan 0,1 M s/d 2 M 2 M x 2 M Rp500.000,00 Pembayaran dilakukan dimuka sekaligus untuk 3 tahun 2,1 M s/d 4 M 2 M x 4 M Rp600.000,00 4,1 M s/d 6 M 2 M x 6 M Rp750.000,00 > 6 M 2 M x 8 M Rp1.000.000,00
Pagi (07.00–11.00wib) Rp200.000,00/Bulan Siang (11.00–14.00 wib) Rp200.000,00/Bulan Sore (14.00– 8.00 wib) Rp200.000,00/Bulan Malam(18.00–22.00 wib) Rp300.000,00/Bulan
Pagi (07.00–10.00 wib) Rp150.000,00/bulan Siang (10.00–14.00 wib) Rp150.000,00/bulan Sore (14.00–18.00 wib) Rp150.000,00/bulan Malam (18.00–22.00 wib) Rp250.000,00/bulan
Pagi (07.00–10.00 wib) Rp100.000,00/bulan Siang (10.00–14.00 wib) Rp100.000,00/bulan Sore (14.00–18.00 wib) Rp100.000,00/bulan
AKCAYA Pemakaian insidentil untuk 1 (satu) Kali pertandingan Rp200.000,00
MENTIBU PERUM 3 KEL. TANJUNG HULU Pemakaian insidentil untuk 1 (satu) Kali pertandingan Rp100.000,00
SUNGAI MALAYA KEL. SIANTAN HULU Pemakaian insidentil untuk 1 (satu) Kali pertandingan Rp300.000,00
AMPERA KEL. SEI JAWI Pemakaian insidentil untuk 1 (satu) Kali pertandingan Rp400.000,00
Umum (sabtu, minggu dan hari libur). Pelajar TK/Sederajat dan SD/Sederajat (senin s/d minggu dan hari libur. Pelajar SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat (senin s/d jum’at). Pelajar SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat (sabtu, minggu dan hari libur. Bagi Club renang dibawah naungan PRSI dan pelaksanaan event pertandingan dalam rangka pengembangan potensi atlet tidak dikenal biaya penyewaan. Rp.20.000/satu kali masuk Rp.30.000/satu kali masuk Rp.8.000/ satu kali masuk Rp.10.000/satu kali masuk Rp.12.000/satu kali masuk WALIKOTA PONTIANAK, ttd SUTARMIDJI LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA No Jenis Barang Besaran Tarif
Plenary Hall :
3. 4. 3.Masa persiapan acara diberikan waktu 1 (Satu) hari sebelum acara dilaksanakan. 4.Persiapan acara yang menggunakan waktu lebih dari 1 (satu) hari dikenakan biaya persiapan. Gedung Serba Guna Kecamatan :
Rp 3.000.000,00 Rp 500.000,00/hari. Rp 300.000,00/hari. Rp 150.000,00/Pemakaian. Rp 300.000,00/hari. Rp 100.000,00/hari. Rp 100.000,00/Pemakaian. Type Luas Bangunan Tarif per bulan A B C D > 250 M2 120 M2 s/d < 250 M2 120 M2 s/d < 150 M2 < 70M2 Rp 60.000,00 Rp 50.000,00 Rp 40.000,00 Rp 30.000,00 5. 6. Gedung : SMU Terpadu Pontianak Aula BAPPEDA Penggunaan Bangunan lainnya pertahun. Keterangan : Lb = Luas lantai bangunan (M 2 ) Luas bangunan dihitung berdasarkan luas lantai bangunan dalam M 2 . Hs = Harga satuan bangunan setara dalam keadaan baru (Rp/ M 2 ) Harga satuan bangunan per M 2 sesuai dengan klasifikasi/type bangunan dalam keadaan baru ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah Kota Pontianak. Hst = harga satuan tertinggi ratarata per M 2 bangunan bertingkat. Jumlah Lantai Harga Satuan Tertinggi Per M 2 Bangunan 1 lantai 1,000 Bangunan 2 lantai 1,090 Bangunan 3 lantai 1,120 Bangunan 4 lantai 1,135 Bangunan 5 lantai 1,162 Bangunan 6 lantai 1,197 Bangunan 7 lantai 1,236 Bangunan 8 lantai 1,265 Bangunan 9 lantai 1,299 Bangunan 10 lantai 1,333 Nsb = Nilai sisa bangunan (%) Penyusutan untuk bangunan permanen = 2 % Penyusutan untuk bangunan semi permanen = 4 % / tahun Penyusutan untuk bangunan darurat = 10 % / tahun Penyusutan maksimal = 80 % Rp 750.000,00/ hari Rp 500.000,00/ hari 6,64 % X Lb x Hs x Hst x Nsb WALIKOTA PONTIANAK, ttd SUTARMIDJI LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA No Jenis Barang Besaran Tarif 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dihapus. Dihapus. Terminal Agribisnis : Sewa Kios Sewa Gudang Sewa Hanggar Reiser Ikan Hias : Sewa Aquarium Balai Benih Ikan Bus sekolah
Untuk pedagang yang memiliki SPTU. (konfirmasi) Untuk pedagang baru. 35 % x Biaya Pembangunan Pasar dikurangi (Biaya Siteplan + Tempat Penampungan Sementara / TPS). Maksimal 100 % x biaya Pembangunan Pasar Per Kios/Los dalam satu kali pembangunan (Non subsidi). WALIKOTA PONTIANAK, ttd SUTARMIDJI LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA No. Jenis Retribusi Tarif Retribusi Keterangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kapal Sungai/Laut berlabuh diperairan sungai Jasa sandar/tambat kapal angkutan laut di Pelabuhan Seng Hie.
