DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih No. 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Desember 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 134

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Prabumulih

regulasi_utama

Ringkasan

Materi pokok dalam peraturan ini adalah :PEMBENTUKAN,KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, JABATAN FUNGSIONAL, TATA KERJA

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih. Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);

3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 6. 7. 8. Peraturan Pemerintah 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741); 2 9. 10. 11. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5094); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH dan WALIKOTA PRABUMULIH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PRABUMULIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Prabumulih;
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih;
3.Walikota adalah Walikota Prabumulih;
4.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya dapat disingkat DPRD Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih;
6.Sekretariat Daerah Kota adalah Sekretariat Daerah Kota Prabumulih merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintahan;
7.Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Prabumulih;
8.Sekratariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih merupakan unsur pelayanan DPRD Kota Prabumulih;
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih;
10.Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Prabumulih;
11.Staf Ahli Walikota adalah pembantu Walikota melalui Sekretaris Daerah;
12.Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota Prabumulih;
13.Dinas adalah dinas daerah kota Prabumulih merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
14.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kota Prabumulih; 3
15.Unit Pelaksana Tehnis Dinas atau UPTD adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kota Prabumulih merupakan unsur pelaksanaan operasional dinas daerah;
16.Lembaga Tehnis Daerah adalah Lembaga Tehnis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih yang berbentuk badan dan kantor merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah;
17.Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih;
18.Unit Pelaksana Tehnis Badan atau UPTB adalah UPTB Kota Prabumulih merupakan unsur pelaksana operasional lembaga tehnis daerah;
19.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah;
20.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 3

(1)Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2, adalah sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Dinas Daerah;
4. d.Lembaga Teknis Daerah;
5. e.Satuan Polisi Pamong Praja;
6. f.Kecamatan;
7. g.Kelurahan;
(2)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang dibantu oleh:
1. a.Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. b.Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan
3. c.Asisten Bidang Administrasi Umum
(3)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b di pimpin oleh Sekretaris Dewan yang membawahi:
1. a.Bagian Umum
2. b.Bagian Keuangan
3. c.Bagian Persidangan
4. d.Bagian Hukum dan Kamasyarakatan
(4)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dinas yang terdiri dari:
1. a.Dinas Pendidikan:
2. b.Dinas Kesehatan;
3. c.Dinas Sosial;
4. d.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. e.Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika;
6. f.Dinas Pekerjaan Umum;
7. g.Dinas Koperasi dan Perindustrian dan Perdagangan;
8. h.Dinas Perkebunan, Pertanian, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
9. i.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. j.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. k.Dinas Pendapatan ,Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah;
12. l.Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
13. m.Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakanan; 4
(5)Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Badan atau Kantor, Kecuali Rumah Sakit Umum daerah dipimpin oleh Direktur dan Inspektorat dipimpin oleh seorang inspektur, terdiri dari :
1. a.Inspektorat;
2. b.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. c.Badan Kepegawaian Daerah
4. d.Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluraga Berencana;
5. e.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan / Desa;
6. f.Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
7. g.Badan Lingkungan Hidup;
8. h.Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
9. i.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
10. j.Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah;
11. k.Rumah Sakit Umum Daerah
(6)Kecamatan masing-masing dipimpin oleh seorang Camat;
(7)Kelurahan masing – masing dipimpin oleh seorang Lurah;
(8)Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Sekretariat Daerah Kota adalah unsur staf Pemerintahan Kota.
(2)Sekretariat Daerah Kota dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 5

Sekretariat Daerah Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan,penyusun kebijakan membina hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, penyelenggara administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat Daerah Kota. Pasa 6 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, Sekretariat Daerah Kota mempunyai fungsi :

a.Penyusun kebijakan Pemerintah Daerah.
b.Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
c.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.
d.Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan .
e.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari : A. Sekretaris Daerah. B. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi : 1) Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari : 5
1. a.Subbagian Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan.
2. b.Subbagian Pemerintahan Umum.
3. c.Subbagian Pertanahan. 2) Bagian Hukum dan Perundang-Undangan terdiri dari :
4. a.Subbagian Perundang-Undangan.
5. b.Subbagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM.
6. c.Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
7. a.Subbagian Koordinasi Pendidikan dan Keagamaan;
8. b.Subbagian Fasilitasi Penanganan Bencana dan Pasca Bencana
9. c.Subbagian Administrasi Sosial. C. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari : 1) Bagian Perekonomian terdiri dari :
10. a.Subbagian Ekonomi dan Administrasi.
11. b.Subbagian Pembinaan Perusahaan Daerah.
12. c.Subbagian Perizinan dan Pelaporan. 2) Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan terdiri dari :
13. a.Subbagian Penyusunan Program.
14. b.Subbagian Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan.
15. c.Subbagian Pelaporan. 3) Bagian Keuangan terdiri dari :
16. a.Subbagian Anggaran.
17. b.Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.
18. c.Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan. D. Asisten Bidang Administrasi Umum terdiri dari : 1) Bagian Umum terdiri dari :
19. a.Subbagian Rumah Tangga;
20. b.Subbagian Sarana dan Prasarana;
21. c.Subbagian Tata Usaha; 2) Bagian Perlengkapan ,terdiri dari :
22. a.Subbagian Perencanaan dan Pengadaan;
23. b.Subbagian Pengelolaan
24. c.Subbagian Evaluasi dan verifikasi Aset Sekretariat daerah 3) Bagian Humas dan Protokol terdiri dari :
25. a.Subbagian Humas.
26. b.Subbagian Persandiani.
27. c.Subbagian Protokol dan Perjalanan Dinas 4) Bagian Organisasi terdiri dari :
28. a.Subbagian Kelembagaan.
29. b.Subbagian Ketatalaksanaan.
30. c.Subbagian Kepegawaian dan Analisis Jabatan.
(2)Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini..

Pasal 6

(1)Staf ahli Walikota mempunyai tugas memberikan telaahan saran, petunjuk dan rekomendasi mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan Bidang keahliannya kepada Walikota.
(2)Dalam melaksanakan tugas staf ahli dikoordinir oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
1. a.Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik.
2. b.Staf Ahli Bidang Pemerintahan. 6
3. c.Staf Ahli Bidang Pembangunan.
4. d.Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
5. e.Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.

Pasal 9

(1)Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya.
(2)Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Dewan.
(3)Sekretaris Dewan secara Teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasii kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 10, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

a.Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
b.Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD.
c.Penyelenggaraan rapat – rapat DPRD .
d.Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Isi peraturan

Teks134PDFHirarki

Memuat teks peraturan…