DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Prabumulih

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok dalam Peraturan inin adalah : Nama, Subjek, objek Pajak Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dikarenakan adanya perubahan pada penentuan nilai jual objek pajak, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian dengan ketetapan nilai objek pajak yang baru dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2011;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 5049); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737); 6. 7. 8. 9. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retrisbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2010 tentang Badan atau Perwakilan Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148 Tahun 2010 tentang Badan atau Perwakilan Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2011 Nomor 1 Seri b). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH dan WALIKOTA PRABUMULIH

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2011 Nomor 1 Seri B), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

1.Untuk nilai jual objek pajak yang nilainya dibawah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu) persen pertahun;
2.Untuk nilai jual objek pajak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau lebih ditetapkan sebesar 0,2 (nol koma dua persen) pertahun.
2.Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

(1)Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD dan/ atau SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2)Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD dan/atau SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembar Daerah Kota Prabumulih. Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal 2014 WALIKOTA PRABUMULIH, H. RIDHO YAHYA Diundangkan diPrabumulih pada tanggal 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH H. DJOHARUDDIN AINI LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2013 NOMOR 5 Nomor Registrasi (Noreg) : 3/Pbm/2014

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dikarenakan adanya perubahan pada penentuan nilai jual objek pajak, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian dengan ketetapan nilai objek pajak yang baru dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2011;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 5049); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737); 6. 7. 8. 9. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retrisbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2010 tentang Badan atau Perwakilan Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148 Tahun 2010 tentang Badan atau Perwakilan Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2011 Nomor 1 Seri b). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH dan WALIKOTA PRABUMULIH

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

1.Untuk nilai jual objek pajak yang nilainya dibawah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu) persen pertahun;
2.Untuk nilai jual objek pajak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau lebih ditetapkan sebesar 0,2 (nol koma dua persen) pertahun.
2.Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

(1)Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD dan/ atau SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2)Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD dan/atau SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembar Daerah Kota Prabumulih. Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal 2014 WALIKOTA PRABUMULIH, H. RIDHO YAHYA Diundangkan diPrabumulih pada tanggal 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH H. DJOHARUDDIN AINI LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2013 NOMOR 5 Nomor Registrasi (Noreg) : 3/Pbm/2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih No. 4 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 63

Pasal 96

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2001

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 63

Pasal 96

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2001

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011