Jasa Bongkar/Muat Kapal Sungai di Dermaga. Jasa Penimbunan/Penumpukan di Pelabuhan Seng Hie. Sewa lahan di Pelabuhan Seng Hie. Kantin dan sejenisnya. Kantor Sewa Lahan di pelabuhan Penyebrangan Jl BardanSiantan Kantin dan Sejenisnya Kantor Rp 300,00 Rp50.000,00 Rp75.000,00 Rp100.000,00 Rp200.000,00 Rp75,00 Rp15,00 Rp. 5.000, Rp. 10.000, Rp. 15.000, Rp. 20.000, Rp. 25.000, Rp. 30.000, Rp2.500,00 Rp1.000,00 Rp2.000,00 Rp250.000,00 Rp500.000,00 Rp250.000,00 Rp500.000,00 GT/hari Satu kali tambat / hari Satu kali tambat / hari Satu kali tambat / hari Satu kali tambat / hari GT. Kapal / Call GT. Kapal / Jam 1x tambat / hari 1X tambat / hari 1X tambat / hari 1X tambat / hari 1X tambat / hari 1X tambat / hari Satu ton / M³ Satu ton / M³ Satu ton / M³ Satu M²/ tahun Satu M²/ tahun Satu M2/ tahun Satu M2/ tahun
12. 13. 13.a 13.b 14. 15. 16. Pas masuk di Pelabuhan Seng Hie.
1) Kosong 2) Bermuatan
1) Kosong 2) Bermuatan Pas masuk di Dermaga Shenghie, Kapuas Indah, Kapuas besar a.orang
Pelindo Jasa standar kapal Penumpang Express Retribusi Jasa penumpang Kapal wisata Dihapus. Rp2.000,00 Rp4.000,00 Rp2.000,00 Rp 2.000,00 Rp 3.000,00 Rp 5.000,00 Rp 500,00Rp 500,00 Rp 500,00 Rp 1.000,00 Rp 1.000,00 Rp1.400,00 Rp1.900,00 Rp2.100,00 Rp2.600,00 Rp2.000,00 Rp2.000,00 Rp2.000,00 Rp3.000,00 Rp5.000,00 Rp.2.000,00 Rp. 300,00 Rp.5.000,00 Rp15.000,00 Rp1.000,00 Satu kali masuk/orang Orang/1x berlayar Satu kali masuk/unit Satu kali masuk/unit Satu kali masuk/unit Satu kali masuk/unit Satu kali masuk/orang Satu kali masuk/orang Satu kali masuk/unit Satu kali masuk/unit Satu kali masuk/unit Satu kali masuk/unit Satu kali masuk/unit Satu kali masuk/Orang Satu kali masuk/unit Satu kali masuk /orang Satu kali masuk /unit Satu kali masuk /unit Satu kali masuk /unit Satu kali masuk /unit Orang/1x berlayar Orang/1 x berlayar Orang/1 x berlayar Satu Kali tambat/Jam Orang/1 x berlayar WALIKOTA PONTIANAK, ttd SUTARMIDJI LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA No. Uraian Satuan Harga Satuan (Rp)/Baru
Ukuran 3 5 cm Ukuran >5 8 cm Ukuran >8 12 cm Ekor Ekor Ekor Rp 350,00 Rp 450,00 Rp 550,00
Ukuran 2 3 cm Ukuran >3 5 cm Ukuran >6 8 cm Ukuran >8 12 cm Ekor Ekor Ekor Ekor Rp 200,00 Rp 250,00 Rp 350,00 Rp 450,00
Ukuran 3 5 cm Ukuran >5 6 cm Ukuran >6 7 cm Ekor Ekor Ekor Rp 500,00 Rp 600,00 Rp 700,00
Ukuran 3 5 cm Ukuran >5 6 cm Ukuran >6 7 cm Ekor Ekor Ekor Rp 500,00 Rp 650,00 Rp 750,00
Ukuran 2 3 cm Ukuran >3 5 cm Ukuran >5 8 cm Ukuran >8 – 12 cm Ekor Ekor Ekor Ekor Rp 200,00 Rp 250,00 Rp 350,00 Rp 450,00
Lele Mas Nila Ekor Ekor Ekor Rp 17,00 Rp 25,00 Rp 20,00
Ukuran 25 30 cm (Jumlah daun 57 helai) Batang Rp1.000,00
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)