DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Pontianak

regulasi_utama

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; RPJMD; PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD; PENDANAAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); [
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); jdih.pontianak.go.id 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KΟΤΑ ΡΟΝΤΙΑΝAK dan WALI KOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang eraturan Daerah Kota Pontianak tentang RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penyempurnaan dari Rancangan Akhir yang berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, program perangkat daerah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam menampung kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan RPJMD juga berpedoman pada RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi, RTRW Kota Pontianak dan dokumen perencanaan lainnya.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah atau yang disebut dengan nama lain adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
6.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, kebijakan, strategi pengembangan, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis suatu wilayah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah rencana strategis lima tahunan Perangkat Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD). jdih.pontianak.go.id 3
13.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi Daerah yang diinginkan/terwujud pada akhir tahun perencanaan sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
16.Misi RPJMD adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan oleh Daerah untuk mewujudkan visi RPJMD.
17.Tujuan RPJMD adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2045-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
18.Sasaran RPJMD adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan Daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
19.Strategi RPJMD adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.
20.Arah Kebijakan RPJMD adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
21.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
22.Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil dan dampak).
23.Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan dan subkegiatan yang telah direncanakan.
24.Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk memastikan tercapainya target secara efektif.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi 2.1.1.1 Karakteristik Wilayah A. Letak Geografis Kota Pontianak sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat cukup strategis karena dilalui oleh dua buah sungai besar yaitu sungai Kapuas dan Sungai Landak. Kota ini dikenal sebagai “Kota Khatulistiwa” karena dilalui oleh garis khatulistiwa. Secara astronomis terletak di antara 0°02’19,868” Lintang Utara dan 0°05’53,292” Lintang Selatan dan antara 109°16’22,758” Bujur Timur sampai dengan 109°23’9,618” Bujur Timur.

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka menengah untuk 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN.
(2)Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan menyusun RPJMD.
(3)Dalam rangka penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah lain dan pemangku kepentingan.

Pasal 3

(1)Sistematika penulisan RPJMD adalah:
1. a.Bab I Pendahuluan;
2. b.Bab II Gambaran Umum Daerah;
3. c.Bab III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4. d.Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
5. e.Bab V Penutup. jdih.pontianak.go.id 4
(2)Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD dijabarkan ke dalam:

a.Renstra Perangkat Daerah 5 (lima) tahunan;
b.RKPD tahunan; dan
c.Renja Perangkat Daerah tahunan.

BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH isi Daerah merupakan intisari dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pontianak dan dijabarkan dalam turunan. Isi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan daerah Kota Pontianak Nomor 3 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2025-2045 adalah “KOTA PONTIANAK UNGGUL, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN”. Visi tersebut dapat di jelaskan dalam lima misi yang memperhatikan agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJPD 2025-2045 sebagai berikut:

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD meliputi:

a.kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah;
b.pelaksanaan RPJMD; dan
c.evaluasi terhadap hasil RPJMD.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi hasil RPJMD.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 4.1 Program Perangkat Daerah encana Program Perangkat Daerah menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan daerah selaras dengan kebijakan strategis yang telah ditetapkan. Rencana ini mencakup berbagai program prioritas yang mendukung visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Pasal 7

(1)Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJMD bersifat indikatif.
(2)Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan RPJMD disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan kepada Wali Kota untuk mendapatkan keputusan.
(3)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam RKPD.

