DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kawasan Tanpa Rokok, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula mengenai Hak dan Kewajiban, Larangan merokok ditempat umum, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, penyidikan, dan ketentuan pidana. Setiap Pemilik, Pengelola, Pimpinan, dan Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

a.Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 309 dan Pasal 312 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), APBD merupakan daser Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara dan Kepala Dearah dan DPRD wajib menyetujui bersama Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun; .
b.bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari "Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakan bersama antara pemerintah daerah ..- - dengan DPRD pada tanggal 07 Desember 2016;
c.bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan fJaerah.teotang Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang lIir; 1

1.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Un dang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguna'1 Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerhtah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 T~Qun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesta Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4574); -
9.Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang .Sistern Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentahg Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4577);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentcmg Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450); sebagaimrma telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012Jentang Perubahan atas Peraturan "". Menteri Dalam Negeri Nomor 32_ Tahun 2011, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita NegaraRepublik lricfonesiaTahun 2012 Nomor 540); .~' Daerah: Penerimaan Pengeluaran Rp ,0, 53.553.237.466,17 Rp , 53,Q(}Q])GO.OOO,OO Rp' . 53.237.466,17 Rp. 0,00
17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang llir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22);
19.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR dan BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILiR MEMUTUSKAN llenelapkan : PERATURAN DAERAH PENUKAL ABAB LEMATANG ILiR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. ,"' Pasal 1 "~~lPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut: FeRdapatan Daerah Rp 904,{)A4. 756.116,44 'Belanja Daerah Rp 904.097.993.582.61 Surplus/(Defisit) (Rp. 53.237.466,71) Pembiayaan Netto lebih Pembiayaan Anggaran Berkenaan · - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri i jenis pendapatan : •. Daaa Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah :k Dana Penyesusian dan Otonomi Khusus sejumlah Co Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah I Pendapatan Lainnya Rp 49.041.935.614,00 Rp 17.539.766.000,00 Pasal 2 : :P8Ddapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasall terdiri dari : ,a. ,Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 56.924.052.876,44 Dana Perimbangan sejumlah Rp 688.268.218.047,00

c.lcin-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp 158.852.485.193,00 i:8Itapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis ••.••• lCJtan: a Pajak Daerah sejumlah Rp 29.842.419.610;44 Retribusi Daerah sejumlah Rp 2.948.988.866,00 It. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp 0,00 •. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yanrl Sah sejumlah Rp 24.132.q44.400,00 'Dana ,perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : ,a Dana Bagi Hasil sejumlah Rp 307.404.785.913,00 Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 331.768.432.134,00 c Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 49.095.000.000,00 Rp 14.700.745.000,00 Rp 77.570.038.579,00 Pasal 3 III) BeIcrlja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a, Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 230.676.011.814,61 b.. Belanja Langsung sejumlah Rp 673.421.981.768,00 ,IBefalja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Iluruf a terdiri dari jenis beanja: a Belanja Pegawai sejumlah
