DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Prabumulih dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, pembentukan UPT, Staf ahli, kepegawaian, jabatan perangkat daerah kota, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2. Undang-Undang Nomor & Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113): 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). 1 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH dan WALIKOTA PRABUMULIH MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 11. 12. Kota adalah Kota Prabumulih:

2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih: 3.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya Walikota adalah Walikota Prabumulih: disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih, Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Prabumulih: 5. . Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah6. selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih, Inspektorat adalah Inspektorat Kota Prabumulih, Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Prabumulih: Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Prabumulih: 7. 8. 9. . Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 10 2

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe Aj
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C,
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A,
d.Dinas Daerah Kota Prabumulih, terdiri dari : 1. 10. 11. 12. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan Bidang Kebudayaan, . Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan2 pemerintahan bidang kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, 3. 4. 5. . Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan6. Penyelamatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran, . Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan7. pemerintahan bidang tenaga kerja, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi, kependudukan dan catatan sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, desa dan kelurahan, 8. 9. 3 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe Cc menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan bidang pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan, Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub tanaman pangan dan holtikultura, sub perkebunan dan sub peternakan serta bidang perikanan.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A' melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, | Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi2. penunjang bidang keuangan dan aset daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, 3. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B 4 melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Pasal 3

(1)Selain perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat Daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: Kecamatan Cambai dengan Tipe A, Kecamatan Prabumulih Barat dengan Tipe A, Kecamatan Prabumulih Selatan dengan Tipe A, Kecamatan Prabumulih Timur dengan Tipe A, a. b. d. 4
1. e.Kecamatan Prabumulih Utara dengan Tipe A, dan
2. f.Kecamatan Rambang Kapak Tengah dengan Tipe A.
(3)Kelurahan dalam hal ini merupakan Perangkat Kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Walikota harus memperhatikan asas: intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas,dan fleksibilitas. a. b. d. e. f£ 8

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat Daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kota di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kota.
(2)Satuan pendidikan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal. 5

Pasal 8

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kota di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah Kota dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai urlit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 9

Pembentukan, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta penghapusan UPT Dinas dan Badan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

(1)Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
(2)Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha. 3

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…