DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 1 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; HAK DAN KEWAJIBAN ANAK; KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANG TUA; KEDUDUKAN ANAK; PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK; PERWALIAN; PENGANGKATAN ANAK; PEKERJA ANAK PADA PEKERJAAN SEKTOR INFORMAL; PARTISIPASI ANAK; KOMISI PERLINDUNGAN ANAK; KOTA LAYAK ANAK; PERAN SERTA MASYARAKAT; KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI; PEMBIAYAAN; LARANGAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah dan perlu meningkatkan peran serta Masyarakat secara luas;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Perlindungan anak merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2751);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3227);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
15.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
16.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
17.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
19.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
26.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak); 29.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (RAN-P3A); 30.Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Pontianak.
4.Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan,Anak dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perlindungan anak.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disingkat SKPD terkait adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang terkait dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan perlindungan anak.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan anak yang belum menikah.
7.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
8.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
9.Kewajiban Anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.
10.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
11.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak.
12.Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketigaKeluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
13.Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi keMasyarakatan.
14.Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
15.Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap Masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
16.Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
17.Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi anak.
18.Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh- kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
19.Narkotika, psikotropika dan zat adiktif yang selanjutnya disingkat Napza adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
20.Gugus Tugas adalah sebuah struktur sementara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas yang spesifik yang didefinisikan dengan baik dan konpleks yang menyangkut sebuah sub unit organisasi.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 2

Setiap anak berhak:

a.untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran;
b.atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
c.untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan Orang Tua;
d.untuk mengetahui Orang Tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh Orang Tuanya sendiri;
e.memperoleh pelayanan kesehatan;
f.memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya;
g.mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain; (pasal 9 ayat (1a) UU Nomor 35 Tahun 2014)
h.menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi;
i.beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekrekreasi, berkreasi demi pengembangan diri;
j.memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk- bentuk pekerjaan terburuk;
k.memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal-hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak; dan
l.memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

Setiap anak berkewajiban :

a.menghormati Orang Tua, Wali dan guru;
b.mencintai Keluarga, Masyarakat dan menyayangi teman;
c.mencintai tanah air, bangsa dan negara;
d.menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan
e.melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANG TUA

Pasal 4

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 5

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

a.menghormati , melindungi dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
b.menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
c.mendorong tanggungjawab orangtua, Masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi keMasyarakatan;
d.mencegah, meminimalisir, dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
e.melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah, meminimalisir dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
f.mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah dan penelantaran anak;
g.menjamin anak untuk lmempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
h.memfasilitasi terwujudnya peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
i.menyediakan sarana dan prasarana; dan
j.melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 7

(1)Keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk:
1. a.menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan;
2. b.melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran;
3. c.mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
4. d.menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;
5. e.mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
6. f.melindungi anak dari asap rokok; dan
7. g.memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
(2)Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawabsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEDUDUKAN ANAK

Pasal 8

(1)Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
(2)Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
(3)Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
(4)Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

Pasal 9

(1)Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
(2)Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.
(3)Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.
(5)Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
(2)Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
(3)Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah daerah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007