Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2025
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 16
Ringkasan
KETENTUAN UMUM; RPJMD; PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD; PENDANAAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP
KETENTUAN UMUM; RPJMD; PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD; PENDANAAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
[
jdih.pontianak.go.id 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KΟΤΑ ΡΟΝΤΙΑΝAK dan WALI KOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
jdih.pontianak.go.id 3
BAB II RPJMD
BAB II
jdih.pontianak.go.id 4
Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD dijabarkan ke dalam:
BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD
BAB III
Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD meliputi:
BAB IV PENDANAAN
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
dan/atau
jdih.pontianak.go.id jdih.pontianak.go.id 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM
RPJMD Kota Pontianak merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Pontianak Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029, RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah, penyusunan RKPD dan digunakan sebagai evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
jdih.pontianak.go.id 7
1) Top-Down: Inisiatif perencanaan berasal dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (misalnya, pemerintah pusat atau provinsi) yang kemudian ditindaklanjuti dan diterjemahkan ke tingkat Daerah. 2) Bottom-Up: Perencanaan dimulai dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat bawah (desa/kelurahan) yang kemudian diusulkan ke tingkat yang lebih tinggi melalui forum seperti Musrenbang.
Pembangunan difokuskan pada tema-tema prioritas yang relevan dengan kebutuhan Daerah dan nasional;
jdih.pontianak.go.id 8
Muatan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029 terdiri dari:
II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. jdih.pontianak.go.id 9 Ayat (2) perubahan kebijakan tingkat kota yang mempengaruhi substansi RPJMD secara langsung diantaranya adalah perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang menyebabkan terjadinya kontradiksi antara program dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan perubahan rencana tata ruang, serta perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang menyebabkan terjadinya perubahan penanggungjawab urusan pemerintahan dan program-program prioritas serta indikator kinerja yang telah disusun. Ayat (3) Cukup jelas.
Membuka PDF…