DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum: Mengatur pengertian, tujuan, dan ruang lingkup percepatan penyediaan akses air minum aman di Kota Pontianak. Bab II Kewenangan: Menetapkan Wali Kota sebagai pihak yang memimpin upaya percepatan penyediaan akses air minum aman. Bab III Pengintegrasian Dokumen Perencanaan: Mengatur integrasi dokumen perencanaan air minum ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Bab IV Penyelenggaraan Penyediaan Air Minum Aman: Mengatur pelaksanaan penyediaan air minum oleh perangkat daerah dan PDAM sesuai kewenangan masing-masing. Bab V Kelompok Kerja: Mengatur pembentukan dan fungsi kelompok kerja air minum untuk membantu pelaksanaan percepatan penyediaan air minum aman. Bab VI Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat: Mengatur kerja sama dengan berbagai pihak dan partisipasi masyarakat dalam percepatan penyediaan air minum aman. Bab VII Pengkoordinasian Perlindungan Sumber Air Baku: Mengatur koordinasi perlindungan dan pelestarian sumber daya air dengan instansi dan wilayah terkait. Bab VIII Penyediaan Air Minum Aman: Menetapkan pedoman perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan air baku dalam penyediaan air minum. Bab IX Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan: Mengatur mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan air minum aman. Bab X Pendanaan: Menetapkan sumber pendanaan pelaksanaan program dari APBD dan sumber lain yang sah. Bab XI Ketentuan Penutup: Menetapkan waktu berlakunya peraturan dan pengundangannya dalam Berita Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan penyediaan air minum aman di Kota Pontianak;
c.bahwa dalam upaya melaksanakan standar pelayanan minimal berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Percepatan Menuju Seratus Persen Penyediaan Akses Air Minum Aman di Kota Pontinak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN jdih.pontianak.go.id

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); jdih.pontianak.go.id
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); jdih.pontianak.go.id
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13.Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
14.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154); jdih.pontianak.go.id
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);
19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
20.Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 1);
21.Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 195);
22.Peraturan Daerah Kota Pontianak 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 207);
23.Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 48.2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pontianak Tahun 2015-2035 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 48.2);
24.Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 48.2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pontianak Tahun 2015-2035 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 15); jdih.pontianak.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERCEPATAN MENUJU SERATUS PERSEN PENYEDIAAN AKSES AIR MINUM AMAN DI KOTA PONTIANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Air Minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6.Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
7.Percepatan Menuju Seratus Persen Penyediaan Akses Air Minum Aman adalah serangkaian kegiatan dalam upaya mewujudkan akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua masyarakat sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan penyediaan air minum dengan peningkatan kualitas dan perluasan penyediaan air minum melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan yang komprehensif.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. jdih.pontianak.go.id
10.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Dokumen Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pontianak yang selanjutnya disebut dokumen RISPAM adalah dokumen perencanaan air minum jaringan perpipaan dan perencanaan air minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum daerah Tahun 2015-2035 yang memuat tahapan dan komponen utama sistem penyediaan air minum.
14.Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut JAKSTRADA SPAM adalah dokumen perencanaan air minum jangka menengah 5 (lima) tahunan.
15.Konservasi adalah upaya pelestarian lingkungan, namun tetap memperhatikan manfaat yang dapat diperoleh pada saat itu dengan tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa depan.
16.Konservasi Daerah Tangkapan Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
17.Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai mata air.
18.Daerah Tangkapan Air adalah suatu kawasan yang berfungsi sebagai daerah penadah air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air di wilayah daerah.
19.Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas makhluk hidup/manusia sehari hari yang berhubungan dengan pemakaian air. jdih.pontianak.go.id
20.Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja yang membidangi air minum, ataupun pokja yang terkait dengan sektor air minum, yang bertugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi Percepatan Menuju Seratus Persen Penyediaan Akses Air Minum Aman di Kota Pontianak.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan:

a.melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan integrasi Percepatan Menuju Seratus Persen Penyediaan Akses Air Minum Aman di Daerah;
b.melakukan upaya Percepatan Menuju Seratus Persen Penyediaan Akses Air Minum Aman di Daerah; dan
c.memenuhi kebutuhan dasar air bagi kehidupan seluruh warga di Daerah.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 3

Wali Kota memimpin upaya Percepatan Menuju Seratus Persen Penyediaan Akses Air Minum Aman.

BAB III

PENGINTEGRASIAN DOKUMEN PERENCANAAN AIR MINUM PADA DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH

Pasal 4

Dalam melakukan upaya Percepatan Menuju Seratus Persen Penyediaan Akses Air Minum Aman di Daerah mengacu pada:

a.Dokumen RISPAM Tahun 2015-2035; dan/atau
b.Dokumen JAKSTRADA SPAM.