b.Belanja Bunga sejumlah
c.Belan]a Hibah sejumlah
d.Belanja Bantuan Sosial sejumlah
e.Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten IKota dan Pemerintah Desa/Partai Politik sejumlah f.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 138.732.700.86761 Rp 4.173.756.947,00 Rp 9.385.000.000,00 Rp 700.000.000,00 Rp 76.934.554.000,00 Rp 750.000.000,00 , 8efalja Langsung Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis beianja: a Belanja Pegawai Sejumlah Rp. 9.095.836.368,00 b.. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.:261.36~]5.9.236,00 c.Belanja Modal sejumlah Rp. 402.956.386.164,00 Pasal 4 III) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a Penerimaan sejumlah Rp 53.553.237.466,17
b.Pengeluaran sejumlah Rp 53.500.000.000,00 " Penerirnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp 53.237.466,17
b.Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank sejumlah
c.Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 53.500.000.000,00 Rp 0,00 . , Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan ': a Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah daerah Sejumlah Rp 0,00
b.Pembayaran Pokok Utang sejum/ah Rp 53.500.000.000,00 Pasal 5 Ulllill lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
1. 1.tercantum daam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 'DIaah ini,terdiri dari: larnpiran I Ringkasan APBD; Lanpiran /I Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; lampiran III Penjabaran APBD menurut Urusan pemerintah Daerah, organisasi, pendapatan, Belanja program dan kegiatan serta pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek; lanpiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan 5. lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelo/aan Keuangan Negara; •• lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per GQlongandan Per Jabatan; .,~ lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 'I. lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;I.. lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; 'II. lampiran XI Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam·tahun qog9Qranini; .-..~/ ~' Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah;dan D.. larnpiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 6 Pasal 6 ~aan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen < 1,IIJbanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang I~. Pasali ftF:iIuran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ,Ipr setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan ...-rnpatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan diTalang Ubi Padatanggal Januari 2017 BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG IUR ----- HERI AMALINDO. H, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUI<'Jl;LABAB LEMATANG ILiR TAHUN 2017 NOMOR 7 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Lampiran I Tanggal 6 Januari 2017 PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABABLEMATANG ILIR RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 JUMLAHURAIAN 32 904.044.756.116,44PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 56.924.052.876,44 29.842.419.610,44 2.948.988.866,00 24.132.644.400,00 Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus 688.268.218.047,00 -- ---- 307.404.785.913,00 331:768.432.134,00 49.095.000.000,00 158.852.485.193,00LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 49.041. 935.614,00 17.539.766.000,00 14.700.745.000,00 77.570.038.579,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Pendapatan Lainnya BELANJA BELANJA TlDAK LANG SUNG 904.097.993.582,61 230.676.011.814,61 Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG 138.732.700.867,61 4.173.756.947,00 9.385.000.000,00 700.000.000,00 76.934.554.000,00 750.000.000,00 673.421,981.768,00 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 9.095.836.368,00 261.369.759.236,00 402.956.386.164,00 SURPLUS / (DEFISIT) ~----------~ (53.237.466,17) PI:MBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 53.553.237.466,17 53.237.466,17 53.500.000.000,00 0,00 53.500.000.000,00 Pembayaran Pokok Utang 53.500.000.000,00 PEMBIAYAAN NETTO 53.237.466,17 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN "'.