Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih No. 12 Tahun 2014
- Nomor
- 12
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 134
Ringkasan
Materi pokok dalam peraturan ini adalah :PEMBENTUKAN,KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, JABATAN FUNGSIONAL, TATA KERJA
Materi pokok dalam peraturan ini adalah :PEMBENTUKAN,KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, JABATAN FUNGSIONAL, TATA KERJA
menetapkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih. Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
6. 7. 8. Peraturan Pemerintah 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741); 2 9. 10. 11. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5094); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH dan WALIKOTA PRABUMULIH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PRABUMULIH.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
3
BAB II PEMBENTUKAN
BAB II
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
4
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Sekretariat Paragraf 1 Sekretariat Daerah
BAB III
Sekretariat Daerah Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan,penyusun kebijakan membina hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, penyelenggara administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat Daerah Kota. Pasa 6 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, Sekretariat Daerah Kota mempunyai fungsi :
A. Sekretaris Daerah. B. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi : 1) Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari : 5
2) Bagian Hukum dan Perundang-Undangan terdiri dari :
3) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
C. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari : 1) Bagian Perekonomian terdiri dari :
2) Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan terdiri dari :
3) Bagian Keuangan terdiri dari :
D. Asisten Bidang Administrasi Umum terdiri dari : 1) Bagian Umum terdiri dari :
2) Bagian Perlengkapan ,terdiri dari :
3) Bagian Humas dan Protokol terdiri dari :
4) Bagian Organisasi terdiri dari :
6
Paragraf 2 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasii kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 10, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)