DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 19 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Pelaksanaan Perizinan Berusaha; Pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, sederhana, mudah dan transparan, maka dilaksanakan pelayanan terpadu satu pintu;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); SALINAN jdih.pontianak.go.id
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138); jdih.pontianak.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALI KOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
6.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7.Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
8.Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
9.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
10.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem Elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
11.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Kota Pontianak.
13.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha. jdih.pontianak.go.id

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara perizinan bagi Perangkat Daerah terkait serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:

a.mewujudkan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.memberikan kejelasan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 4

(1)Wali Kota menyelenggarakan Perizinan Berusaha di daerah.
(2)Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada DPMPTSP.
(3)Pendelegasian kewenangan oleh Wali Kota meliputi:
1. a.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
2. b.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 5

(1)Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
1. a.perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. b.persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
3. c.perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
(2)Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di selenggarakan melalui sistem OSS.
(3)Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem aplikasi untuk mengakomodir penerbitan perizinan dan/atau non perizinan di luar sistem OSS sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Dalam hal peningkatan dan pengembangan sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diintegrasikan dengan sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. jdih.pontianak.go.id
(2)Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rendah;
2. b.menengah rendah;
3. c.menengah tinggi; dan
4. d.tinggi. yang dikaitkan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atas kegiatan atau bidang usaha yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha.
(3)Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b antara lain meliputi:
1. a.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. b.persetujuan lingkungan; dan
3. c.persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
(4)Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan perizinan yang diperlukan dalam tahap operasional dan/atau komersial bagi kegiatan usaha.
(5)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sektor:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pertanian;
3. c.lingkungan hidup dan kehutanan;
4. d.energi dan sumberdaya mineral;
5. e.ketenaganukliran;
6. f.perindustrian;
7. g.perdagangan;
8. h.pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
9. i.transportasi;
10. j.kesehatan, obat dan makanan;
11. k.pendidikan dan kebudayaan;
12. l.pariwisata;
13. m.keagamaan;
14. n.pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
15. o.pertahanan dan keamanan; dan
16. p.ketenaga kerjaan.

BAB IV

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 7

(1)Setiap Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha.
(2)Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di Daerah yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
(3)Pelaku Usaha dalam memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.
(4)Pelaku Usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. jdih.pontianak.go.id

Pasal 8

Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:

a.manajemen penyelenggaraan;
b.pengintegrasian PTSP;
c.sarana dan prasarana;
d.sumber daya manusia aparatur;
e.tata hubungan kerja; dan
f.pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS.

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melaksanakan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dengan menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
(2)Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelaksanaan pelayanan;
2. b.pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. c.pengelolaan informasi;
4. d.penyuluhan kepada masyarakat;
5. e.pelayanan konsultasi; dan
6. f.pendampingan hukum.

Pasal 10

(1)Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
(2)Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
(3)Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
1. a.pelayanan berbantuan; dan/atau
2. b.pelayanan bergerak.
(4)Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
(5)Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat melaksanakan Perizinan Berusaha berdasarkan Sistem OSS secara mandiri karena terjadi gangguan teknis.
(6)Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
(7)Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan menggunakan sarana transportasi berupa mobil pelayanan. jdih.pontianak.go.id

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021