Pasal 8

(1)Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar di tingkat kota, provinsi dan nasional; dan/atau
4. d.merugikan kepentingan nasional yaitu bertentangan dengan kebijakan provinsi dan nasional. jdih.pontianak.go.id jdih.pontianak.go.id 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM
  1. 1.Dasar Pemikiran Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. RPJMD Kota Pontianak merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kota Pontianak dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. RPJMD Kota Pontianak merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Pontianak Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029, RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah, penyusunan RKPD dan digunakan sebagai evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  2. 2.Ruang Lingkup Ruang lingkup RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029 meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.
  3. 3.Prinsip Prinsip RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029 adalah:
5. a.merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
6. b.dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; jdih.pontianak.go.id 7
7. c.mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah;
8. d.dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing- masing Daerah sesuai dinamika perkembangan Daerah dan nasional.
  1. 4.Pendekatan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029 menggunakan pendekatan:
9. a.Teknokratik, yaitu mengandalkan metode dan kerangka berpikir ilmiah serta data dan informasi yang akurat dalam merumuskan rencana pembangunan. Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 bahkan disiapkan sepenuhnya oleh tim teknokrat sebelum adanya kepala Daerah terpilih dan menjadi acuan dalam penyusunan visi, misi, dan program prioritas calon kepala Daerah;
10. b.Partisipatif, yaitu melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam proses perencanaan pembangunan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan aspirasi murni dari masyarakat terhadap rencana yang akan disusun. Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan;
11. c.Politis, yaitu mempertimbangkan visi, misi, dan program kepala Daerah terpilih yang dijabarkan dalam RPJMD. Proses politik, terutama antara kepala Daerah dan DPRD, akan memengaruhi arah dan prioritas pembangunan Daerah dalam 5 tahun mendatang;
12. d.Atas-bawah dan bawah-atas (Top-down dan bottom-up), yaitu 1) Top-Down: Inisiatif perencanaan berasal dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (misalnya, pemerintah pusat atau provinsi) yang kemudian ditindaklanjuti dan diterjemahkan ke tingkat Daerah. 2) Bottom-Up: Perencanaan dimulai dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat bawah (desa/kelurahan) yang kemudian diusulkan ke tingkat yang lebih tinggi melalui forum seperti Musrenbang.
13. e.Holistik-tematik, yaitu Memandang pembangunan secara menyeluruh dan lintas sektor, mempertimbangkan berbagai aspek dan dampaknya. Pembangunan difokuskan pada tema-tema prioritas yang relevan dengan kebutuhan Daerah dan nasional;
14. f.Integratif, yaitu Mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi antar sektor, tingkatan pemerintahan, dan pemangku kepentingan; dan
15. g.Spasial, yaitu Memperhatikan dimensi ruang atau wilayah dalam perencanaan, mengoptimalkan potensi dan mengatasi permasalahan spesifik di berbagai wilayah Daerah.
  1. 5.Tahapan Tahapan penyusunan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029 terdiri dari:
16. a.persiapan penyusunan;
17. b.pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratik;
18. c.penyusunan Rancangan Awal;
19. d.pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;
20. e.pengajuan Rancangan Awal RPJMD kepada DPRD;
21. f.pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Awal RPJMD dengan DPRD;
22. g.konsultasi Rancangan Awal RPJMD;
23. h.penyampaian Rancangan Awal RPJMD kepada Perangkat Daerah;
24. i.penyusunan Rancangan RPJMD;
25. j.pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJMD;
26. k.perumusan Rancangan Akhir RPJMD;
27. l.reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap Rancangan Akhir RPJMD; jdih.pontianak.go.id 8
28. m.penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD;
29. n.pembahasan Ranperda RPJMD;
30. o.evaluasi Ranperda RPJMD; dan
31. p.penetapan Peraturan Daerah.
  1. 6.Muatan. Muatan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029 terdiri dari:
32. a.visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
33. b.strategi pembangunan Daerah;
34. c.arah kebijakan keuangan Daerah;
35. d.kebijakan umum;
36. e.program Perangkat Daerah;
37. f.program lintas Perangkat Daerah;
38. g.program kewilayahan;
39. h.rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
40. i.rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. jdih.pontianak.go.id 9 Ayat (2) perubahan kebijakan tingkat kota yang mempengaruhi substansi RPJMD secara langsung diantaranya adalah perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang menyebabkan terjadinya kontradiksi antara program dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan perubahan rencana tata ruang, serta perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang menyebabkan terjadinya perubahan penanggungjawab urusan pemerintahan dan program-program prioritas serta indikator kinerja yang telah disusun. Ayat (3) Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…