- 0,00 Talang Ubi, 6 Januari 2017 BUPATl PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR H. HERfAMALINDO Halaman 1 KODE 'IMIIINtAM ItIIUMfI" "'''UM''' 'UMGICASAN APID MINUkUT URUIAN ,IMIRINTAHAN DAIIAMDAN O"IANII.II 1111II IN ANtK1AIIIIN lO II ------~---.--. •. -..•.-.~-..-. ---.--~- PENDAPA'!'AN TIDAK LANGSUNG URUSAN PEMERI!'~TAHANAN DAERAH ._---_._----,. _..- - .- LANGSUNG JUMLAH IIELAN1A LANlA 3 61 2 600.862.683.241,251 1.01 1.01 . 1.0l.C1 1.02 1.02 . 1.02.01 1.O? . 1.02.02 1.03 1.03 . 1.03.01 1.03 ; 1.04.01 1.03 . 4.03.01 1.04 1.04 . 1.04.01 1.04 . 1.06.02 1.05 1.05 . 1.05.01 1.05 . 1.05.02 1.05 . 1.06.03 1.06 1.06 . 1.06.01 1.06 . 1.06.02 1.06 . 1.06.03 2 2.01 2.01 . 2.01.01 2.02 2.02 . 2.08.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan 15.053.262.137,00 4 95.039.374.436,25 5 505.823.308.805,00 Dinas Pendidikan 99.286.965.058,00 Kesehatan 0,00 15.053.262.137,00 0,00 0,00 0,00 1.266.000.000,00 0,00 72.277.276.238,00 636.873.906,25 0,00 660.160.377,00 6.842.456.921,50 465.619.286,25 0,00 27.009.688.820,00 27.009.688.820,00 58.606.712.549,00 36.639.981.010,00 21.966.731.539,00 375.028.283.L5C,00 337.246.644.550,00 35.868.093.700,00 1.913.545.000,00 37.502.271.186,00 37.4 77 .416.186,00 24.855.000,00 2.959.268.000,00 612.400.000,00 2.186.408.000,00 160.460.000,00 4.717.085.000,00 2.544.000.000,00 1.142.745.000,00 1.030.340.000,00 41.573.264.569,00 1.694.829.066,00 1.694.829.066,00
2. 561.980.000,00
3. 561.980.000,00 99.28G.965.058,00 76.910.328.071,50 47.067.308.197,50 29.243.019.874,00 376.169.739.500,00 338.388.100.800,00 35.868.093.700,00 1.913.545.000,00 38.679.535.807,50 38.654.680.807,50 24.855.000,00 3.801.995.521,00 1.178.711. 907,00 2.462.823.614,00 160.460.000,00 6.014.119.283,25 3.180.873.906,7.5 1.142.745.000,00 1.690.500.377,00 Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 48.415.721.4,}0,50 R1N(;KASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANlSASl Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Perumahan Rakyat dan Kawasan PjJ11ukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Pemu'kiman Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran Ketentrarr.an dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja '. Badan Penanqqular.qan Bencana Daerah Sosial ) ~\ \ \\ Dinas Sosial 0,00 2.160.448.352,25 2.160.448.352,25 561.980.000,00 561.980.000,00 Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Halaman 1 t ,OJ, ',0'1.0 I ".05 2.05 . 2.05.01 2.06 2.06 . 2.06.01 2.07 2.07 . 2.07.01 2.08 2.08 . 2.08.01 2.09 2.09 . 2.09.01 2.10 2.10.2.09.01 2.10.2.10.01 2.10.4.07.01 2.11 2.11 . 2.11.01 2.12 2.12 . 2.12.01 2.13 2.13 . 2.13.01 2.13 . 4.01.03 2.16 2.16 . 2.16.01 2.17 2.17.2.17.01 2.18 2.18. 2.17.01 3 3.01 flhl!'l~KPIIlIII1IlAfll'lIIi(jllii lIngkungi'lh tHdup Dlnas Ungkungan Hldup Administrasi Kependudukan dan Capil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masy:uakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana can Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Perhubungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Infonmatika Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Koperasi, Usaha Kedl dan Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menen~~ Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepemudaan dan Olah Raga 9inas Kepemudaan dan Olahraga ,,' Sekretariat DaerahI:;' il Kebudayaan , \ . '\ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata '. \ Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan tJO,{IIJi),(IOI),OO f:jO.U(lO.OOO,OO 0,00 0,00 IIH,/~h,t~.;jO,/'l IU.74().6tJ6,]!) 