DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Mengatur pengertian dasar dan ruang lingkup terkait perlindungan penyandang disabilitas. Bab II: Menyediakan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas, termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Bab III: Pengaturan tentang aksesibilitas, rehabilitasi, dan bantuan sosial untuk penyandang disabilitas. Bab IV: Fokus pada kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menyediakan fasilitas yang mendukung penyandang disabilitas. Bab V: Mengatur sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas diperlukan sarana prasarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pontianak perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pontianak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); SALINAN 2 jdih.pontianak.go.id
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 704);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 2); 3 jdih.pontianak.go.id
12.Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 122); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALI KOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PONTIANAK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 122), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
5.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6.Perlindungan Penyandang Disabilitas adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
7.Ragam dan Tingkat Kerentanan Disabilitas adalah jenis dan tingkat berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang.
8.Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. 4 jdih.pontianak.go.id
9.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
10.Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
11.Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu dan bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
12.Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya pemberdayaan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar Penyandang Disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
13.Tenaga kerja Penyandang Disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya, serta mempunyai bakat, minat, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
14.Badan Usaha adalah Perusahan yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
15.Pemberdayaan adalah upaya menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Setiap Penyandang Disabilitas berhak memperoleh:

a.pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
b.pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai ragam dan tingkat kebutuhan disabilitas, pendidikan dan kemampuannya;
c.perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
d.aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
e.rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
f.pelayanan kesehatan;
g.hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya;
h.hak bebas stigma;
i.hak politik;
j.hak keolahragaan;
k.hak kebudayaan dan pariwisata; dan
l.hak perlindungan dari bencana
1. 3.Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIIA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS 5 jdih.pontianak.go.id
2. 4.Ketentuan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan pendekatan dua jalur, meliputi:
1. a.pengarusutamaan kebijakan umum; dan
2. b.pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
(2)Pendekatan pengarusutamaan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah.
(3)Pendekatan pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyesuaikan ragam disabilitas dan tingkat kerentanan yang dialami oleh Penyandang Disabilitas.

5.Ketentuan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7B

(1)Mekanisme perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A diwujudkan melalui penggunaan Instrumen Perencanaan dan Penganggaran sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah terkait Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap hak Penyandang Disabilitas.
(2)Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.analisis inklusif disabilitas berbasis data; dan
2. b.pernyataan anggaran disabilitas.
(3)Analisis inklusif disabilitas berbasis data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a merupakan kajian terhadap kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas berdasarkana. usia;
1. b.jenis kelamin;
2. c.hambatan dan kebutuhan;
3. d.ragam kondisi disabilitas; dan
4. e.potensi yang dimiliki.
  1. 6.Ketentuan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7C

(1)Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (2) huruf b memberikan informasi bahwa suatu kegiatan dirancang oleh pemerintah daerah dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
(2)Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (2) huruf b memberikan informasi bahwa suatu biaya telah dialokasikan pada rincian output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan disabilitas. 6 jdih.pontianak.go.id

7.Ketentuan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7D

(1)Analisis inklusif berbasis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (2) huruf a di tingkat daerah dilaksanakan dengan:
1. a.melakukan analisis kebijakan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah di tahun anggaran sebelumnya;
2. b.menentukan pilihan program, kegiatan, dan output yang memiliki isu disabilitas;
3. c.mengidentifikasi data dan informasi yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas, sehingga membuka wawasan dalam melihat kesenjangan yang terjadi terkait dengan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah di tahun anggaran sebelumnya;
4. d.mengidentifikasi isu disabilitas atau kesenjangan dilihat dari aspek akses, peran, kontrol, dan manfaat terkait dengan kegiatan yang akan disusun;
5. e.melakukan identifikasi faktor penyebab terjadinya kesenjangan atau permasalahan Penyandang Disabilitas, baik internal maupun eksternal; dan
6. f.melakukan inisiasi perubahan atau reformulasi kegiatan yang belum berpihak kepada Penyandang Disabilitas.
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diambil berdasarkan hasil laporan, survei, penelitian dan kajian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.
(3)Faktor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup:
1. a.institusi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan;
2. b.kapasitas institusi;
3. c.kebijakan yang telah dibuat; dan
4. d.pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia terkait dengan strategi isu disabilitas dalam pembangunan.
(4)Faktor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

8.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah berwenang:

a.menetapkan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara sistematis, komprehensif, rasional, konsisten dan implementatif;
b.melaksanakan kriteria, standar, prosedur dan persyaratan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
d.mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
e.melakukan kampanye dan sosialisasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. 7 jdih.pontianak.go.id
1. 9.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Setiap Penyandang Disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, sesuai kondisi berdasarkan hasil asesmen ataupun pemeriksaan tenaga ahli dan/atau Unit Layanan Disabilitas.

10.Diantara Pasal 19 dan Pasal 20, disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

(1)Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan hak Politik wajib menjamin Penyandang Disabilitas untuk:
1. a.memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
2. b.menyalurkan aspirasi politik baik tertulis, lisan, dan/atau melalui media elektronik, serta bahasa isyarat;
3. c.memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
4. d.membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
5. e.membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas; dan
6. f.berpartisipasi aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya.
(2)Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah Kota memberikan bantuan dan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Pemerintah Daerah dan perusahaan swasta dalam Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan hak pekerja, Kewirausahaan, dan Koperasi wajib menjamin Penyandang Disabilitas untuk:
1. a.memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
2. b.memperoleh upah yang sama dengan Tenaga Kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
3. c.memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
4. d.tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
5. e.mendapatkan program kembali bekerja;
6. f.mendapatkan penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
7. g.mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
8. h.memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wirausaha, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.
(2)Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit melalui:
1. a.menjamin proses rekruitmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas; 8 jdih.pontianak.go.id
2. b.memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah Kota dan/atau swasta yang bersifat inklusif dan mudah diakses;
3. c.menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem Jaminan Sosial nasional di bidang ketenagakerjaan; dan
4. d.mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja di Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
(3)Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.
(4)Pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
1. a.penyediaan mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas;
2. b.penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
3. c.jaminan agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan; dan
4. d.mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
(5)Perusahaan swasta yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)huruf b, dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.penghentian kegiatan operasional
3. c.pembekuan izin usaha; dan
4. d.pencabutan izin usaha.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

12.Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 7A

Pasal 7B

Pasal 7C

Pasal 7D

Pasal 8

Pasal 18

Pasal 19A

Pasal 20

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 7A

Pasal 7B

Pasal 7C

Pasal 7D

Pasal 8

Pasal 18

Pasal 19A

Pasal 20

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2013