DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah, Pengusulan dan Penetapan Inisiatif, Uji Coba Inovasi Daerah, Penerapan, Penilaian dan Pemberian Penghargaan, Kekayaan Intelektual, Diseminasi Inovasi Daerah, Pendanaan, Informasi Inovasi Daerah, Kerja Sama, Penguatan Inovasi Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Inovasi di Daerah perlu upaya peningkatan inovasi di Daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi serta terlegitimasi sebagai Inovasi Daerah sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat dan peningkatan hasil inovasi Daerah;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah perlu adanya pengaturan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN jdih.salatiga.go.id- 2 - Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 3 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6841);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 108); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALI KOTA SALATIGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Salatiga.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8.Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN jdih.salatiga.go.id- 3 - Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 3
10.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
11.Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dunia pendidikan dan lembaga non pemerintahan lainnya.
12.Diseminasi adalah penyebarluasan ide/gagasan atau suatu kegiatan penyebarluasan ide/gagasan tentang inovasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
13.Sistem Inovasi Daerah adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan Inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang Inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di Daerah.

Pasal 2

(1)Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui:
1. a.peningkatan Pelayanan Publik;
2. b.pemberdayaan dan peran serta Masyarakat; dan
3. c.peningkatan daya saing Daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.peningkatan efisiensi;
b.perbaikan efektivitas;
c.perbaikan kualitas pelayanan;
d.tidak menimbulkan konflik kepentingan;
e.berorientasi kepada kepentingan umum;
f.dilakukan secara terbuka;
g.memenuhi nilai kepatutan; h.dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri; dan
i.bersifat simultan dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
b.pengusulan dan penetapan inisiatif;
c.uji coba Inovasi Daerah;
d.penerapan, penilaian dan pemberian penghargaan;
e.kekayaan intelektual;
f.diseminasi Inovasi Daerah;
g.pendanaan;
h.informasi Inovasi Daerah;
i.kerja sama;
j.penguatan Inovasi Daerah;
k.pembinaan dan pengawasan; dan
l.ketentuan peralihan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN jdih.salatiga.go.id- 4 - Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 3

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 5

(1)Bentuk Inovasi Daerah terdiri atas:
1. a.Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
2. b.Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
(2)Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:
1. a.inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
2. b.inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
3. c.inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(3)Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
(4)Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
(5)Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
(6)Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk sebagai berikut:
1. a.penemuan;
2. b.pengembangan;
3. c.replikasi; dan/atau
4. d.sintetis.

Pasal 6

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
b.memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
c.tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
e.dapat direplikasi.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dalam Peraturan Wali Kota. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN jdih.salatiga.go.id- 5 - Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 3

BAB III

PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF

Pasal 8

Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:

a.Wali Kota;
b.anggota DPRD;
c.ASN;
d.Perangkat Daerah;
e.Badan Usaha milik Daerah; dan
f.masyarakat.

Pasal 9

(1)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a disiapkan oleh Wali Kota dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Wali Kota.
(2)Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
(3)Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
(4)Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
(5)Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 10

(1)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
(2)Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
(3)Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota.
(4)Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…