DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERUBAHAN Pasal 1, Pasal 3, Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 18 ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 2 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 3

1.Ketentuan Pasal 1 angka 3 (tiga) dan angka 18 (delapan belas) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Walikota adalah Walikota Pontianak.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
8.Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan badan daerah.
9.Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan terhadap DPRD dan secara administratif dibina oleh sekretariat daerah.
10.Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana fungsi pengawasan.
11.Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12.Badan Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang pelaksanaan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
14.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
15.Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
16.Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Walikota yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai keahliannya. 4
17.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
18.Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana teknis pada dinas dan badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19.Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kota Pontianak.
20.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas yang berada dalam wilayah Daerah Kota Pontianak.
21.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang pendidikan.
2.Ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d angka 4, angka 15, angka 16 diubah, ditambah 1 (satu) angka yakni angka 17 dan huruf e ditambah 1 (satu) angka yakni angka 4, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kota Pontianak merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kota Pontianak merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Kota Pontianak merupakan Inspektorat, Tipe B;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. 3.Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
4. 4.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. 5.Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro, bidang Perdagangan, bidang Perindustrian;
6. 6.Dinas Perhubungan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
7. 7.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan Olahraga serta bidang pariwisata;
8. 8.Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. 10.Dinas Sosial, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial; 5
11. 11.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
12. 12.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan;
13. 13.Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, bidang Pertanian, serta bidang Kelautan dan Perikanan;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
15. 15.Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
16. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan; dan
17. 17.Dinas Tenaga Kerja, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi.
e.Badan Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Keuangan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, dan bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
f.Kecamatan.
1. 3.Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas daerah kota, terdapat rumah sakit daerah kota sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara professional.
(2)Dihapus.
(3)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah kota memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. 6

4.Ketentuan Pasal 13 ayat (6) dan ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli Walikota merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
(4)Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
(5)Lurah, Kepala Subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas dan badan, Kepala Subbidang pada badan, Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan kelas A, serta Kepala Seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
(6)Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
(7)Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk rumah sakit daerah dijabat tenaga medis dokter, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
(9)Kepala Unit Pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

5.Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

1.(dihapus).
2.(dihapus).
3.Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap penyesuaian Perangkat Daerah. 7 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 26 Juli 2021 WALIKOTA PONTIANAK, ttd EDI RUSDI KAMTONO Diundangkan di Pontianak pada tanggal 26 Juli 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd MULYADI LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (1/2021) 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. PENJELASAN UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan hak otonominya secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, perlu didukung oleh pemerintah yang profesional dan mempunyai semangat tanggung jawab yang besar sehingga dapat memikul tanggung jawab dan mampu menjalankan fungsinya. Oleh sebab itu, pendayagunaan aparatur pemerintah ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah. Sehubungan dengan itu, pendayagunaan aparatur pemerintah dilakukan melalui upaya penyempurnaan dan pembinaan keseluruhan unsur administrasi yang pada pokoknya adalah penataan dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja. Penataan dan penyempurnaan organisasi yang dilakukan secara hemat dan teliti, merupakan modal dasar untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan serta dapat medorong dan memperlancar pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, bersih dan bertanggung jawab. Untuk melaksanakan penataan Perangkat Daerah didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu:

a.urusan yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
b.karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
c.kemampuan keuangan daerah;
d.ketersediaan sumber daya aparatur; dan
e.pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga. Dalam penetapan susunan Perangkat Daerah sangat perlu memperhatikan prinsip-prinsip penataan, yaitu:
a.prinsip kejelasan tujuan;
b.prinsip kemitraan dan pemberdayaan masyarakat;
c.prinsip pembagian tugas;
d.prinsip koordinasi;
e.prinsip keberlangsungan tugas;
f.prinsip proporsionalitas;
g.prinsip keluwesan;
h.prinsip pendelegasian dan penyerahan wewenang; 9
i.prinsip rentang kendali;
j.prinsip jalur dan staf;
k.prinsip kejelasan dalam pembagian; dan
l.prinsip Legalitas. Berdasarkan pemikiran di atas, maka Pemerintah Kota Pontianak melakukan penataan kembali struktur organisasi pemerintahan dengan harapan agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Adapun Perangkat Daerah Kota Pontianak terdiri dari:
a.Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Bagian;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Bagian;
c.Dinas Daerah sebanyak 17 (tujuh belas) buah;
d.Inspektorat sebanyak 1 (satu) buah;
e.Badan sebanyak 4 (empat) buah;
f.Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 1(satu) buah;
g.Kecamatan sebanyak 6 (enam) buah; dan
h.Staf Ahli Walikota sebanyak 3 Bidang. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas Angka 2

Pasal 3

Cukup Jelas Angka 3

Pasal 10

Cukup jelas Angka 4

Pasal 13

Cukup Jelas Angka 5

Pasal 18

Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 192 STRUKTUR PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK KEPALA DAERAH SEKRETARIAT DAERAH INSPEKTORAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN WALIKOTA PONTIANAK, ttd EDI RUSDI KAMTONO DPRD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA DINAS KESEHATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DINAS SOSIAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PERHUBUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT DPRD STAF AHLI LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DINAS TENAGA KERJA

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…