1.(dihapus).
2.(dihapus).
3.Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap penyesuaian Perangkat Daerah.
7 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 26 Juli 2021 WALIKOTA PONTIANAK, ttd EDI RUSDI KAMTONO Diundangkan di Pontianak pada tanggal 26 Juli 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd MULYADI LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (1/2021) 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. PENJELASAN UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan hak otonominya secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, perlu didukung oleh pemerintah yang profesional dan mempunyai semangat tanggung jawab yang besar sehingga dapat memikul tanggung jawab dan mampu menjalankan fungsinya. Oleh sebab itu, pendayagunaan aparatur pemerintah ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah. Sehubungan dengan itu, pendayagunaan aparatur pemerintah dilakukan melalui upaya penyempurnaan dan pembinaan keseluruhan unsur administrasi yang pada pokoknya adalah penataan dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja. Penataan dan penyempurnaan organisasi yang dilakukan secara hemat dan teliti, merupakan modal dasar untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan serta dapat medorong dan memperlancar pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, bersih dan bertanggung jawab. Untuk melaksanakan penataan Perangkat Daerah didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu:
a.urusan yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
b.karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
c.kemampuan keuangan daerah;
d.ketersediaan sumber daya aparatur; dan
e.pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.
Dalam penetapan susunan Perangkat Daerah sangat perlu memperhatikan prinsip-prinsip penataan, yaitu:
a.prinsip kejelasan tujuan;
b.prinsip kemitraan dan pemberdayaan masyarakat;
c.prinsip pembagian tugas;
d.prinsip koordinasi;
e.prinsip keberlangsungan tugas;
f.prinsip proporsionalitas;
g.prinsip keluwesan;
h.prinsip pendelegasian dan penyerahan wewenang;
9
i.prinsip rentang kendali;
j.prinsip jalur dan staf;
k.prinsip kejelasan dalam pembagian; dan
l.prinsip Legalitas.
Berdasarkan pemikiran di atas, maka Pemerintah Kota Pontianak melakukan penataan kembali struktur organisasi pemerintahan dengan harapan agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Adapun Perangkat Daerah Kota Pontianak terdiri dari:
a.Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Bagian;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Bagian;
c.Dinas Daerah sebanyak 17 (tujuh belas) buah;
d.Inspektorat sebanyak 1 (satu) buah;
e.Badan sebanyak 4 (empat) buah;
f.Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 1(satu) buah;
g.Kecamatan sebanyak 6 (enam) buah; dan
h.Staf Ahli Walikota sebanyak 3 Bidang.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1