Pasal 5

Perumusan target dan tahapan Percepatan Menuju Seratus Persen Penyediaan Akses Air Minum Aman di Daerah dimutakhirkan sesuai dengan jangka waktu tinjau ulang dan/atau pemutakhiran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan pengintegrasian dokumen perencanaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yaitu:
1. a.RPJPD;
2. b.RPJMD; jdih.pontianak.go.id
3. c.RKPD;
4. d.Renstra PD; dan
5. e.Renja PD.
(2)Dokumen perencanaan air minum yang diintegrasikan dalam dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.Dokumen RISPAM Tahun 2015-2035; dan
2. b.Dokumen JAKSTRADA SPAM.
(3)Dokumen perencanaan air minum yang diintegrasikan dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.gambaran umum kondisi daerah dengan profil kondisi penyediaan air minum kota;
2. b.gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan untuk penyediaan air minum;
3. c.permasalahan dan isu strategis daerah dengan permasalahan penyediaan air minum dan isu strategis penyelenggaraan penyediaan air minum;
4. d.strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah dengan strategi, kebijakan dan program pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyediaan air minum; dan
5. e.kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah dengan program dan indikasi pendanaan perangkat daerah yang diperuntukkan dalam penyelenggaraan penyediaan air minum.
(4)Dokumen perencanaan air minum yang diintegrasikan dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.gambaran umum kondisi daerah dengan profil kondisi pencapaian dalam penyelenggaraan penyediaan air minum;
2. b.kerangka ekonomi dan keuangan daerah dengan kemampuan pendanaan air minum dan besaran anggaran kebutuhan penyelenggaraan penyediaan air minum;
3. c.sasaran dan prioritas pembangunan daerah dengan sasaran dan target capaian pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan penyediaan air minum dalam rencana kerja tahunan; dan
4. d.rencana kerja dan pendanaan daerah dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan penyediaan air minum. jdih.pontianak.go.id
(5)Dokumen perencanaan air minum yang diintegrasikan dalam dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.gambaran pelayanan perangkat daerah dengan pelaksanaan perangkat daerah dalam penyelenggaraan penyediaan air minum;
2. b.permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dengan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi perangkat daerah dalam penyelenggaraan penyediaan air minum;
3. c.tujuan dan sasaran dengan tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan penyediaan air minum;
4. d.strategi dan arah kebijakan dengan strategi dan kebijakan penyelenggaraan penyediaan air minum; dan
5. e.rencana program dan kegiatan serta pendanaan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan penyelenggaraan penyediaan air minum.
(6)Dokumen perencanaan air minum yang diintegrasikan dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
1. a.hasil evaluasi Renja PD tahun lalu dengan hasil monitoring dan evaluasi capaian penyelenggaraan penyediaan air minum;
2. b.tujuan dan sasaran Renja PD dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam penyelenggaraan penyediaan air minum; dan
3. c.rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah dengan program, kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan perangkat daerah dalam penyelenggaraan penyediaan air minum.
(7)Pelaksanaan pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
(8)Pelaksanaan pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan perangkat daerah yang membidangi air minum dan perangkat daerah pendukung pelaksanaan percepatan 100% (seratus persen) akses air minum aman.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN AIR MINUM AMAN

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Penyediaan Air Minum Aman dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan: jdih.pontianak.go.id
1. a.Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tugas:
  1. 1.melakukan Pengelolaan Sumber Daya Air;
  2. 2.melakukan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
  3. 3.melakukan Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik.
2. b.Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Perencanaan dengan tugas:
  1. 1.melakukan Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keselarasan Kinerja Pembangunan pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan DPA-APBD; dan
  2. 2.melakukan evaluasi pelaksanaan percepatan 100% (seratus persen) akses air minum aman.
3. c.Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan fasilitasi penyediaan akses air minum aman pada Perumahan dan Permukiman;
4. d.Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dengan tugas melaksanakan penegakan peraturan daerah untuk Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam upaya pencegahan pencemaran air;
5. e.Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dengan tugas melaksanakan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan yang berpengaruh terhadap Air Baku Sungai Kapuas;
6. f.Unsur Kewilayahan - Kecamatan dengan tugas melaksanakan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat untuk mencapai akses Air Minum Aman;
7. g.Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dengan tugas mendukung pelaksanaan perubahan perilaku terhadap akses Air Minum Aman dan pengawasan eksternal terhadap kualitas air minum di masyarakat serta melaksanakan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat; dan
8. h.Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dengan tugas melakukan publikasi terkait air minum aman melalui media massa elektronik dan/atau non elektronik.
(2)Pelaksanaan Penyelenggaraan Penyediaan Air Minum Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan. jdih.pontianak.go.id
(3)Perusahaan Umum Daerah Air Minum melaksanakan tugas Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sesuai peraturan perundang- undangan.
(4)Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan anggaran program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

KELOMPOK KERJA

Pasal 8

(1)Dalam rangka melakukan upaya Percepatan Menuju Seratus Persen Penyediaan Akses Air Minum Aman, dapat dibentuk Kelompok Kerja yang membidangi air minum.
(2)Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Wali Kota dengan menyelenggarakan fungsi:
1. a.koordinasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi Percepatan Menuju Seratus Persen Penyediaan Akses Air Minum Aman;
2. b.advokasi peningkatan kesadaran, kepedulian, dan komitmen para pemangku kepentingan di daerah untuk menjalankan Percepatan Menuju Seratus Persen Penyediaan Akses Air Minum Aman; dan
3. c.pemberian saran untuk peningkatan kinerja layanan Percepatan Menuju Seratus Persen Penyediaan Akses Air Minum Aman.
(3)Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

BAB VI

KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Percepatan Menuju Seratus Persen Penyediaan Akses Air Minum Aman melakukan kerja sama untuk mendukung capaian target, rencana aksi serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:
1. a.pemerintah;
2. b.pemerintah daerah lainnya; dan jdih.pontianak.go.id
3. c.pihak lainnya.
(3)Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
1. a.masyarakat;
2. b.perguruan tinggi/lembaga pendidikan;
3. c.lembaga keagamaan;
4. d.media;
5. e.badan usaha; dan
6. f.lembaga di luar negeri.

Pasal 10

Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat untuk mendukung terlaksananya capaian target, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021