DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis, Staf Ahli, Jabatan Perangkat Daerah, Pengisisan Jabatan Perangkat Daerah, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 3. UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 4. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2

5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Walikota adalah Walikota Pontianak.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. 3
8.Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan badan daerah.
9.Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan terhadap DPRD dan secara administratif dibina oleh sekretariat daerah.
10.Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana fungsi pengawasan.
11.Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12.Badan Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang pelaksanaan fungsifungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
14.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
15.Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
16.Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Walikota yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap isuisu strategis kepada Walikota sesuai keahliannya.
17.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
18.Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah adalah unit pelaksana teknis pada dinas dan badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19.Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kota Pontianak.
20.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas yang berada dalam wilayah Daerah Kota Pontianak.
21.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang pendidikan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali; 4
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kota Pontianak merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kota Pontianak merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Kota Pontianak merupakan Inspektorat, Tipelogi B;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. 3.Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
4. 4.Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, bidang Tenaga Kerja, bidang Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. 5.Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro, bidang Perdagangan, bidang Perindustrian;
6. 6.Dinas Perhubungan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
7. 7.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan Olahraga serta bidang pariwisata;
8. 8.Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. 10.Dinas Sosial, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
11. 11.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
12. 12.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan;
13. 13.Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, bidang Pertanian, serta bidang Kelautan dan Perikanan;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian; 5
15. 15.Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe B, menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum; dan
16. 16.Dinas Perpustakaan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
e.Badan Daerah, terdiri dari :
1. 1.Badan Keuangan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, dan bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
f.Kecamatan.

Pasal 4

Struktur Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf f, merupakan Perangkat Daerah dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Pontianak Barat dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Pontianak Selatan dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Pontianak Timur dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Pontianak Utara dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Pontianak Kota dengan Tipe A; dan
6. f.Kecamatan Pontianak Tenggara dengan Tipe A.

Pasal 6

(1)Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat, dibentuk kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan.
(2)Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Kelurahan Sungaijawi Luar;
2. b.Kelurahan Sungaijawi Dalam;
3. c.Kelurahan Sungaibeliung;
4. d.Kelurahan Pallima;
5. e.Kelurahan Sungaibangkong;
6. f.Kelurahan Sungaijawi;
7. g.Kelurahan Tengah;
8. h.Kelurahan Mariana;
9. i.Kelurahan Daratsekip;
10. j.Kelurahan Benuamelayu Laut; 6
11. k.Kelurahan Benuamelayu Darat;
12. l.Kelurahan Akcaya;
13. m.Kelurahan Parittokaya;
14. n.Kelurahan Kotabaru;
15. o.Kelurahan Tanjung Hilir;
16. p.Kelurahan Tanjung Hulu;
17. q.Kelurahan Dalambugis;
18. r.Kelurahan Tambelansampit;
19. s.Kelurahan Saigon;
20. t.Kelurahan Banjarserasan;
21. u.Kelurahan Paritmayor;
22. v.Kelurahan Siantan Hulu;
23. w.Kelurahan Siantan Tengah;
24. x.Kelurahan Siantan Hilir;
25. y.Kelurahan Batulayang;
26. z.Kelurahan Bansir Darat; aa. Kelurahan Bansir Laut; bb. Kelurahan Bangkabelitung Laut; dan cc. Kelurahan Bangkabelitung Darat.

Pasal 7

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, dibentuk unit pelayanan terpadu satu pintu yang melekat pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c angka 4.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 8

(1)Pada dinas daerah dan badan daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas daerah dan unit pelaksana teknis badan daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit pelaksana teknis dinas daerah dan unit pelaksana teknis badan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal. 7

Pasal 10

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah di bidang kesehatan.
(2)Unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(3)Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 11

(1)Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli.
(2)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang staf ahli.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024