589.302.245,00 589.302.245,00 '1.300.500.000,00 4.022.538.500,00 4.022.538.500,00 5.558.448.175,50 4.840.007.0(j3,00 4.840.007.003,00 3.901.220.000,00 3.901.220.000,00 4.214.658.300,00 4.214.658.300,00 2.171.640.800,00 249.500.000,00 1.772.140.800,00 150.000.000,00 1.380.000.000,00 l.330.000.00G,00 2.842.000.000,00 2.842.000.000,00 3.203.200.000,QO 2.703.200.000,00 500.000.000,00 2.898.904.000,00 2.898.904.000,00 1.032.705.000,00 1.032.705.000,00 66.495.000,00 66.495.000,00 5.558.448.175,50 5.001.145.266,00 5.001.145.266,00 5.035.762.375,00 5.035.762.375,00 2.171.640.800,00 249.501).000,00 1.772.140.800,00 150.000.000,00 1.945.416.482,50 1.945.416.482,50 3.738.630.136,50 3.738.630.136,50 3.861.523.999,00 3.361.523.999,00 500.000.000,00 2.898.904.000,00 2.898.904.000,00 1.276.652.562,50 1.276.652.562,50 66.495.000,00 66.495.000,00 12.662.321.000,00 17.405.131.449,00 1.628.081.800,001.628.081.800,00 RINGKASAN APBD MENURlIT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 2. ,1.(11 , ~,l(J.OI 3.03 3.03 . 3.01.01 3.03. 3.03.01 3.06 3.06 . 3.06.01 3.07 3.07 . 3.06.01 j.08 3.08 . 2.01.01 4 4.01 4.01 . 4.01.02 4.01 . 4.01.03 4.01 . 4.01.04 4.01 .4.01.18 4.01 .4.01.19 4.01 . 4.01.20 4.01 .4.01.21 4.01 . 4.01.22 4.02 4.02 . 4.02.01 4.03 4.03 . 4.01.03 4.03 . 4.03.01 4.04 4.04 .4.04.06 4.04 .4.04.07 4.05 4.05 .4.05.07 4.07 4.07 . 4.07.01 'Ii"wj~tn. I)ltlli~ Kfll!llIliiVllill1 dl1l1lt';liwi'liilll Pcrtlll1ll1l1 Dinas Perikanan Dinas Pertanian Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Kecamatan Talang Ubi Kecamatan Penukal Kecamatan Abab Kecamatan Penukal Utara Kecamatan Tanah Abang (' Pengawasan . Inspektorat Kabupaten , Perencanaan l Sekretariat Daerah: Li '~ , \ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah " ..' {Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pendapatan Daerah Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah RINGKASAN AP80 MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN OAERAH DAN ORGANISASI 0,00 0,00 I fi I .tlOO.OOO,{XI 1tJ I ,If00,000,00 0,00 :3.7()J\.30\). 1'19,00 !).I,{:)~.11 U,~OO,()O {l,'XX),":J.1 ,1#19,011 0,00 0,00 1.198.718.200,00 1.198.718. :ZOO,OO 0,00 3.704.309.749,00 4003.400.000,00 7.707.709.749,00-~.- _.__ ._- -- - - --- _...- -- -- .. ------ ..- _.- ..-. ---- -- ---. -.-. -_. '- - 350.000.000,00 1.038.500.700,00 4.903.5S5.000,00 5.942.055.700,00-- ---- -- ---- -- -.- -- -- -. '.--_. -- -- . 350.000.000,00 1.038.500.700.0{) 4.903.555.000,00 5.942.055.700,00 --- -- -- -. ---... _- -- . 415.670.000,00 415.670.000,00 -- ---- -- ----, -- -- . 415.670.000,00 415.670.000,00 -- ---- -- ---- -- -- - 351.000.000,00 351.000.000,00 _.,--- -- -- -- --'... --- --- - 351.000.000,00 351.000.000,00 113.363.087.394,00 237.414.457.401,86 - -----------,-- 99.70CJ.794.704,50-- ---- -- ------ -- ---- _.- -- -- -- _. --- _._- -- . 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 2.215.082.000,00 51.747.700.000,00 53.962.782.000,00 0,00 9.405.126.924,00 25.950.844.573,00 35.355.971.497,00 0,00 1.729.425.205,00 2.1S6.763.000,00 3.886.188.205,00 O,OG 988.264.327,50 702.000.000,00 1.690.264.327,50 0,00 603.713.748,00 729.067.500,00 1.332.781.248,00 0,00 726.351.620,00 702.000.000,00 1.428.351.620,00 0,00 842.455.807,00 702.000.000,00 1.544.455.807,00_....- -- -~---"- -- --_._- -- -- . 2.492.800.000,00 3.690.257.632,50--._- -- ~- --~ ---- --------. 2.492.800.000,00 3.690.257.632,50-- -_ ..,,--- __ ---L --- -- -- -- -- ----- 8.309.267.321,00 10.965.809.571,00 ._--. -- -- -- -.- -.- ....-- -- 432.000.000,00 432.000.000,00 . 7.877.267.321,00 10.533.809.571,00 ----~---~---- -------- 887.375.493.979,44 102.198.941.980,11 15.554.545.000,00 117.753.486.980,11--- --- --- --- --- --- --- --- --- -------- 12.665.745.000,00 113.864.686.980,11 2.888.800.000,00 3.888.800.000,00----~- -- ---- -------- 3.293.300.000,00 4.281.308.513,75 ----~ -- ---- -------_. 3.293.300.000,00 4.281.308.513,75 -- ---- -- -- --- -_. 1.022.800.000,00 1.022.800.000,00 -- ---- -------_. 0,00 I 0,00 I 1.022.800.000,00 1.022.800.000,00 Halaman 3 SISA lEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 53.237.'166,17!lJSI3.nt.'Iti6,I'1 . __.•... -.-- . 53.553.237.466,17 Uru.nn Pam"'tlnUtlutn !'unV'! ponunJitnu Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah " 4.04 4.04 . 4.04.06 53.237.466,17 53.553.237.466,17 53.500.000.000,00 53.237.466,17 0,00 Talang Ubi, 6 Januari 2017 BUPATI PENUKAl ABAB lEMATANG IUR H. HER! AMAUNDO .( .. i \. . ~ \"\ \~) ~ ~' RlNGKASAN APBD MENURlJT URUSAN PEMERlNfAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 4

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih No. 1 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015